S.R. Nur, Cendekiawan yang Mewariskan Pertanyaan

Basri Amin Mengajar “Filsafat Ilmu” di Universitas Negeri Gorontalo Anggota Indonesia Social Justice Network (ISJN) E-mail: basriamin@gmail.com

PADA pertengahan 1990an, cendekiawan ternama di bidang Hukum Adat dan Sejarah, Prof. S.R. Nur, menulis sebuah makalah yang berisi beberapa pertanyaan krusial: apa yang tercecer dari budaya Gorontalo? Sehingga ia masih berjalan sebagai perahu tanpa kemudi; berputar-putar tanpa tuju? Salah satu sebab utamanya ialah karena ia telah kehilangan kompas dan jurumudi.

Catatan hari ini hendak kembali menyegarkan pengetahuan kita tentang S.R. Nur, yang kini namanya dijadikan nama jalan di Limboto, tepatnya dari jalur pasar Limboto sampai Dehualolo, dengan tulisan: Jl. Prof.Dr. Sahmina Nur, SH. Gorontalo sungguh pantas mengenang kembali sembari mewarisi cita-cita luhur dan pikiran-pikiran besar Prof. DR. S.R. Nur, SH.

Dia adalah “mutiara”, Guru dan sang “penunjuk jalan” untuk peradaban Gorontalo. Samin Radjik (S.R) Nur lahir di Pentadio 4 Mei 1924 dan wafat 21 Ramadhan 1417-H (30 Januari 1997) di Ujung Pandang. Kini, pusaranya dapat kita kunjungi di Pentadio. Tapi jika hendak menemukan jejak-jejak hidup dan butiran-butiran pemikirannya lebih jauh, kita harus pergi ke Unhas di Makassar, bahkan ke Leiden di negeri Belanda.

Menjelang wafat, tepatnya di bulan Ramadhan, S.R. Nur sempat ke Gorontalo untuk puasa dan bertemu dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ia datang melihat kembali kampung halamannya, tempat dia dilahirkan dan dibesarkan. Tepatnya di Pentadio dan Tanggidaa (Kota Gorontalo). Dia sangat terbiasa mengunjungi sanak famili dan sahabat-sahabat lamanya. Menurut penuturan keluarganya, terutama oleh anak-anaknya, S.R. Nur adalah orang yang sangat bersahaja, disiplin dan selalu memberi contoh (baik dalam bertutur kata maupun dalam berhubungan dengan orang lain). Dia dikenal sebagai pribadi yang hemat dan hati-hati dalam “berbicara”. Ia senang memberi tanggal untuk setiap barang yang ada di rumahnya. Ia gemar menanam pohon dan bunga-bunga. Agama dan adat dipegang dengan teguh.

Dia telah mengabdikan hidupnya di lapangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Ia adalah penyandang jabatan Guru Besar Hukum Adat yang cukup langka pada era 1980-an. Di Gorontalo, patut pula beliau dikenang bahwa UII Jogyakarta Cabang Gorontalo pernah dipimpinnya. Ia pernah menjadi anggota Senat IKIP Manado Cabang Gorontalo. Ia juga ikut merintis/mengembangkan STIE Duolimo lo Pohalaa Limboto. Sungguh tepat S.R. Nur diberi penghargaan adat (gara’i) oleh Pemangku Adat Uduluwo Lou Limo Lo Pohalaa pada saat wafatnya, sebagai “Talotulete Adati” (Putra terbaik kelahiran Gorontalo yang menggali, meneliti, menulis dan melestarikan adat istiadat Gorontalo).

S.R. Nur agak unik karena beliau sebenarnya tidak memulai kariernya sebagai ilmuan. Dia adalah mantan Mantri Tani Gorontalo (1943-1951). Ia pernah memimpin Perusahaan Negara di Makassar dan Manager Perusahaan Negara Aduma Niaga Gorontalo (1963-1973). Ia juga sempat menjadi anggota DPRGR (1967-1969). Dan nanti tahun 1973 baru ia memilih menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum UNHAS, meskipun memang sekian tahun sebelumnya ia sudah aktif sebagai pengajar ilmu hukum di beberapa universitas dan IKIP.

