Sidang Praperadilan: Bupati Hamim Pou Klaim Penetapan Tersangka Inprosedural

Pengacara Hamim Pou, Muhlis Hasiru dan Syarif Lahani menyampaikan materi gugatan kepada hamim Iriyanto dalam sidang perdana gugatan Praperadilan di PN Gorontalo, Selasa (30/3). (Foto Natha/Gorontalo Post)

Hargo.co.id GORONTALO – Gugatan praperadilan Bupati Bone Bolango Hamim Pou terhadap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo mulai disidangkan Selas (29/3), di Pengadilan Negeri Gorontalo. Sebelumnya Melalui pengacara Muhlis Hasiru, Duke Arie Widagdo dan Syarif Lahani, Hamim mempersoalkan penetapan dirinya sebagai tersangka dalam dugaan penyimpangan bantuan sosial (Bansos) Bone Bolango 2011-2013.

Dalam persidangan yang dipimpin hakim tunggal Iriyanto,SH, Hamim Pou menilai penetapan dirinya sebagai tersangka sesuai surat Kejati Gorontalo nomor 136/R.5/Fd.1/03/206 tertanggal 10 Maret 2016 tidak sah dan tak memiliki kekuatan mengikat.

Alasannya, pihak Kejati Gorontalo belum memenuhi dua alat bukti yang cukup, sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
“Surat penetapan tersangka nomor 136/R.5/Fd.1/03/2016 tertanggal 10 Maret 2016 itu tidak pernah diterima oleh yang bersangkutan. Malah kemudian mendadak pada hari yang sama, yang diterima hanyalah surat pemanggilan sebagai tersangka,” kata Muhlis Hasiru dan Syarif Lahani dalam persidangan kemarin.