Lahan Mangrove Bulili Jadi Ajang Bisnis

Kondisi hutang mangrove di kawasan Cagar Alam Tanjung Panjang kini rusak parah. (F. Felix Idrus/ Gorontalo Post)

MARISA, hargo.co.id – Gorontalo sudah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai Provinsi Konservasi.

Sebagai tidanklanjut dari penetapan itu, pemerintah Provinsi Gorontalo akan melakukan rehabilitasi semua kawasan hutan lindung, termasuk di dalamnya lahan Mangrove.

Ironinya, ditengah gencar-gencarnya upaya untuk merehabilitasi, ternyata ada sekelompok oknum yang justru merusak lahan Mangrove dan menjadikannya sebagai ladang bisnis.

Indikasi ini terungkap di Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato. Lahan Mangrove yang masuk kawasan Desa Bulili diduga diperjualbelikan oleh sekelompok oknum tak tertanggungjawab untuk meraup keuntungan yang besar.

Anton Baruwadi, salah satu warga setempat membeberkan, kawasan Mangrove di Desa Bulili saat ini mulai dicaplok oleh sejumlah oknum. Mereka mengklaim lahan yang sejatinya masuk kawasan Mangrove sebagai wilayah Areal Peruntukan Lain (APL).

“Saya menudga keras ini menjadi lahan bisnis. Mulai ada yang memperjualbelikan lahan tersebut kepada masyarakat lain untuk dialihfungsikan sebagai lahan tambak,” kata Anton menuding.

Ia berharap agar pemerintah daerah dan aparat kepolisian turun langsung mengivenstigasi kasus ini. Pemerintah daerah hingga ke level, juga pihak DPRD Pohuwato harus menseriusi masalah ini mengingat sudah ada pakta integritas untuk menjaga kawasan hutan mangrove yang ditandatangani bersama antara pemerintah dan masyarakat.

“Pakta integritas untuk melindungi Mangrove jangan hanya slogan saja. Kami berharap kasus ini ditelusuri, dan oknumnya diproses,” imbuhnya.

Kades Bulili, Ato Hamzah yang dikonfirmasi terpisah menjelaskan, memang pihaknya sudah menerima informasi tersebut dan persoalan ini telah disuarakan kepada pemerintah daerah.

Hanya saja untuk kewenangan kehutanan, itu adanya di pemerintah provinsi. Uniknya lagi kata Ato Hamzah, OPD terkait yakni dari kehutanan provinsi, turut melakukan pengkaplingan lahan dan inilah yang diharapkan agar bisa mendapatkan perhatian.

“Kami minta agar hal ini bisa diproses oleh pemerintah daerah dan juga mendapatkan perhatian dari DPRD Pohuwato. Apabila ada indikasi melawan hukum, maka kami harapkan agar diproses oleh aparat Kepolisian. Kami pun pemerintah desa akan terus mengkoordinasikan hal ini,” pungkasnya. (kif/hargo)

About Admin Arifuddin

Senang menulis dengan nuansa kesederhanaan

View all posts by Admin Arifuddin →