Rekom Golkar Rawan Terkatung-katung

Ilustrasi

Hargo.co.id GORONTALO – Persoalan hukum yang masih melilit Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto tak hanya dikhawatirkan akan terus menggerus popularitas Golkar utamanya dalam menghadapi momentum pemilu 2019 mendatang. Ada kekhawatiran, persoalan itu bisa mempengaruhi target pemenangan partai dalam Pilkada serentak 2018 mendatang.

Derasnya desakan pergantian Setya Novanto dari Ketua Umum Golkar, pasca penetapan tersangka kedua kalinya oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi e-KTP, membuat internal DPP Golkar bergejolak. Imbasnya, fokus DPP untuk menyiapkan hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada 2018 bisa terganggu. Misalnya, penerbitan surat keputusan DPP Golkar terhadap dukungan calon di Pilkada yang bisa terkatung-katung.

Pasalnya, surat rekomendasi itu harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP. Disisi lain, Setya Novanto masih disibukkan dengan masalah hukum. Belum lagi, Setya Novanto saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit setelah mengalami kecelakaan, Kamis (16/11).

Kalaupun Setya Novanto pulih, dia masih akan menghadapi masalah hukum di KPK. Kalaupun Golkar akan melakukan pergantian ketua umum lewat Munas, maka ini tentu akan membutuhkan waktu. Padahal, SK DPP itu sudah harus dikantongi oleh calon-calon yang akan diusulkan Golkar paling lambat awal Januari 2018. Karena tahapan pendaftaran pasangan calon akan dibuka pada 8 Januari 2018.

Di Gorontalo, ada dua momentum pilkada pada 2018. Yaitu Pilwako Gorontalo dan Pilkada kabupaten Gorontalo Utara (Gorut). Untuk dua pilkada itu, DPP Golkar belum mengeluarkan SK dukungan. Yang telah diterbitkan baru sebatas rekomendasi dari tim pilkada DPP. Untuk Pilwako Gorontalo, rekomendasi calon walikota diberikan kepada Ketua DPD II Golkar Kota Gorontalo Marten Taha. Sementara rekomendasi dukungan calon bupati untuk Pilkada Gorut ditujukan kepada Ketua DPD II Golkar Gorut Thomas Mopili.

Dengan belum adanya SK dukungan DPP sangat riskan bagi calon-calon yang dipersiapkan oleh Golkar. Gejolak yang terjadi di DPP sebagai imbas kasus Setnov, rawan menjadikan Golkar sebagai penonton di Pilkada.

Tapi Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD I Golkar Gorontalo, Fikram Salilama menepis kekhawatiran itu. Dia memastikan, masalah hukum yang sedang dialami Ketua Umum Golkar Setya Novanto tidak akan berpengaruh di Pilkada 2018. Fikram menjamin, Golkar tidak akan menjadi penonton.

“Golkar sudah terbiasa menghadapi persoalan-persoalan seperti ini. Sistem yang sudah terbangun membuat Golkar selalu punya langkah antisipasi terhadap berbagai kemungkinan yang bisa menggangu upaya-upaya untuk membesarkan partai,” jelasnya. “Termasuk target pemenangan Pilkada. Pasti SK DPP akan keluar sebelum dimulainya tahapan pendaftaran calon. Jadi calon-calon Golkar tidak perlu khawatir,” ungkapnya.

Fikram menilai, kekhawatiran Golkar bisa menjadi penonton adalah kekhawatiran yang sangat berlebihan. Sebagai partai besar, tentu sangat mustahil bila Golkar akan melewatkan begitu saja momentum politik 2018 untuk menambah kebesaran partai. “Jadi kalau ada yang akan mengeksploitasi persoalan yang ada untuk menjatuhkan pamor Golkar di Pilkada 2018, bagi saya itu langkah-langkah politik murahan,” tandasnya.

Terkait dengan persoalan hukum yang sedang dihadapi Ketua Umum Golkar Setya Novanto, Fikram mengajak seluruh kader partai untuk merapatkan barisan dan memperkuat soliditas internal. Jangan sampai persoalan ini akan memecah belah partai. “Mari kita fokus saja untuk memenangkan partai di Pilkada 2018. Para calon-calon Golkar tidak perlu cemas. Terus saja sosialisasi untuk menggalang dukungan masyarakat,” pungkasnya. (rmb/hg)