Pengusulan Pelantikan SYAH Nyaris Tertunda

Ketua DPRD Pohuwato, Nasir Giasi saat menandatangani berita acara pengusulan bupati dan wakil bupati terpilih kemarin. (F. Zulkifli Tampolo/ Gorontalo Post/hargo)

Aleg Ingin Syarif-Amin Hadiri Paripurna

hargo.co.id BLOCK PLAN – Rapat paripurna istimewa pengusulan pelantikan Syarif Mbuinga-Amin Haras sebagai bupati dan wakil bupati terpilih di Pilkada Pohuwato 2015 yang digelar Dekab Pohuwato, Selasa (26/1) kemarin nyaris tertunda.

Hal ini menyusul adanya interupsi dari salah seorang Aleg DPRD Pohuwato, yang meminta agar pasangan calon terpilih bisa hadir dalam paripurna istimewa kemarin.

Pantauan Gorontalo Post/hargo.co.id, pelaksanaan paripurna istimewa yang dipimpin oleh Ketua DPRD Nasir Giasi mendapatkan iterupsi dari Aleg DPRD Pohuwato dari Partai Hanura, Johannis R. Sampe. Dirinya menyampaikan, agar paripurna istimewa kali ini perlu dihadiri oleh bupati dan wakil bupati terpilih.

“Memang dalam aturan, tidak perlu bupati dan wakil bupati hadir. Namun dalam aturan pula tidak disampaikan kalau bupati dan wakil bupati tidak bisa hadir. Jadi, kenapa tidak kalau bupati terpilih hadir dalam paripurna ini,” ungkapnya penuh harap.

Meski demikian, kata Nasir Giasi, jika harus mengundang lagi bupati dan wakil bupati terpilih, maka agenda paripurna istimewa ini bisa tertunda.

“Pada waktu bupati dan wakil bupati mengakhiri masa jabatan, keduanya tidak diundang. Jadi, tidak ada persoalan untuk paripurna kali ini dan semuanya pun sudah menyetujuinya. Jadi bisa dilanjutkan,” terangnya.

Dengan demikian, akhirnya paripurna istimewa dilanjutkan. Setelah seluruh proses selesai. Tiba-tiba saja Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG), Iwan S. Adam melakukan interupsi kepada pimpinan sidang.

Dihadapan pimpinan sidang serta para undangan yang hadir, secara mengejutkan Iwan S. Adam menyatakan, pihaknya mempertanyakan kehadiran dari para pimpinan SKPD. Pada saat apel korpri, rata-rata pimpinan SKPD hadir.

Namun pada saat moment paripurna istimewa yang jarang ditemukan ini, banyak pimpinan SKPD yang tidak hadir. “Ini patut dipertanyakan pimpinan sidang.

Apakah memang pimpinan SKPD ini tidak mendukung pasangan nomor urut satu atau seperti apa?. Ini perlu diberikan catatan khusus pimpinan sidang,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Nasir Giasi menyatakan, ini adalah lembaga politik. Jadi semuanya ketika berada disini (DPRD, red) bisa dipolitisir. “Ini tentunya akan menjadi perhatian kami serta akan menjadi catatan khusus,” ketusnya.

Penjabup Anis Naki sendiri dalam penyampaiannya menyatakan, ketidakhadiran pimpinan SKPD ini dikarenakan ada yang sudah minta izin. “Sebenarnya yang hadir ini sudah banyak. Hanya ada beberapa pimpinan SKPD yang telah meminta izin,” ungkapnya. (kif/hargo)