Koordinator Fasilitator BSPS Gorut Ditetapkan Tersangka

Ilustrasi

Hargo.co.id Gorontalo – Setelah melalui penyidikan cukup panjang, dugaan suap pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Gorontalo Utara (Gorut) 2016 memasuki babak baru. Kemarin (9/8), Kejaksaan Negeri (Kejari) Kwandang menetapkan Koordinator Fasilitator BSPS Gorut AL sebagai tersangka.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasie Pidsus) Kejari Kwandang Kurnia Dewi, menjelaskan, setelah melalui tahap penyidikan diduga terjadi tindak pidana korupsi berupa gratifikasi atau suap menyuap dengan modus pinjaman uang yang dilakukan AL selaku Koordinator Fasilitator Kabupaten Program BSPS 2016 dengan pihak penyedia bahan bangunan.

“Pinjaman sebagai modus gratifikasi atau suap-menyuap tersebut diduga kuat terkait dengan jabatan dan kewenangan Koordinator Fasilitator sebagai pengendali pelaksanaan pendampingan, menghimpun, memeriksa dan menyampaikan laporan fasilitator kepada PPK,” terang Kurnia.

Berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dalam penyidikan, menurut Kurnia, Tim Penyidik Kejari Gorut, AL ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan melanggar Pasal 12 B ayat (1) atau Pasal 12 huruf e, atau Pasal 11, atau Pasal 5 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Kami belum lakukan penahanan, kita lihat perkembangan selanjutnya,” urai Kurnia. Dia menambahkan, pihaknya masih melakukan pendalaman terkait kasus ini. Kemungkinan besar, masih akan ada tersangka baru. “Kita lihat saja nanti, karena kami masih lakukan pendalaman,” tandasnya.

BSPS merupakan program pemerintah pusat dengan tujuan membantu masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan rumah layak.

Nah, pada 2016 silam, Gorut mendapat alokasi anggaran program BSPS sebesar Rp 5,2 Miliar untuk 372 pemanfaat yang terdapat di Kecamatan Ponelo Kepulauan dan Kecamatan Atinggola. Diduga AL dengan kewenangannya melakukan kongkalingkong dengan pihak penyedia barang, sehingga terjadi kerugian negara. (idm/hg)