Langkah Trump Bahayakan Proses Damai Israel-Palestina

Donald Trump (Reuters)

Hargo.co.id – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.Akibatnya AS dinilai telah melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang telah disetujui beberapa dekade silam.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, Charles Honoris mengatakan, langkah Trump merupakan pelanggaran hukum Internasional. Sebab keputusan tersebut akan mempertajam perselisihan yang sedang berlangsung di Timur Tengah.

“Langkah terakhir Trump ini sangat membahayakan proses perdamaian yang sudah diupayakan selama puluhan tahun. Bahkan ini bisa menjadi amunisi tambahan bagi kelompok-kelompok yang kerap membajak isu Palestina untuk menyebarkan paham radikal dan melakukan aksi-aksi terorisme,” kata Charles dalam pernyataan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (7/12).

Charles menerangkan, DK PBB sebenarnya telah menyelesaikan persoalan domain wilayah Yerusalem. Hal itu diatur pada Resolusi 242 Tahun 1967 yang memerintahkan Israel untuk melepaskan kota-kota yang direbutnya termasuk Yerusalem.

Selain itu, putusan itu dikuatkan kembali oleh DK PBB dengan mengeluarkan Resolusi 476 Tahun 1980. Resolusi itu menyatakan bahwa PBB tidak mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Charles mendesak Pemerintah Indonesia untuk ikut berperan aktif dalam forum internasional. Sebab Resolusi DK PBB terkait Yerusalem harus ditegakkan.

“Indonesia bisa berperan dalam menggalang negara-negara anggota PBB untuk menginisiasi sebuah resolusi dalam forum sidang umum PBB yang menegaskan kembali kalau Yerusalem bukan Ibu Kota Israel,” ungkapnya.

(ce1/aim/JPC)