Panglima TNI Tak Mungkin Melawan Kebijakan Pemerintah

0
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo di hadapan 53 peserta pelatihan Leadership Development Program (LDP) pejabat Eselon II Ditjen Pajak, di The Highland Park Resort Hotel Bogor Jalan Kp. Sinarwangi, Sukajadi, Kecamatan Taman Sari, Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/4). FOTO: Puspen TNI

Hargo.co.id JAKARTA – Belakangan beredar isu yang sengaja membentur Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dengan Presiden Joko Widodo.

Ketua Umum DPP Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Bob Hasan menganggap itu adalah persoalan yang akan menjadi preseden buruk bagi perkembangan politik dan pembangunan Indonesia

Bob mengingatkan hal itu jangan dilesatarikan dan menjadi budaya, karena cara-cara tersebut sudah tidak benar dan tidak tepat lagi dilaksanakan.

“Saya mengharapkan para ahli politik tidak lagi dimainkan pada posisi publik interest seperti pemberitaan melalui media,” ujar Bob di Jakarta.

Menurutnya, selama ini Panglima TNI sudah bekerja dan bertanggung jawab dengan baik.

Dia menegaskan, Jenderal Gatot juga sudah menempatkan diri sebagai representasi dari pemerintah di bawah kekuasaan Presiden Joko Widodo yang sekaligus selaku Panglima tertinggi di TNI.

“Tidaklah mungkin seorang Panglima TNI menjalankan tugas di luar dari kebijakan pemerintah, jelas itu kok upaya Panglima TNI akhirnya bisa turut bersama berada di pihak umat Islam saat genting tempo hari. Jadi saya mohon agar pengamat politik yang handal dalam mengurai analisanya alangkah baiknya melihat situasi yang tidak mengandung perpecahan dan apalagi tidak mencoba membuat opini yang seolah pemilu itu besok diadakannya,” tegas Bob.

Dia berharap masyarakat dan pakar politik tidak terpancing dengan pola-pola yang seolah akan ada pertempuran di Pemilu.

Apa lagi sampai membenturkan panglima dan presiden.

“Satukan hati tetap NKRI adalah hak kita semua, Pemilu 2019 nanti biarkan pemerintahan ini berjalan sebagaimana mestinya,” pungkasnya. (hg/rmo/jpnn)