Setelah Kartu Kredit, Facebook, Google, Yahoo dan Twitter Jadi Incaran Pajak

Ilustrasi

Hargo.co.id – Tahun ini, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan sebagai tahun penegakan hukum. Artinya, pemerintah tidak akan memberi ampun bagi pihak-pihak yang dinilai melakukan penyelewengan pajak. Kali ini yang menjadi incaran pemerintah adalah perusahaan internet global seperti Yahoo, Google, Facebook dan Twitter.

DJP telah menemukan bukti kuat empat unit usaha tersebut, baik yang berbentuk perseroan terbatas, representative office atau orang pribadi, yang seharusnya masuk dalam kriteria Bentuk Usaha Tetap (BUT), namun tidak mendaftarkan unit usaha tersebut sebagai BUT.

Menurut Menkeu Bambang Brodjonegoro, keempat unit usaha tersebut merupakan dependent agents dari perusahaan-perusahaan di Singapura. Artinya mereka harus menjadi BUT, dan membayarkan Pajak Penghasilan (PPh) badan ke DJP. “Tapi selama ini mereka hanya membayar PPh untuk karyawan. Padahal kalau BUT, mereka harusnya membayar PPh badan dan PPN atas revenue yang mereka peroleh dari iklan yang jumlahnya besar sekali,”papar Bambang di Gedung DJP Pusat, kemarin (6/4).

Bambang menuturkan, saat ini keempat perusahaan internet global tersebut telah terdaftar sebagai BUT, pekan lalu. Dengan penetapan tersebut, DJP akan melakukan penelitian serta pemeriksaan atas kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari Indonesia dari BUT tersebut.