Napi Boalemo Terima Penghargaan dari Menkumham

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menyerahkan penghargaan kepada warga binaan Lapas Boalemo pada moment HUT Kemerdekaan RI ke 72 kemarin.

Hargo.co.id JAKARTA – Kurang lebih 6 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Boalemo yang didampingi langsung Ka Lapas Pohuwato, Rusdedy dan juga Sekretaris Pusdiklatda Kwarda Pramuka Gorontalo, Ronal Abdul pada moment peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 72, 17 Agustus kemarin di halaman Kementrian Hukum dan HAM, mendapatkan penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly.

Penghargaan itu sendiri diserahkan atas keikutsertaan dari enam warga binaan Lapas Boalemo pada kegiatan Raimuna Nasional XI, di Bumi Perkemahan Cibubur. Keenam narapidana tersebut pula dinilai mampu dan memiliki dedikasi tinggi dalam kegiatan Kepramukaan, sehingganya oleh Menteri Hukum dan HAM, selain diberikan remisi, para warga binaan ini pula turut diberikan piagam penghargaan dan juga buku tabungan yang berisikan uang sebesar Rp 1 juta.

Dikatakan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, dirinya sangat bangga dengan warga binaan Lapas Boalemo lewat perhatian dan pembinaan Kepramukaan. Hal tersebut dibuktikan dengan keikutsertaan Lapas Boalemo pada kegiatan bergengsi di Cibubur yakni Raimuna Nasional ke XI tahun 2017. “Saya sangat bangga. Ini perlu menjadi contoh dan perhatian dari Lapas lainnya,” ujarnya.

Pada sambutannya pula, Yosonna H. Laoly menyatakan, tema besar Kemerdekaan RI adalah ‘Indonesia Kerja Bersama’ dan ini sangatlah tepat jika dikaitkan dengan kondisi bangsa saat ini.

Oleh karena itu, diharapkan agar semuanya bergandengan tangan, bahu membahu membangun Indonesia, khususnya di bidang hukum dan HAM yang menjadi tanggungjawab dan amanah sebagai ASN Kementrian Hukum dan HAM.

“Indonesia perlu orang-rang seperti kita yang mampu bekerja secara profesional, akuntabel, sinergis, transparan dan inovatif (PASTI). Membangun hukum dan HAM adalah fondasi bagi pembangunan bidang lainnya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum dan HAM adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, hal ini dapat tercermin dari kebijakan revitalisasi dan reformasi hukum yang salah satu visinya adalah menghadirkan kembali Negara yang melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara,” jelasnya.

Ditambahkan pula, tugas dan peran strategis Kementrian Hukum dan HAM dalam mengisi pembangunan di republic ini tidaklah ringan, namun juga tidak akan menjadi berat jika dilaksanakan dan ddikerjakan dengan bergotong royong, bertanggungjawab, secara tulus dan ikhlas bekerja dan berkinerja sesuai profesionalisme masing-masing secara akuntabel.

“Jajaran Kementrian Hukum dan HAM harus mampu menjadi pelopor bukan pengekor, bekerja giat tanpa menghujat, berkarya tanpa mencela dan berprestasi tanpa henti.

Saatnya mengubah cara pandang, pola fikir, sikap, perilaku dan cara kerja yang beriorentasi pada kemajuan dan kemoderenan, sehingga Indonesia menjadi bangsa besar serta mampu berkompetisi ditingkat dunia harus segera diwujudkan, meskipun itu tidak mudah tetap harus tetap optimis,” pungkasnya. (kif/hg)