Presiden ‘Terima’ Kartu Kuning di UI

Ketua BEM UI Zaadit Takwa memberikan “kartu kuning” kepada Presiden Jokowi saat acara Dies Natalies ke-68 UI. (foto:istimewa)

Hargo.co.id– Perayaan Dies Natalis Ke-68 Universitas Indonesia (UI) kemarin (2/2) mendadak ramai menjadi pembicaraan publik. Sebab, acara yang dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu diwarnai aksi kartu kuning dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI Zaadit Taqwa.

Dari barisan belakang sisi kanan balairung UI, Zaadit berdiri ke depan dan meniup peluit sambil mengacungkan buku paduan suara yang berwarna kuning. Saat itu Jokowi baru saja menyampaikan pidato mengenai perkembangan global serta tantangan lembaga pendidikan. Tak pelak, aksi Zaadit mirip wasit memberikan sanksi kartu kuning kepada pemain bola yang melakukan pelanggaran.

Tentu saja, insiden simbolisasi protes terhadap kinerja Jokowi tersebut tidak berlanjut. Sejumlah personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) langsung menggiring Zaadit keluar dari balairung UI. Namun, aksi itu sudah telanjur memantik perhatian para undangan perayaan dies natalis.

Sebelum aksi tersebut terjadi, Jokowi memuji alumnus UI yang banyak memberikan sumbangsih kepada bangsa. Dia mengatakan bahwa saat ini Kabinet Kerja banyak diisi lulusan dari UI. Di antaranya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, serta Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. ”Ini menunjukkan kalau UI gudangnya orang pintar,” ujar Jokowi.

Zaadit mengatakan, aksi tersebut sudah direncanakan BEM UI bersama beberapa BEM fakultas. Tujuannya, menyampaikan tiga poin yang mereka nilai penting jadi pertimbangan presiden. Yakni, persoalan gizi buruk di Papua, rencana pemerintah menunjuk perwira tinggi (pati) Polri aktif sebagai pejabat sementara gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara, serta draf permenristekdikti yang dianggap bisa mengekang organisasi mahasiswa.

Menurut Zaadit, wabah campak dan gizi buruk di Asmat, Papua, merupakan bukti bahwa pemerintah teledor menjalankan kebijakan kesehatan di daerah pinggiran. Padahal, kebijakan prodaerah pinggiran sudah berulang-ulang disampaikan Jokowi. ”Jangan sampai ada kejadian kayak gitu lagi. Atau nanti korbannya bertambah,” ungkap dia.

Berkaitan dengan poin kedua, Zaadit dengan tegas mengutarakan bahwa BEM UI menolak rencana pemerintah menunjuk pejabat sementara gubernur dari Polri. Dia menilai niat yang menuai banyak pandangan pro dan kontra itu kurang tepat. ”Bola panasnya kan di Jokowi. Balik lagi kami memperingatkan kalau yang dilakukan itu salah,” imbuhnya. ”Harapannya, Jokowi bisa lebih bijak menentukan kebijakan,” tambah dia.

Meski poin tersebut berkaitan dengan persoalan politik, mahasiswa kelahiran 1996 itu menegaskan bahwa sama sekali tidak ada agenda politik dalam aksi kartu kuning tersebut. Dia pun membantah isu yang menyatakan bahwa dirinya merupakan salah seorang kader salah satu partai politik. ”Nggak ada (kaitan dengan agenda politik, Red), nggak ada, nggak ada juga buktinya,” terang dia.

Zaadit memastikan bahwa setiap poin yang disampaikan BEM UI dalam aksi kemarin murni aspirasi mahasiswa. ”Pure dari mahasiswa dan BEM UI ketika gerak nggak bisa gerak sendiri. Harus koordinasi dengan BEM fakultas,” imbuhnya. Meski tidak semua BEM Fakultas sependapat dengan tiga poin yang disampaikan kemarin, sambung dia, 8 di antara 15

BEM fakultas senada. Artinya, sebagian besar sependapat dengan poin yang disampaikan.poin ketiga yang berkaitan dengan draf permenristekdikti soal aturan organisasi mahasiswa. Zaadit mengungkapkan, draf aturan itu berpotensi mengekang organisasi mahasiswa. Dia mencontohkan, bila ketua BEM terpilih tidak disetujui rektorat, rektor bisa mengganti ketua terpilih. ”Jadi, otoritas mahasiswa terhadap organisasi itu sendiri berkurang. Bahkan bisa disebut hilang,” ujarnya.

Semula, sambung Zaadit, aspirasi tersebut akan disampaikan dengan cara lain. Bukan melalui aksi mengacungkan buku kuning. Namun, kondisi mengharuskan dia melakukan itu. ”Yang bisa dilakukan itu saja,” imbuhnya. Sebab, komunikasi yang dilakukan BEM UI untuk berdialog langsung dengan presiden tidak sampai pada keputusan yang jelas. ”Nggak ada kejelasan. Kami nggak dapat informasi apa pun. Jadi atau nggak,” ungkap dia.

Karena itu, anak pertama dari tiga bersaudara tersebut memilih melakukan aksi mengangkat buku kuning sambil meniup peluit. Hal tersebut dilakukan sebagai simbol peringatan dari BEM UI untuk Jokowi. ”Sama dengan sepak bola. Wasit akan memberikan kartu kuning apabila ada pelanggaran,” terangnya. Meski sempat berurusan dengan Paspampres dan petugas keamanan, Zaadit tidak gentar. Menurut dia, aksi tersebut memang harus dilakukan.

