Ratusan Miliar Berputar di Desa, Dana Desa Sudah Bisa Dicairkan

Ilustrasi

GORONTALO, Hargo.co.id – Perekonomian masyarakat di Gorontalo pada Januari ini diperkirakan akan sedikit bergairah. Pasalnya, jika biasanya, dana desa baru bisa dicairkan April, tahun ini, pemerintah dipastikan akan mencairkan dana desa 2018 pada bulan ini juga. Adapun dana desa yang sudah bisa dicairkan sebesar 20 persen.

“Berbeda dengan tahun kemarin (2017,red) pencairannya paling cepat bulan April, yaitu sebesar 60 persen. Nah, 2018 ini sudah bisa dicairkan bulan ini juga (Januari,red). Tujuannya, agar manfaat dana desa dapat dinikmati oleh masyarakat lebih awal,” kata Kakanwil Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Gorontalo, Ismed Saputra, melalui Kepala Seksi PPA II C, Juanda, kemarin, Kamis (11/1).

Juanda menjelaskan, ada sedikit perubahan terkait pencairan dana desa 2018. Jika tahun sebelumnya pencairannya dilakukan dua tahap, tahun ini dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama sebesar 20 persen dengan rentan waktu mulai Januari hingga pekan ketiga bulan Juni 2018.

Pada tahap pertama ini, pemohon harus melampirkan dokumen persyaratan berupa Perda APBD 2018; dan Peraturan Kepala Daerah tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa.

Kemudian, lanjut Juanda, tahap kedua sebesar 40 persen dengan rentan waktu mulai bulan Maret hingga pekan keempat bulan Juni 2018. Dokumen yang dipersyaratkan pada pencairan tahap kedua antara lain laporan penyaluran dana desa tahun anggaran 2017; dan laporan konsolidasi penyerapan dan capaian ouput dana desa tahun anggaran 2017.

Sementara pencairan tahap terakhir juga sebesar 40 persen dan batas waktu penyampaian dokumen dengan mengikuti pedoman akhir tahun anggaran. Dana desa tahap ketiga ini bisa dicairkan paling cepat bulan Juli 2018.

Pencairan tahap ketiga ini ada dua syarat. Pertama, melampirkan laporan penyaluran dana desa sampai dengan tahap kedua yang menunjukkan penyaluran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) paling kurang realisasinya 75 persen.

Syarat kedua adalah laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan minimal 75 persen dan capaian output minimal 50 persen. “Untuk tahap pencairan akhir, tahun ini memang ada perubahan.

Yang sebelumnya (2017) realisasi penyaluran minimal 90 persen, tahun ini menjadi 75 persen,” sambung Juanda.

Ditambahkan Juanda, dana desa ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

“Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, bapak Presiden sudah memberikan arahan agar pelaksanaan dana desa dilakukan dengan skema cash for work (padat karya tunai),” terang dia.

Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dengan alokasi Dana Desa yang baru. Caranya, kata Juanda, adalah dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD 2018 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD. Selanjutnya, ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD 2018.(axl)