Surat Pengunduran Diri Ismail Belum Diproses, Duet NKRI Rawan Terganjal

Ismail Patamani-Roni Imran

Gorontalo, Hargo.co.id – Kehati-hatian Bupati Gorontalo Utara (Gorut) Indra Yasin untuk menandatangani dokumen pemerintahan yang terkait dengan pengisian, pemberhentian atau pengunduran diri pejabat dan PNS, tak hanya berimbas pada pengisian personil di lembaga penyelenggara pilkada Gorut.

Sikap hati-hati itu disisi lain bisa berdampak politis. Keikutsertaan pasangan calon bupati-wakil bupati Roni Imran-Ismail Patamani di Pilkada, berpotensi terganjal. Pasalnya, surat pengunduran diri Ismail Patamani dari PNS sampai sekarang belum berproses.

Padahal, dokumen itu menjadi salah satu syarat calon yang harus dimasukkan ke KPU paling lambat sebulan menjelang hari pencoblosan pada 27 Juni mendatang. Bila tak dipenuhi, KPU akan mengeliminasi Roni-Ismail yang telah mendeklarasikan diri dengan nama pasangan Nurani Kami Roni Imran-Ismail Patamani (NKRI).

Kasus pencoretan petahana Rum Pagau di pilkada Boalemo 2017 oleh KPU memang menimbulkan trauma bagi para incumbent yang ingin maju di Pilkada 2017. Rum Pagau dicoret karena melakukan mutasi pejabat dalam masa waktu 6 bulan menjelang penetapan pasangan calon.

Berdasarkan tahapan pilkada 2018, penetapan pasangan calon jatuh pada 12 Februari 2018. Jadi terhitung 6 bulan ke belakang dari 12 Februari, figur petahana tidak dibolehkan melakukan mutasi pejabat.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Gorut, Tahir Datau kepada wartawan, diruang kerjanya, Senin (15/1). Tahir mengungkapkan, surat pengunduran diri Ismail Patamani sebagai PNS memang sampai sekarang belum ditandangani oleh Bupati.

Untuk lahirnya SK pemberhentian PNS mekanismenya, surat pemberhentian harus diterbitkan oleh kepala daerah. Terlebih dahulu harus ada izin Mendagri.

“Nah, surat permohonan izin sudah kita buat, dan setelah ditandatangai Bupati selaku PPK. Baru kita serahkan surat tersebut ke Mendagri untuk mendapatkan izin pemberhentian ASN dalam hal ini Pak Ismail Patamani,” jelasnya.

Menurut Tahir, pada 9 Januari lalu, Ismail Patamani telah mengajukan permohonan pensiun atas permintaan sendiri. Pihaknya selanjutnya telah memproses permohonan tersebut dengan membuat surat permohonan izin pemberhentian kepada Mendagri yang ditandatangi bupati.

 “Ya mungkin kesibukan pak Bupati sehingga surat tersebut belum ditandatangani. Setelah ditandatangani bupati, selanjutnya surat permohonan izin tersebut kita ajukan ke Mendagri.

Jika sudah ada izin Mendagri, maka selanjutnya diterbitkan surat pemberhentian oleh bupati selaku PPK. Intinya sudah dalam proses,” urainya.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gorut Sophian Rahmola mengatakan, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), 30 hari sebelum pelaksanaan pencoblosan SK pemberhentian bagi calon yang berstatus ASN sudah harus dimasukan ke KPU.

“Jika sampai batas waktu tersebut tidak ada, maka KPU akan coret pasangan calon tersebut. Karena SK pemberhentian dari ASN  syarat utama sebagaimana dalam ketentuan,” jelas Sophian.

Terpisah, Sekda Ismail Patamani ketika dikonfirmasi mengaku optimis SK pemberhentian dirinya dari ASN bisa keluar sebelum batas akhir pemasukan sebagaimana yang disyaratkan KPU. “Optimis bisa secepatnya keluar. Karena saat ini sudah dalam proses,” terangnya.

Ditanya apakah tidak ada kekhawatiran akan adanya upaya penjegalan?, Ismail menegaskan dirinya tidak khawatir. “Ya, tidaklah. Bahkan pak Bupati Indra Yasin bangga dan mensupport saya maju. Karena ini sebagai keberhasilannya juga,” jelas Ismail, ketika dihubungi via selular tadi ,malam.

Sementara itu, sejumlah kalangan sanksi jika SK pemberhentian dapat dikantongi Ismail Patamani 30 hari sebelum hari H pencoblosan. Pasalnya, Bupati Gorut Indra Yasin sudah harus cuti setelah mendaftar di KPU dan aktif kembali usai pencoblosan.

Itu artinya, sebelum penetapan pasangan calon 12 Februari mendatang, SK pemberhentian Ismail Patamani sebagai ASN sudah harus di tandatangani oleh Bupati. Nah, melihat perkembangan proses pengajuan pemberhantian, memungkinkan akan berlangsung lama, karena harus menunggu proses di Kemendagri.

Belum lagi, kondisi ini sengaja dipolitisir, mengingat Indra Yasin juga akan maju berpasangan dengan Thariq Modanggu. Sementara Ismail Patamani yang berpasangan Roni Imran merupakan rivalnya di Pilkada nanti.

Belum lagi jika ada upaya yang dilakukan pihak tertentu untuk memperlambat keluarnya izin dari Mendagri menggunakan jalur politis. Tentu ini perlu mendapat perhatian serius pasangan NKRI untuk melakukan upaya-upaya percepatan lahirnya SK pemberhentian. (idm/hg)