Syarifudin Nilai Musdalub Illegal

Hargo.co.id, GORONTALO-GP – Pengurus Hanura Gorontalo yang terlempar dari kepengurusan partai, tak menerima begitu saja retsrukturisasi organisasi yang dimotori Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Oedang (OSO). Musdalub Hanura Gorontalo di hotel Manhattan yang melengserkan Adhan Dambea dari Ketua DPD dan pengurus partai lainnya, dianggap illegal. Pergantian pengurus DPD dalam forum itu dinilai tidak memenuhi prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

Syarifudin Mobiliu yang menjadi sekretaris DPD Hanura Gorontalo dibawah kepemimpinan Adhan Dambea mengatakan, sesuai ketentuan, Musdalub baru bisa dilaksanakan apabila diusulkan oleh minimal 2/3 DPC. Dan usulan itu harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.

“Pimpinan tiga DPC Kota Gorontalo, Boalemo dan Pohuwato tidak hadir dan menyetujui Musdalub. Yang hadir kan hanya tiga DPC lain,” jelasnya.

“Kalau ada klaim bahwa Musdalub disetujui oleh 6 DPC. Yang jadi pertanyaan, apakah yang membawa DPC Kota Gorontalo, Boalemo dan Pohuwato apakah pimpinan partai yang sah?,” ujar Syarifudin.

Oleh karena itu, dia menyimpulkan, Musdalub Hanura yang berlangsung di hotel Manhattan illegal. Karena itu, pihaknya tidak akan mengakui apapun keputusan yang dihasilkan dalam forum itu. Meski demikian, Syarifudin menyatakan, pihaknya tidak akan melakukan upaya perlawanan.

“Kepengurusan partai yang baru hasil Munaslub kan sudah diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Sekarang kita tunggul menunggu pengesahan. Kalau sudah ada penetapan Kemenkum HAM, secara otomatis kepengurusan OSO kan tidak berlaku lagi. Termasuk semua keputusan yang diambil. Jadi kalau kepengurusan Munaslub sudah ditetapkan Menkum HAM, dengan sendirinya keputusan Musdalub tidak berlaku lagi,” jelasnya.

Lebih jauh Syarifudin menyatakan, manuver yang dilakukan OSO sebetulnya telah mencederai kesepakatan islah yang telah dimotori oleh Ketua Dewan Pembina Hanura Wiranto. Sebab salah satu kesepakatan islah bahwa, kepengurusan Hanura kembali ke Munaslub 2016. Yaitu Ketum Hanura OSO dan Sekjen Sarifudin Suding.

“Islah itu akan diambil untuk menyelamatkan partai. Agar tidak ada lagi gonjang ganjing yang akan bisa mengganggu konsentrasi partai dalam menghadapi verifikasi faktual menghadapi pemilu 2019,” jelasnya.

Soal pemecatan pimpinan tiga DPC, Syarifudin menilai langkah itu mencerminkan sikap yang tidak memahami aturan berorganisasi. Termasuk ancaman PAW dari DPRD Kota Gorontalo bagi Ketua DPC Kota Tien Mobiliu.

“Dasar pemberian sanksi apa? Mereka (tiga DPC.red) itu memang dihubungi untuk hadir Musdalub. Tapi kan mereka konsisten dengan keputusan Munaslub walau mereka diancam untuk dipecat dan di PAW dari DPRD,” pungkas Syarifudin Mobiliu.

Sekertaris DPC Hanura Kota Gorontalo Fitri Karnain yang ikut dipecat tak memberi tanggapan banyak soal Musdalub.

“Musdalub itu kan ranah provinsi, jadi kita tidak perlu banyak berkomentar,” ungkapnya.

Hanya saja Fitri menyampaikan bahwa, sikap dari DPC Kota Gorontalo sudah sangat jelas, yaitu mengikuti Munaslub Ambhara dan sudah memilih ketua umum yang baru.

“Kita tentunya mengacu pada hasil Munaslub, 401 DPC dan 27 DPD. Itu sudah sesuai AD/ART. Jadi apa pun yang dilakukan oleh kubu sebelah, kita tidak akan tanggapi, kita hanya menunggu arahan dari hasil Munaslub kubu Ambhara,” ungkap Fitri. (rmb/wan/hargo)