Rusli-Idris Mulai Rombak Kabinet Tujuh Eselon II Dilantik

SIAP BEKERJA - Para pejabat di lingkungan Pemprov Gorontalo yang dilantik Gubernur Rusli Habibie, di gedung Belle Li Mbui, Kamis (23/11).

GORONTALO, Hargo.co.id – Setelah melalui masa enam bulan pasca pelantikan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie – Idris Rahim mulai melakukan perombakan kabinet. Pasangan NKRI (Nyata Karya Rusli Idris) yang dilantik Presiden Joko Widodo pada 12 Mei 2017 itu, perdana melantik pejabat eselon di lingkungan Pemprov Gorontalo, Kamis (23/11).

Sebanyak tujuh pejabat tinggi pratama (eselon II) dan dua pejabat administrator (eselon III) diambil sumpah dan dilantik langsung oleh Gubernur Rusli Habibie, disaksikan Wakil Gubernur Idris Rahim, Sekda Prof Winarni Monoarfa dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Gorontalo, berlangsung di gedung Belle Li Mbui, Kota Gorontalo.

Tujuh eselon II yang dilantik merupakan pejabat hasil seleksi jabatan tinggi pratama untuk mengisi satuan kerja yang masih dijabat pejabat pelaksana tugas (Plt).

Tujuh pejabat yang baru dilantik tersebut yakni Kepala Badan Diklat Provinsi Gorontalo Sofyan Ibrahim, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Yosef P Koton, Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Risjon K Sunge, Kepala Dinas Pariwisata Nancy Lahay, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rusli W. Nusi,

Sekretaris DPRD Sul A Moito, serta Kepala Dinas Kesehatan dr.Triyanto S Bialangi. Pejabat eselon III yang dilantik masing-masing Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU, Romen S Lantu dan Kepala UPT Balai Pembibitan Ternak Dinas Pertanian Effendi Lamatenggo.

Pelantikan para pejabat ini tertuda gara-gara ketentuan UU yang tidak membolehkan kepala daerah yang baru saja menjabat melantik atau memutasi aparatur sipil negara.

Jangkanya selama enam bulan. Kendati begitu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie sebetulnya sudah mengantongi izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk melantik tujuh pejabat itu sejak Agustus 2017.

“Sudah ada izin (Mendagri). Namun ada saran dari beberapa pihak termasuk pak Wagub agar kita menyelesaikan dulu “masa Iddah” selama enam bulan,”ujar Gubernur Gorontalo Rusli.

Gubernur meminta agar pejabat baru segera menyesuaikan dengan ritme kerja di instansi masing masing. Sebagai pejabat “wajah lama” di Provinsi Gorontalo, Rusli yakin para pejabat lama sudah paham dan bisa segera bersinergi dengan semua pihak.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengatakan, jika pelantikan tujuh pejabat eselon II kemarin, bukan mutasi jilid I NKRI. “Karena mereka itu hasil seleksi dulu (era Penjabat Gubernur Prof Zudan Arif) yang belum sempat dilantik. Nanti setelah ini (mutasi besar-besaran),”ujar Gubernur Rusli Habibie.

Kepada wartawan usai pelantikan, Gubernur Rusli Habibie mengatakan pihaknya sudah mengantongi izin dari komisi aparatur sipil negara (KASN) untuk menyelenggarakan seleksi pejabat yang akan memperkuat kabinet NKRI periode kedua ini.

Tak tanggung-tanggung, Gubernur Rusli Habibie menyebut, perombakan kabinet kedepan akan menyentu jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) hingga staf. “Akan ada (pelantikan lagi). Seluruhnya, termasuk juga ada yang mengusulkan Sekda. Ibu sekda juga kan sudah cukup lama kurang lebih enam tahun ya,”terang Rusli Habibie.

Rusli berniat untuk mempromosikan Sekretaris Daerah Winarni Monoarfa ke jabatan yang lebih tinggi di kementrian/lembaga. Menurutnya, Prof Winarni layak untuk melanjutkan karir di pusat. Selain untuk pengembangan diri, akan membanggakan jika ada orang Gorontalo yang berkarir di pusat, termasuk akan membantu Gorontalo dimasa-masa mendatang.

“Mungkin Ibu Sekda kita promosikan pejabat eselon I di kementrian/lembaga agar kita punya SDM yang bisa membantu Provinsi Gorontalo. Mungkin di Kemendagri atau di Lemhanas karena beliau punya jaringan yang cukup bagus di pusat. SDM beliau sudah sangat tinggi,” kata Rusli.

Hanya saja, Rusli masih belum menyebut waktu pasti perombakan kabibet NKRI jilid I itu. Ia hanya menyebutkan secepatnya. Semua persyaratan administrasi tengah dipersiapkan untuk pengisian jabatan yang kosong atau pejabat yang bertukar tempat.

“(Waktunya) Segera. Ini kan Panselnya sudah ada izin dari KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Pelantikan untuk mengisi jabatan yang sudah pensiun yaitu (Kadis) PU dan Asisten II serta untuk meroling lagi dinas yang lain termasuk eselon III, IV dan staf,” lanjutnya.

Ketua DPD I Golkar Gorontalo ini memastikan, jika mutasi pejabat hingga staf sama sekali tidak terkait politik, apalagi dikaitkan dengan Pilgub. “Proses pengisian jabatan dilakukan terbuka dan transparan,”tegasnya. (tro/hg)