Ombudsman Menunggak 50 Laporan Warga

Ombudsman, ilustrasi. foto: google.com

GORONTALO, Hargo.co.id – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo nampaknya harus lebih meningkatkan kinerjanya dalam penuntasan laporan-laporan warga. Pasalnya, selang 11 bulan mulai dari Januari-November 2017.

Dari 141 Laporan yang dari masyarakat. baru 91 laporan yang sudah selesai di proses oleh Ombudsman dan sisa laporan yang belum selesai berjumlah 50 laporan.

Kepada Gorontalo Post Kepala Kantor Ombudsman Perwakilan Prov. Gorontalo, melalui Asisten Bidang Penyelesaian Laporan Andika RY mengatakan bahwa, dalam laporan tersebut di dominasi oleh Laporan Kepolisian, Pertanahan, dan Pendidikan.

Ada tiga jenis laporan yang di terima oleh Pihak Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo yakni adanya Instansi/Badan/Lembaga yang tidak memberikan pelayanan, penundaan berlarut seperti pemeriksaan dari kasus di Kepolisian, dan serta enyimpangan Prosedur pada Instansi/Badan/lembaga.

“Dalam menangani laporan kami mengkategorikan laporan menjadi dua yakni, terbukti ada mal administrasi dan tidak terbukti mal administrasi. Paling banyak lanjut Andika bahwa laporan di 2017 mengenai laporan masyarakat terkait permasalahan dengan hukum di kepolisian.

Namun, ada juga laporan dari masyarakat yang mencabut laporannya dengan alasan masalah yang dihadapi sudah diselesaikan secara musyawarah. Dan di tahun 2017 ini ada sebanyak 5 laporan Pungutan Liar di bidang pendidikan yang di tangani oleh Kantor Ombudsman Perwakilan Gorontalo.

“Jika ada laporan biasanya kami teliti dulu apakah laporan ini terkait apa, apakah menyangkut kesalahan administrasi atau bukan. Setiap laporan yang masuk dipilih kemudian diajukan ke kantor pusat apakah layak atau tidak untuk di monitoring atau ditindak lanjuti.

kami juga sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum dan kampus-kampus, dan Publikasi,”tutur Andika. Pihaknya juga berharap agar masyarakat bisa berani melapor di Kantor Ombudsman Perwakilan Prov. Gorontalo jika menemui masalah-masalah yang berhubungan dengan adminstrasi,” tandas Andika. (TR-59/hg)