Soal Kapal Maling Ikan Jadi Aset Negara, Ini Kata Sri Mulyani

Dari kiri, Gubernur BI Agus Martowardojo, Sri Mulyani, dan Menteri PPN Bambang Brodjonegoro dalam rapat membahas APBNP 2017 di gedung DPR kemarin (5/7) (HENDRA EKA/JAWA POS)

Hargo.co.id – Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman Luhut Panjaitan meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti agar tidak menenggelamkan kapal lagi pada tahun ini. Menurutnya, kapal-kapal tersebut lebih baik disita dan dijadikan aset negara untuk kemudian dihibahkan kepada nelayan.

Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, bahwa rencana itu bisa terwujud asalkan dilalui dengan proses yang benar.

“Pada dasarnya suatu barang yang diambil alih negara melalui proses hukum yang benar bisa jadi aset negara, bisa dimanfaatkan bagi kita,” ujarnya di Jakarta Theatre XXI, Rabu (10/1) malam.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Miftahul Hayat/JawaPos.com)

Selain itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga memahami apa yang dilakukan Susi sebagai menteri kelautan dan perikanan. Dirinya berpendapat, tindakan itu dilakukan guna memberi efek jera kepada maling ikan.

“Kan concern atau perhatian ibu Susi bagaimana kapal-kapal ini (kapal eks asing pencuri ikan) tidak menyalahgunakan izin trayek dari sisi pengambilan ikan atau sumber daya alam di Indonesia,” terangnya.

Perihal silang pendapat antara Susi dan Luhut, dirinya menilai ketidaksepahaman itu bisa diatasi dengan cara melakukan tata kelola dan pengawasan yang baik di sektor perikanan.

“Jadi sebetulnya dua hal ini sangat bisa dijembatani dengan terus memperbaiki tata kelola monitoring dan kemudian memanfaatkan aset itu dengan menegakkan tata kelola yang baik juga bermanfaat bagi masyarakat,” tutupnya.

(hap/JPC)