Upah 200 Pegawai RS Otanaha Tak Dibayarkan

RS Otanaha Gorontalo pada Sabtu kemarin sudah mulai beroperasi lagi setelah ditutup pada jumat (15/9)

GORONTALO, hargo.co.id– Di tengah gencar-gencarnya upaya pemerintah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Rumah Sakit Otanaha Kota Gorontalo yang merupakan salah satu ujung tombak layanan kesehatan justru harus berhenti beroperasi. Rumah Sakit yang terletak di Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo itu ditutup sementara sejak 14 September lalu.

Informasi yang dirangkum Gorontalo Post, penutupan sementara itu dipicu oleh persoalan manajemen. Khususnya berkaitan dengan pembayaran upah bagi 200 pegawai di RS Otanaha Kota Gorontalo. Terdiri 115 perawat, 16 dokter, 20 pegawai administrasi, 25 pegawai Cleaning Service, 10 pegawai apotek dan 13 pegawai laboratorium.

Ratusan pegawai itu belum menerima upah dari klaim BPSJ Kesehatan Gorontalo sejak Desember 2016. Kondisi itu berlaku hingga Mei 2017.

Penutupan sementara RS Otanaha Kota Gorontalo ini menuai keprihatinan Wakil Walikota Gorontalo dr.Budi Doku yang juga penasehat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Gorontalo.

“Persoalan ini harusnya sudah ditangani Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Gorontalo. Karena Dikes itu adalah presidennya bidang kesehatan di Kota Gorontalo,” tegas Budi Doku.

Menurut Budi Doku, total klaim yang harus dibayarkan BPJS Kesehatan Gorontalo sebanyak Rp 651 juta. Nilai itu termasuk sarana dan prasarana serta jasa medik dan pegawai di RS Otanaha. Rinciannya Desember 2016 sebesar Rp 134,187 juta, Januari 2017 Rp 98,546 juta, April Rp 86,096 juta dan terkahir Mei Rp 332,737 juta.

“Sehingga total klaim jasa, sebanyak Rp 651,567 juta yang belum terbayarkan,” terang Budi.

Demikian pula dengan pelayanan pada pasien selama empat bulan tersebut. Jumlahnya berbeda-beda. Desember 2016 pasien rawat inap 60 orang, Januari 2017 pasien rawat inap 44 orang, April 33 pasien rawat inap dan Mei 140 pasien rawat inap. Lain lagi dengan pasien rawat jalan yang hanya mencapai 10 orang. Sehingga ditotalkan jumlah pasien tersebut sebanyak 285 orang, di antaranya 275 rawat inap dan 10 rawat jalan.

“Saya sudah memanggil Kadis Kesehatan Kota Gorontalo, untuk mempertanyakan persoalan ini. Jika memang tidak mampu ditalangi oleh APBN, maka dinas sebagai sektor terkait, wajib mengusulkan untuk penangannya melalui APBD,” terang Budi Doku.

“Saya juga mengundang Sekda, membahas masalah ini,” timpal Budi Doku.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo dr.Nur Albar menegaskan, bukan gaji yang tak dibayarkan. Tetapi jasa pelayanan untuk medis dan jasa para tenaga penunjang lainnya.

“Persoalan itu dipicu akibat Direktur RS mempekerjakan satu dokter spesialis yang tak punya Surat Izin Praktek (SIP) sebagai dokter penanggung jawab pasien (DPJP),” ungkap Nur Albar.

Menurut Nur Albar, pasien yang dilayani adalah peserta BPJS. Sehingga rumah sakit mengajukan klaim BPJS. Akan tetapi lantaran DJPD tak memiliki SIP maka klaim tak bisa dibayarkan oleh BPJS.

“Dokter harus memiliki SIP dalam berpraktek. Hal itu sebagaimana diatur dalam Permenkes 2052 tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran,” ujar Nur Albar.

Pasal 2 ayat (1) Permenkes 2052 menyebutkan, setiap dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran wajib memiliki SIP. Ayat (2) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota.

“BPJS pun memakai dasar PMK ini (Permenkes 2052) dalam mebayar klaim tagihan dari RS atau fasilitas kesehatan lainnya yang bekerjasama dengan mereka. Karena klaim tidak dibayar itu berdampak kepada provider di rumah sakit,” urai Nur Albar.

“Jasa pelayanan utk Medis (dokter) dan Paramedis (perawat),” lanjutnya.

Sebelumnya, kata Nur Albar, Dinas Kesehatan sudah mengingatkan seluruh Direktur RS dan Klinik di Kota Gorontalo, termasuk RS Otanaha untuk melengkapi SIP bagi seluruh tenaga kesehatan yang dipekerjakan. Peringatan itu dikirim melalui Surat pada Medio Desember 2016.

Kemudian disusul peninjauan lapangan pada Januari 2017 bersama Organisasi profesi dan BPJS.

“Pada saat itu BPJS sudah mengingatkan Direktur RS Otanaha. Dan klaim untuk dokter Spesialis tersebut juga sudah dipending. Namun direktur tidak menyelesaikan, tetapi tetap mempekerjakan kembali yang bersangkutan pada April, Mei dan Juni. Untuk masalah ini sudah pernah dirapatkan dan diupayakan mencari solusi tetapi terkendala aturan yang dipatuhi BPJS,” jelas Nur Albar.

Persoalam ini akan dikonsultasikan ke Kemenkes pekan depan bersama Wakil Walikota Budi Doku.

“Kami sangat berharap seluruh Provider di RS agar tetap menjalankan pelayanan. Sebab, bukan saja penduduk Kota yang dilayani di RS tersebut tetapi juga masyarakat dari kabupaten Gorontalo,” tandasnya. (ndi/hargo)

About Admin Arifuddin

Senang menulis dengan nuansa kesederhanaan

View all posts by Admin Arifuddin →