Kisruh Golkar Kota Belum Selesai

PENYAMBUTAN Ketua DPRD Kota Gorontalo Fedriyanto Koniyo oleh ketua DPD I Partai Golkar Rusli Habibie dan ketua DPD II Golkar Kota Gorontalo Marten Taha di bandar udara Jalaludin Gorontalo. Senin (9/10). (FOTO : WAWAN GUSASI/GORONTALO POST)

GORONTALO, hargo.co.id –  Partai Golkar di Gorontalo nampaknya akan mengalami dua peritiwa besar yakni kisruh di Kota Gorontalo dan Musdalub di Bone Bolango (Bonbol).

Padahal, banyak yang menyangka jika kisruh Partai Golkar Kota Gorontalo sudah selelsai, setelah keluarnya rekomendasi dari Tim Pilkada Pusat untuk Marthen Taha.

Seperti diketahui, Golkar Kota Gorontalo bergejolak ketika sejumlah pimpinan kecamatan (PK) dan pimpinan kelurahan (PL) mengajukan mosi tidak percaya hingga desakan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) untuk ketua DPD II Golkar Marten Taha ke DPD I Golkar.

Suara para kader Golkar itu dikabulkan DPD I Golkar dengan mencopot Marten Taha sebagai ketua DPD II Golkar Kota dan menunjuk Fikram Salilama sebagai Pelaksana tugas (Plt).

Munculnya rekomendasi DPP Golkar untuk Marten Taha bertarung pada Pilwako mendatang, ternyata tak menuntaskan kisruh itu. Jabatan ketua DPD II Golkar belum kembali kepadanya. Artinya, hingga kini Ketua DPD II masih dikendalikan Fikram Salilama.

Usut penya usut, ternyata kisruh Golkar memang belum selesai. Ini terungkap ketika Gorontalo Post mencoba mengorek keterangan ke DPD I Partai Golkar terkait dengan polemik itu. Pasalnya, kini beredar wacana di masyarakat bahwa antara DPP dan DPD I Partai Golkar, kini sudah tak sejalan lagi.

Dasarnya yakni saat DPD I Partai Golkar menerbitkan pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD II Kota Gorontalo, DPP partai Golkar justru menerbitkan rekomendasi untuk Marthen Taha guna didukung di Pilwako 2018. Padahal, antara penunjukan Plt. ketua dan rekomendasi Tim Pilkada, adalah persoalan yang berbeda.

Wakil Ketua Bidang OKK DPD I Partai Golkar, Ghalib Lahidjun mengaku sudah mendengar isu tersebut. Dirinya lalu menegaskan bahwa penunjukan Plt Ketua DPD II Kota Gorontalo belum dicabut dan masih dipegang oleh Fikram AZ Salilama. Ghalib Lahidjun juga mengakui jika ini sempat dipertanyakan oleh DPP.

“Saat pak Marthen Taha akan disahkan oleh Tim Pilkada DPP Golkar sebagai calon walikota pada Pilwako mendatang, Ketua Harian DPP Golkar, Nurdin Halid sempat menyinggung sikap Golkar Gorontalo,” kata Ghalib Lahidjun.

Menurutnya, DPP menanyakan, kenapa Marthen Taha didukung sebagai calon walikota, namun posisinya sebagai Ketua Golkar Kota Gorontalo justru dicopot?

“Saya menjawab bahwa pak Marthen Taha berhasil memimpin Kota Gorontalo semenjak duduk sebagai walikota,” katanya. Keberhasilan itu membanggakan Golkar dan mengusungnya kembali. Tapi berberda dengan organisasi Golkar. Marten Taha dinilai gagal, sebab ternyata terdapat gejolak serius ditubuh Golkar Kota Gorontalo.

Hal lain yang diungkapkan Ghalib Lahidjun yakni wewenang dua masalah ini. Menurutnya, untuk diusung sebagai calon walikota di Pilwako Gorontalo, maka itu ditangani oleh DPP yang membidangi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu). Sementara pencopotan posisi ketua, diurusi oleh DPP yang membidangi OKK.

“Sangat jelas jika masalah ini berada di kamar yang berbeda dan saat ini masih dalam pembahasan di DPP,” tegasnya. (jdm/hargo)

About Admin Arifuddin

Senang menulis dengan nuansa kesederhanaan

View all posts by Admin Arifuddin →