Sengketa Lahan PPLP-SMK Kesehatan: Polemik Keluarga yang Berbuntut Kepada Aset Negara (1)

Gedung PPLP Gorontalo teracam dieksekusi Pengadilan Gorontalo (PN). (Foto Andi Arifuddin/Gorontalo Post)

GORONTALO hargo.co.id – Putusan Mahkamah Agung (MA) bernomor 502 K/Pdt/2015, terkait sengketa lahan milik keluarga Yetty Lamadlau dan Keppe Lamadlauw benar-benar membuat pusing Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Provinsi Gorontalo.

Tidak hanya akan kehilangan aset berupa lahan dan gedung pusat pendidikan dan latihan pelajar (PPLP) Gorontalo, sengketa lahan itu juga membuat lebih dari 400 siswa di SMK Kesehatan Nusantara bakal terlantar. SMK Nusantara memang milik swasta, dikelola oleh yayasan yang diketuai Yetty Lamadlauw, namun pemerintah tetap harus memberikan perhatian, sebab ada ratusan anak yang sedang menuntut ilmu di sekolah itu. Tidak lama lagi, pekan depan fasilitas-fasilitas pendidikan ini akan diekseskusi. Putusan MA, memerintahkan agar PPLP dan SMK Kesehatan segera dikosongkan.

Lahan berdirinya PPLP dan SMK Kesehatan Nusantara memang berdekatan. Sebelum berdiri gedung SMK dan PPLP, lahan seluas 7215 meter persegi yang berada di Jl Bali II, Kelurahan Liluwo, Kota Gorontalo ini, masih satu bidang dan merupakan lahan pertanian milik keluarga Yetty dan Kappe Lamadlau, keduanya merupakan kakak beradik.

Pada tahun 2005, Yetty yang mengantongi sertifikat nomor 30.01.06.04.1.00957 tanda hak milik lahan, kemudian menjual sebagian bidang tanah seluas 3.615 meter persegi kepada Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo dengan harga Rp 150 juta. Berita acara pelepasan hak atas tanah ditandatangani pada 30 Agustus 2005 oleh kedua pihak, masing-masing Yetty Lamadlauw sebagai pihak pertama dan Dr. Sudirman Habibie (Kadis Dikbudpora saat itu) sebagai pihak kedua.

Salah satu poin dalam berita acara yang ditandatangani diatas meterai 6000 dengan registrasi badan pertanahan Kota Gorontalo nomor 15/KTG/2005 itu, adalah tanah tersebut tidak terkena sitaandan tidak dijaminkan pada pihak lain serta tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa, sedemikian rupa hingga pihak pertama bertanggungjawab sepenuhnya kepada pihak kedua jika kemudian hari terdapat tuntutan atau gugatan terhadap tahan tersebut.

Keppe Lamadlauw sepertinya tidak terima dengan langkah Yetty Lamadlauw menjual tanah tersebut. Keppe memiliki surat wasiat orang tua mereka, yang menyebutkan jika tanah itu adalah bagiannya. Ia kemudian melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Gorontalo. Pada tahun 2013, PN Gorontalo memutuskan jika lahan tersebut adalah benar milik Keppe Lamadlauw. Namun tahun 2014, Yetty mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Gorontalo.

Banding Yetty diterima PT Gorontalo, dengan begitu lahan yang telah terjual ke Pemprov Gorontalo dan sebagian lagi berdiri SMK Kesehatan itu, sah milik Yetty. Keppe tak merasa keberatan dengan putusan PT Gorontalo. Ia lalu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Hakim agung lalu mengabulkan kasasi Keppe pada tahun 2015.

Atas putusan kasasi itu, Keppe mengajukan eksekusi atas lahan tersebut. PN Gorontalo pada 12 April 2017 telah memanggil para pihak yang bersengketa, termasuk Pemprov Gorontalo yang membeli lahan tersebut, hasilnya eksekusi akan dilakukan pada 23 April 2017 mendatang atau kurang lebih sepekan lagi.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo Ridwan Yasin menegaskan, jika Yetty Lamadlauw yang harus bertanggungjawan. Pemprov kata Ridwan sudah memenuhi segala syarat jual beli. Pemprov bahkan kini mengantongi sertifikat lahan yang dijual itu.

“Jadi sebenarnya dalam proses jual beli waktu itu tak ada masalah. Namun ketika ada gugatan pihak lain dan akhirnya dimenangkan penggugat seperti saat ini, itu sudah peristiwa hukum dan banyak terjadi, tidak saja di Gorontalo tapi juga di tempat lain,” jelas Ridwan Yasin.

Menyusul kejadian ini kata Ridwan, pihaknya tentu wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA). Meski begitu karena lahan yang dibeli sudah dibangunkan gedung PPLP, maka pemerintah Provinsi Gorontalo akan menempuh beberapa solusi. Di antaranya, pemerintah akan meminta Yetty Lamadlaw dan penggugat Yeke Lamadlaw untuk melakukan tukar guling. “Mereka berdua ini kan kakak beradik. Jadi kita mohonkan mereka tukar guling saja sebagai ganti dari lahan yang sudah dibangun PPLP itu,” terangnya.

Sebelum ini kata Ridwan, pemerintah Provinsi Gorontalo sudah diundang oleh Pengadilan Negeri (PN) Kota Gorontalo. Pengadilan sudah mengirimkan Anmaning (Peringatan untuk melaksanakan putusan pengadilan) agar Pemerintah Provinsi Gorontalo hadir pada tanggal 12 April.

“Tapi kita tidak sempat hadir karena kendala tertentu. Insya Allah, kita akan hadir pada panggilan kedua tanggal 25 April ini untuk menyampaikan tawaran kita untuk tukar guling tersebut,” tuturnya.

Lantas bagaimana jika tawaran tukar guling tersebut tidak diterima oleh penggugat ?, Ridwa mengatakan, pihaknya akan tetap mengupayakan solusi lain agar Yety Lamadlaw dan Keppe Lamadlaw untuk saling bernegosiasi. Namun bila jalan tersebut tetap saja deadlock, maka pemerintah akan menuntut kepada Yetty untuk ganti rugi kembali.

“Tapi mudah-mudahan tidak sampai begitu. Tetap ada solusi, karena lahan itu juga sudah dibangun gedung PPLP,” katanya.

Kasubag Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo Nune Lamusu menambahkan, yang tergugat dalam hal ini sebenarnya pula bukan hanya pemerintah Provinsi Gorontalo. Tapi juga Badan Petanahan Nasional (BPN) Kota Gorontalo. Sebab yang dijadikan dasar oleh pemerintah Provinsi Gorontalo adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN.

“Jadi yang disoal juga bukan hanya kita, tapi juga BPN menyangkut keabsahan legalitas sertifikat,” jelas Nune. (and/ndi/hargo)