Kerja Keras KPK Memberangus Korupsi di Bulan Suci

0
Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo saat digelandang ke gedung KPK, Jakarta, Sabtu (17/6). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)

Hargo.co.id – Gerimis mulai membasahi tanah di pelataran gedung lembaga antirasuah, Sabtu (17/6) malam. Waktu menunjukan sekitar pukul 22.46 WIB ketika Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo keluar dari ruang pemeriksaan dan hendak dibawa ke Rumah Tahanan Klas I Jakarta Timur, Cabang KPK.

Usai menyaksikan ’’pasien’’ baru lembaganya di bawa ke rutan, salah seorang penegak hukum menuju sebuah warung di pinggir jalan. Dia memesan teh manis panas untuk mengusir dinginnya udara yang menusuk kulit. Sembari menyeruput minuman itu, dia lantas membuka obrolan.

Parlin Purba mengenakan rompi tahanan KPK.

Parlin Purba mengenakan rompi tahanan KPK. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)

’’Kemungkinan besar, kasus Mojokerto bisa menyangkut pimpinanannya. Enggak mungkin seorang kepala dinas bertindak sendiri,’’ katanya pada JawaPos.com. Namun, saat ini prosesnya masih sulit untuk diarahkan ke sang pimpinan. Alasannya, ada dugaan kasus tersebut melibatkan oknum aparat penegak hukum. Jadi, sulit untuk mendalami peran pimpinan.

Lebih lanjut dia menjelaskan, sebenarnya di bulan Ramadan banyak pelaku korupsi yang lalu lalang melakukan transaksi haram. Namun, karena keterbatasan SDM dan banyak yang menyangkut oknum aparat penegak hukum, maka KPK ewuh pakewuh atau sungkan melakukan penindakan.

’’Tahu sendiri bagaimana intrik di dalam (KPK, Red). Semua alat komunikasi kita saja di intersepsi. Mereka mencoba menggagalkan upaya penindakan yang dilakukan oleh kami,’’ tuturnya.

Senada dengan sumber tersebut, penegak hukum antirasuah yang biasa ikut melakukan penangkapan juga mengatakan hal sama. Di bulan suci ini, memang banyak setoran yang dilakukan para pihak. Sebagai contoh terakhir, operasi yang dilakukan pihaknya terhadap tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto dan seorang kepala dinas.

’’Biasa, itu setoran proyek mau lebaran,’’ tutur sumber penegak hukum tersebut. KPK bisa dengan mudah mengendus dan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) karena modus operandinya sama.

Menanggapi banyaknya operasi yang dilakukan KPK di bulan suci, juru bicara KPK Febri Diansyah mengakui, jika di bulan Ramadan banyak laporan dari masyarakat adanya dugaan tindak pidana korupsi. Lantaran segala imbuan yang dilakukan lembaganya tak dihiraukan, maka mau tak mau KPK terpaksa melakukan penindakan.

’’Sebenarnya KPK selalu berharap tidak perlu melakukan OTT (operasi tangkap tangan). Namun, dari laporan masyarakat, yang kemudian kita cek ke lapangan, memang terjadi. KPK wajib melakukan tindakan,’’ tegas mantan aktivis antikorupsi tersebut.

Kendati marak terjadi dugaan tindak pidana korupsi di bulan suci, Febri enggan membeberkan apakah ada pergerakan lain para pelaku korupsi. Yang pasti, dia meminta agar para pelaku korupsi menghentikan perilaku koruptifnya di bulan Ramadan. ’’Kalau masih ada yang berencana memberi atau menerima suap di bulan Ramadan ini ataupun setelahnya, sebaiknya tidak dilakukan,’’ pintanya.

Di bulan suci ini, KPK memang tengah gencar melakukan operasi penangkapan terhadap para terduga pelaku korupsi. Setidaknya, sudah tiga kali tim lembaga antikorupsi melakukan operasi di bulan suci. Pada awal bulan Ramadan, tepatnya Jumat (26/5) petang, Tim Satgas KPK berhasil membekuk Irjen Kemendes PDTT Sugito dan Jarot Budi Prabowo (PNS Kemendes PDTT), yang kedapatan melakukan transaksi suap bersama dua auditor BPK Ali Sadli dan Eselon I BPK Rochmadi Saptogiri.

Operasi kedua dilakukan pada Senin (5/6) kemarin, Tim Satgas Penindakan berhasil menciduk Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Basuki, usai menerima upeti triwulanan dari Kepala dinas Provinsi Jatim Bambang Heryanto (Kadis Pertanian), dan  Rohayati (Kadis Pertanian).

Uang suap diberikan kedua kadis tersebut kepada sang wakil rakyat melalui Anang Basuki Rahmat (ajudan Kadis Pertanian), kepada ajudan Basuki atas nama Santoso dan Rahman Agung.

Sementara itu untuk operasi ketiga dilakukan pada Jumat (9/6) dini hari. Dalam operasi senyap itu, Tim Satgas Penindakan KPK berhasil mengamankan Kasi III Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu Parlin Purba, yang kedapatan menerima fee pelunasan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di BWS Sumatera VII Amin Anwari dan Direktur PT Mukomuko Putra Selatan Manjuto, Murni Suhardi.

Terkini, ada operasi keempat yakni yang dilakukan pada Jumat (16/6) malam hingga Sabtu (17/6) dini hari. Dalam operasi ini, Tim Satgas Penindakan berhasil mengamankan Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo, Wakil Ketua DPRD Umar Faruq dan Abdullah Fanani yang kedapatan menerima suap dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mojokerto Wiwit Febriyanto, melalui H dan T dua perantara suapnya. (hg/wnd/JPG)