Maksimal Dukungan 40 Persen, Paslon Tak Boleh Borong Parpol

Anggota Komisi II DPR RI Yandri Susanto

Hargo.co.id GORONTALO – Langkah bakal calon maupun bakal pasangan calon memborong partai politik (parpol) untuk melaju ke Pilkada perlu dipertimbangkan kembali. Pasalnya, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal membatasi dukungan parpol untuk calon.

Pembatasan dukungan menjadi salah satu poin yang diusulkan dalam revisi Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada.
Bila usulan tersebut disetuju maka tak ada lagi koalisi gemuk untuk mengusung pasangan calon. “Sederhananya biar calon kepala daerah tidak borong semua Parpol, jadi tak ada lawan,” ucap Mendagri Tjahjo Kumolo.

Di DPR, pembatasan dukungan parpol memang masih jadi perdebatan. Namun Partai Amanat Nasional menjadi salah satu parpol yang sudah menyatakan dukungannya secara terbuka atas wacana itu.

Anggota Komisi II DPR RI Yandri Susanto menyatakan, bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) menyetujui usulan pembatasan dukungan Partai Politik (Parpol) bagi Pasangan Calon (Paslon) Kepala Daerah.
“Sehingga nanti kalau dibatasi misalnya 50% bagi satu Paslon boleh memborong partai. Artinya ada kemungkinan lebih dari 1 paslon,” ujarnya sebagaiman dikutip dari laman beritaempat.com.