Zaadit pun tidak merasa keberatan ketika digiring Paspampres keluar balairung. Menurut dia, itu memang sudah tugas mereka. Dia juga menyatakan, tidak ada intimidasi apa pun ketika diperiksa petugas keamanan. ”Dicatat identitas saja,” ucap dia. Prosesnya pun tidak lama. Sebelum salat Jumat dilaksanakan, dia sudah boleh beraktivitas seperti sediakala. Dia berharap aksi kemarin didengar dan segera ditindaklanjuti Jokowi.

Menanggapi aksi kartu kuning di depan Jokowi, Kepala Humas dan Keterbukaan Informasi Publik UI Rifelly Dewi Astuti mengatakan, mahasiswa boleh kritis, tetapi harus tahu tempatnya. Tidak dalam forum, apalagi disaksikan menteri, rektor, dan guru besar UI. ”Mereka (mahasiswa, Red) malah harus kritis untuk mengungkapkan aspirasinya, tapi sayangnya kali ini mereka salah tempat,” ujarnya.

Menurut Rifelly, saat ini pihak rektorat telah berkomunikasi dengan Zaadit. Ketua BEM UI itu akan dibina rektorat. Namun, Rifelly menjamin tidak ada sanksi akademik yang dijatuhkan untuk Zaadit.Saat ini Zaadit baru saja menjabat ketua BEM UI. Belum sampai seratus hari. Kepengurusannya juga belum dibentuk. ”Ini aksi yang murni dilakukan sebagai aspirasi mahasiswa,” tambahnya.

itu, Sekjen Ikatan Alumni (Iluni) UI Andre Rahadian mengatakan, lembaganya memiliki kerja sama yang baik dengan BEM UI. Namun, dengan tetap menjaga independensi institusi masing-masing. Aksi yang dilakukan mahasiswa fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam (FMIPA) itu merupakan dinamika dan sepenuhnya kewenangan BEM. ”Kami mendukung BEM selama itu bentuk perjuangan dan bakti untuk bangsa. Kami akan bantu persoalan yang ketua BEM ini, mudah-mudahan tidak sampai tahap hukum,” ujar alumnus Fakultas Hukum UI itu.

Dari istana, Juru Bicara Presiden Johan Budi Sapto Pribowo memastikan aksi tersebut tidak membuat Presiden Jokowi terganggu. ”Presiden menganggap itu biasa saja,” terang mantan juru bicara KPK tersebut saat dihubungi.Johan menuturkan, penyampaian aspirasi oleh mahasiswa bukan hal baru bagi presiden.

Sebelumnya presiden beberapa kali berkunjung ke kampus. Dalam momen kunjungan itu, presiden selalu bertemu dan mengobrol dengan perwakilan BEM. ”Presiden malah seneng sebenarnya kalau ada mahasiswa yang kritis, lalu menyampaikan itu (aspirasi),” lanjutnya.

Sebenarnya, tutur pria kelahiran Mojokerto itu, saat presiden menerima undangan Dies Natalis UI, ada permintaan dari pengurus BEM untuk bisa bertemu dan beraudiensi dengan presiden. Mereka ingin menyampaikan aspirasi langsung kepada presiden. Permintaan tersebut pun diiyakan presiden.

Dari situ, pihak protokol kepresidenan menjadwalkan pertemuan berlangsung setelah acara utama di balairung. Jokowi diagendakan untuk beraudiensi dengan perwakilan BEM di ruang tunggu VIP di luar balairung. Setelah acara utama selesai, presiden keluar bersama Menko Perekonomian Darmin Nasution dan rektor UI. Mereka sempat ngobrol beberapa saat di luar. ”Nah, di situ BEM UI sudah nggak ada,” terang Johan. Akhirnya, Jokowi memutuskan pergi meninggalkan kampus karena masih ada agenda lainnya.

Alumnus UI yang juga Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai simbol kartu kuning yang disampaikan mahasiswa UI kepada Jokowi merupakan bentuk kritik. Menurut Fahri, UI sebagai sebuah kampus merupakan institusi yang sah melakukan kritik. ”Ruang akademis lekat dengan kritik, tidak perlu alergi,” ujar Fahri.

Dia menilai, Jokowi melakukan pendekatan represif saat mendapat kritik. Begitu muncul simbol kartu kuning itu, Zaadit langsung diamankan Paspampres untuk dibawa ke luar ruangan. Seharusnya Jokowi bisa membuka dialog. ”Harusnya Pak Jokowi itu, siapa ini? Oh BEM, harusnya ngomong, ayo apa kritik Anda kepada pemerintah, saya ingin mendengar,” tutur Fahri.

Fahri juga mengkritik rektorat UI yang seolah-olah membatasi penyampaian pendapat di mimbar akademik. Apalagi kepada Jokowi yang datang ke kampus dengan pengamanan maksimal dari aparat. Pengamanan semacam itu, kata Fahri, merupakan simbol lain dari represi. ”Ke kampus itu datang dengan sistem pengamanan minimal gitu loh, yang melekat aja kepada presiden dan utamakan operasi intelijen,” tandasnya. (bay/byu/gin/syn/c10/agm/hg)