PH : Nelson Sudah Kembalikan Rp 7,5 Miliar

Proses sidang di PN Gorontalo terkait gugatan Zainuddin kepada tergugat pertama Nelson Pomalingo dan tergugat ke dua Fadli Hasan.

Hargo.co.id Gorontalo – Sidang perkara perdata, gugatan Zainuddin Hasan terhadap tergugat satu, Nelson Pomalingo dan tergugat dua, Fadli Hasan, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Gorontalo, kemarin, Kamis (23/11). Hanya saja, sidang yang ke dua tersebut kembali tidak dihadiri oleh tergugat ke dua, Fadli Hasan, yang tak lain adalah anak kandung dari penggugat, Zainuddin Hasan.

Sidang tersebut dimulai sekitar pukul 15.30 Wita dan dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Hakim, Erwinson Nababan yang didampingi Fitri Noho dan Cysni Isnaya Dewi. Pada agenda sidang kedua tersebut, yang hadir hanya penasehat hukum (PH) dari tergugat pertama Nelson Pomalingo yakni, Ismail Pelu dan Patta Agung.

Sedangkan tergugat ke dua tidak hadir dan bahkan belum ada penasehat hukumnya. “Sudah dua kali dilayangkan surat panggilan, namun tergugat dua belum juga hadir. Oleh karena itu, kami akan kembali melayangkan panggilan ke tiga untuk dapat menghadiri sidang yang direncanakan bakal dilaksanakan pada 5 Desember mendatang.

Jika tergugat ke dua tidak hadir atau diwakili oleh penasehat hukum, maka sidang tetap akan dilanjutkan tanpa tergugat ke dua,” ungkap Erwinson Nababan.

Sementara itu, Penasehat Hukum tergugat pertama, Ismail Pelu yang didampingi Patta Agung menyatakan, pihaknya siap untuk menghadapi persidangan dan membuktikannya lewat mediasi yang akan dilaksanakan nanti. “Kalau tergugat hadir, maka akan dilanjutkan pada mediasi. Nanti setelah itu kami akan berikan penjelasan lebih mendalam lagi,” ujarnya keduanya.

Ditanyakan bagaimana dengan dana Rp 13,6 Miliar tersebut? Ismail Pelu menjelaskan, kliennya hanya mengetahui dana pasangan Nelson Pomalingo-Fadli Hasan (Nafas) kurang lebih Rp 3,3 Miliar yang didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Namun membengkak menjadi Rp 13,5 Miliar dan ini yang klien tidak tahu. Bahkan dalam gugatan dinyatakan, perjanjian ini adalah perjanjian lisan antara Zainuddin hasan dengan tim Nafas. Padahal, kata Ismail pelu, kliennya tidak pernah membicarakan hal tersebut dengan Zainuddin Hasan.

“Sudah sejak awal klien kami melakukan penggalangan terhadap partai pendukung maupun pengusung dengan menggunakan dananya. Dipertengahan jalan, masuk Fadli Hasan. Ketika Fadli Hasan masuk, maka terjadilah pembicaraan tentang Nafas dan klien kami tidak tahu terkait dengan hal tersebut,” jelasnya.

Sedangkan berkaitan dengan pembayaran yang dilakukan oleh pihak ULP Kabupaten Gorontalo? Ismail Pelu mengaku telah mengantongi bukti, dimana itu adalah uang titipan dari ibu bupati yang kemudian diserahkan kepada Rahmat Pomalingo dan dititip lagi kepada pihak ULP untuk diberikan kepada Zainuddin Hasan dan perlu ditegaskan, itu bukan dana dari ULP.

“Itu memang pembayaran terkait dengan pembicaraan-pembicaraan kedua belah pihak. Bahkan pembayaran bukan hanya Rp 500 Juta saja, akan tetapi sudah dengan rumah di jalan Pandjaitan (Kantor Primagama) yang sudah diambil dan nominalnya kurang lebih Rp 3,5 Miliar.

Jadi kalau dirinci, anggaran yang sudah dibayarkan lebih dari Rp 7,5 Miliar, ditambah dengan setoran tunai,” kata penasehat hukum kondang ini.

Lanjut kata Ismail Pelu, perkara ini tanggung renteng atau antara tergugat satu dan dua bertanggungjawab untuk menyelesaikan. Dengan demikian, kalau nominalnya Rp 13,5 Miliar, maka dana tersebut dibagi dua untuk kemudian ditanggung oleh tergugat satu dan tergugat dua.

“Jadi, bisa dibilang sudah melebihi dari yang seharusnya dibayarkan yakni sebesar Rp 6,75 Miliar. Hal ini pula sama sekali tidak ada jangka waktu untuk pembayaran dan dalam gugatannya pun sudah sangat jelas. Meski demikian, ini yang nantinya akan kami buktikan lewat sidang selanjutnya,” terangnya.

Disisi lain, Penasehat Hukum Zainuddin Hasan, Romy Pakaya mengatakan, sejauh ini kliennya hanya menerima secara rill dana dari tergugat pertama sebesar Rp 500 Juta. Terkait dengan persoalan bangunan atau dana kes lain, pihaknya sama sekali belum menerimanya.

“Tanah dan bangunan primagama yang dinyatakan telah diserahkan sebagai salah satu bentuk pembayaran, sampai dengan saat ini belum diterima oleh klien kami.

Bahkan, sertifikatnya masih sebagai agunan disalah satu bank. Jadi, bagaimana mungkin hal itu dijadikan pengurang hutang tergugat satu sementara klien kami tidak pernah menerima sertifikat dimaksud.

Ini bahkan lucu, kata penasehat hukum tergugat pertama, anggaran yang didaftarkan di KPU sebesar Rp 3,3 Miliar. Namun, mereka kembali menyatakan bahwa dana yang telah dibayarkan sudah mencapai Rp 7 Miliar lebih.

Oleh karena itu, hal ini yang nantinya akan kami buktikan dan saya mengantongi bukti pinjaman tersebut termasuk yang telah dikembalikan, lengkap dengan kwitansinya,” pungkas pengacara muda ini. (kif/hg)