Karya besar S.R. Nur untuk Gorontalo adalah disertasi doktoralnya di Universitas Hasanuddin (1979), dengan judul “Beberapa Aspek Hukum Adat Tata Negara Kerajaan Gorontalo pada Masa Pemerintahan Eato (1673-1679)”. Sebelumnya, ia menulis sebuah skripsi Sarjana Hukum, “Hukum Adat Perkawinan Gorontalo” (1962). Kedua karya tulis ini telah berhasil mendokumentasikan panjang lebar secara baik dan kritis tentang falsafah adat, sejarah dan praktek adat di wilayah hukum Gorontalo. Karya penting lainnya, sebuah terjemahan naskah Belanda “Perjalanan Padtbrugge ke Sulawesi Utara dan Pulau-Pulau Sebelah Utaranya (1677).” Sebuah buku penting S.R. Nur adalah, “Buku Bangsa Lima Pohalaa” (1981) yang diterbitkan oleh KITLV Belanda dan LIPI Jakarta. Juga, ia menuliskan sebuah “kata pengantar” penting untuk terjemahan buku Dr. B.J. Haga (1931), De Lima Pahalaa (terjemahan, 1981). Buku ini tentang hukum adat dan pemerintahan di Gorontalo. Bersama ahli bahasa Dr. Jus Badudu, S.R. Nur berjasa besar sebagai narasumber dan penyunting buku penting ”Empat Aspek Adat Daerah Gorontalo” (1985).

Selain karya-karya seminal S.R. Nur tersebut, ia juga telah menulis begitu banyak karya ilmiah dan artikel dalam lingkup sejarah, hukum adat dan agraria. Untuk konteks dokumentasi Gorontalo, dia adalah “penyelamat” dokumen dan “pewaris” tradisi yang konsisten dan mengagumkan. Selama hidupnya S.R. Nur telah menulis ±65 tulisan penting dan hasil penelitian tertulis tentang sejarah dan budaya Gorontalo, hukum adat dan agraria. Meski demikian, lingkup perhatian akademik S.R. Nur tidak semata tentang Gorontalo, tapi juga Sulawesi secara umumnya. Selain itu, tak bisa pula dilupakan bahwa S.R. Nur telah menyumbangkan sebuah penelitian panjang (1985-1987) tentang hukum adat dan hak ulayat di Irian Jaya (baca: Papua). Sebelum S.R. Nur wafat, sebuah buku monumental berhasil disusun bersama tiga orang Sarjana Hukum dari Makassar, judulnya “Kerakyatan Sebagai Azas Ketatanegaraan Adat Sulawesi” (1996).

S.R. Nur telah mendedikasikan dirinya sebagai cendekiawan kebudayaan. Semoga tak keliru kalau saya menyebut ketekunan beliau laksana “pemulung” yang begitu sabar dan tangguh dalam mencari dan mengumpul jejak-jejak sejarah dan tradisi Gorontalo serta pengetahuan adat dan agraria di tanah air. Semua itu ia lakukan dengan integritas tinggi, kejujuran, ketekunan besar dan rendah hati. Kita patut belajar darinya sembari menjaga dan mengembangkan “warisan” pengetahuan dan kepribadian yang sudah ditunjukkannya selama ini. Ia adalah contoh terbaik penunjuk jalan peradaban Gorontalo. Karya-karyanya untuk negeri ini sangat nyata dan menyambungkan masa lalu dan masa depan daerah ini.

Kualitas kecendekiaan seseorang sangat ditentukan oleh konsistensi sikap dan gagasan-gagasannya. Lebih jauh dari itu, kecendekiaan pada akhirnya ditentukan oleh kepemihakannya kepada perubahan di masyarakat dan perbaikan bagi masa depan bersama. Itulah sebabnya, status cendekiawan lebih banyak dicapai melalui “ujian waktu” dan “derajat kesetiaan” seseorang dalam mengabdikan gagasan dan mengerjakan pilihan-pilihan terbaik bagi kemajuan bangsanya.

Tidak semua sarjana menjadi cendekiawan. Begitupula sebaliknya, tak semua cendekiawan bergelar sarjana atau pun pascasarjana. Kalangan sarjana biasanya berujung pada eksistensinya sebagai ilmuan (berpangkat) atau menjadi profesional (teknokrat, birokrat, dst) dan “pekerja berilmu” di sektor swasta atau di lembaga negara. Berbeda dengan cendekiawan, atau dalam bahasa asingnya disebut intelektual, ia bekerja berdasarkan panggilan nurani dan nalar yang demikian terikat dengan perubahan-perubahan di masyarakat, bahkan di tingkat dunia. Ia melibatkan dirinya melampaui batas-batas teknis keilmuan yang disandangnya. Ia membaca dengan intim semua putaran eksistensial manusia dan ikatan-ikatan moral yang menyertainya.

Lembaga Kajian Sekolah & Masyarakat (LeKSEMA)

Anggota Indonesia Social Justice Network (ISJN)

E-mail: basriamin@gmail.com