PD Parkir Segera Dibentuk

Ilustrasi

Hargo.co.id GORONTALO – Parkir liar di Kota Gorontalo selama ini menjadi keluhan masyarakat. Pasalnya di samping tak memiliki tarif yang jelas, parkir liar juga tak dilengkapi legalitas. Baik berupa identitas, karcis serta petugas yang mengenakan seragam. Bahkan dalam sejumlah kasus, sulit dibedakan antara parkir liar dan parkir resmi.

Permasalahan parkir itu salah satunya dipicu oleh belum adanya lembaga yang fokus dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan parkir. Sejauh ini Pengelolaan parkir masih berada di Dinas Perhubungan Kota Gorontalo.

Kini, masalah tersebut menemukan solusi. Ini menyusul disahkannya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usul inisiatif DPRD tentang pembentukan perusahaan daerah pengelola parkir. Ranperda tersebut resmi menjadi Perda Kota Gorontalo setelah diketuk dalam Paripurna DPD yang digelar, Selasa (8/8) lalu.

Menyusul disahkannya Perda tersebut, bagi pihak tertentu yang ingin membuka parkir wajib memiliki izin dan legitimasi dari perusahaan pengelola.

Walikota Gorontalo Marten Taha mengatakan, pihaknya menyambut baik penetapan Perda pembentukan perusahaan daerah pengelola parkir. Menurutnya, ini merupakan gagasan yang tepat agar penataan parkir di Kota Gorontalo lebih tertib.

“Sejalan dengan perkembangan kota dan pertumbuhan jumlah kendaraan, kawasan parkir di Kota Gorontalo semakin sempit. Karena keberadaan perusahaan daerah pengelola parkir menjadi penting agar manajerialnya terorganisir dengan baik,” kata Marten.

Marten menjelaskan, pengelolaan parkir di Kota Gorontalo terdiri dari dua jenis. Yakni pajak dan retribusi. Sejumlah tempat parkiran seperti di Mall, Alfamart, Indomaret, dan tempat resmi lainnya dikelola sendiri oleh perusahaan tersebut.

PAD dari parkiran itu dalam bentuk pajak yang sudah ditargetkan pemerintah setiap tahun tanpa melihat jumlah kendaraan. Di luar dari itu, ada parkir yang dipuntung retribusi berdasarkan jumlah kendaraan. Ini dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan Kota Gorontalo.

“Nah, setelah ditetapkannya Perda, maka retribusi parkir ini yang akan dikelola oleh perusahaan daerah. Kita akan bentuk segera bentuk perusahaannya agar pengelolaan lebih efektif dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi PAD Kota Gorontalo,” tuturnya.

Apakah, setelah adanya perusahaan pengelola parkiran, masih diperkenankan untuk membuka parkir bebas?
Marten menegaskan hal itu tidak boleh lagi ada. Terkecuali harus berdasarkan legitimasi perusahaan pengelola parkir. Bagaimana kalau melanggar? “Pasti ada sanksi,” sambungnya.

Namun menurut Marten untuk mengatur pengelolaan parkir oleh perusahaan daerah hingga detil-detilnya, masih akan ditindaklanjuti lewat Peraturan Walikota (Perwako) yang akan mengatur secara khusus menyangkut juknis pelaksanaanya.

Setelahnya, pemerintah akan mempersiapkan infrastruktur, termasuk SDM untuk ditempatkan di perusahaan yang nantinya berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu. “Kalau sudah siap seluruhnya termasuk masalah juklak, baru tugas pengelolaan parkir sepenuhnya diserahkan dari Dinas Perhubungan ke BUMD Pengelola Parkir,” jelasnya.

Terpisah, Kaban Keuangan Kota Gorontalo Fitri Sumaga mengatakan, pembentukan perusahaan pengelola parkir adalah satu solusi agar serapan target PAD dari sektor tersebut bisa lebih maksimal. Menurutnya, PAD dari parkir cukup potensial.

Untuk tahun 2017 ini misalnya, Pemkot Gorontalo mematok target sebesar Rp 345 juta dan sampai bulan Agustus yang terealisasi sebesar Rp 127,2 juta. “Kita berharap tentunya setelah ada perusahaan pengelola parkir, kontribusi parkiran dapat lebih meningkat untuk menggenjot PAD Kota Gorontalo,” pungkasnya. (and/hg)