Waktu dan Wawasan Perbaikan

Basri Amin. Bekerja di Universitas Negeri Gorontalo Anggota Indonesian Social Justice Network (ISJN) E-mail: basriamin@gmail.com

Basri Amin. Bekerja di Universitas Negeri Gorontalo Anggota Indonesian Social Justice Network (ISJN) E-mail: basriamin@gmail.com

BANYAK cara memaknai perubahan waktu. Banyak hal bisa dinilai atau juga diabaikan karena faktor waktu. Tapi, dengan waktu pulalah masyarakat manusia bisa benar-benar merasakan dan mengukuhkan kehadirannya sebagai mahluk penting di planet ini. Saking pentingnya faktor waktu itu sehingga setiap masyarakat mengenal ’kalender’ kegiatan sendiri-sendiri, beserta ulasan, simbol, dan praktik-praktik yang menyertainya.

Hampir semua yang kita impikan dan kerjakan ditentukan oleh waktu. Demikian pula dengan sikap dan tindakan-tindakan kita, semuanya dikerangkai oleh waktu tertentu. Itulah sebabnya waktu perlu dinamai, dipahami dan dibatasi oleh manusia agar bisa terpandu, sesuai perubahan semesta dan momentum (daya cipta) manusia. Dari satuan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad hingga zaman, semuanya itu merupakan kategori dalam mengukur perubahan (progres) atau kelambanan (stagnasi) manusia.

Penilaian dan perbandingan hidup pun diciptakan di atas rujukan kewaktuan. Dan dari sanalah kita membangun kesadaran dan keragaman tindakan tentang waktu, misalnya: siapa mencapai apa, kapan, bersama siapa, di mana dan bagaimana. Tanpa tingkat kesadaran tertentu, perubahan ukuran waktu bernama tahun, sebut saja 2017-2018, hanya akan membuat kita menjadi ’mahluk biasa’ di tengah-tengah ’zaman biasa’. Kita bisa saja terbiasa dan lincah berakhir tahun dengan rupa-rupa perkumpulan dan gaya yang dibalut oleh romantisme tentang harapan, tapi kita tak punya daya mengerjakan perbaikan bermakna bagi semesta kehidupan.

Spektrum hari ini hendak mengulang wawasan kewaktuan itu dengan memilih kembali tema perubahan. Alasannya jelas. Bahwa ketika rujukan kita terhadap yang benar dan yang baik dalam dinamika keseharian kita mengalami pengaburan atau setidaknya dilema-dilema dalam penerapannya, itulah tanda bahwa perbaikan, secara etis, tengah di persimpangan jalan.

Tekanan demi tekanan terus kita alami ketika hendak mewujudkan sesuatu ’yang benar’ dalam hubungan-hubungan kita dengan orang lain, sejak di ruang-ruang terdekat kita hingga di lingkungan pekerjaan dan hubungan sosial lainnya.

Dilema etis seperti itu sudah menyebar dalam organisasi-organisasi (kerja) kita, bahkan mungkin termasuk kepada pemimpin-pemimpin kita. Modal dasar kita makin terkuras, yakni trust (kepercayaan). Padahal, tanpa saling percaya, tak ada sistem kehidupan yang bisa kokoh dalam jangka panjang.

Wawasan perubahan makin kita butuhkan, meski tidak selalu mudah. Rhenald Kasali (2011:384) pernah mengingatkan: ”masih banyak orang yang berani berkelahi untuk mempertahankan cara-cara lama daripada menerima sesuatu yang baru”. Kini, memasuki 2018, setiap institusi kita membutuhkan perubahan. Etos di dalamnya tak bisa lagi didikte oleh tabiat lama yang cenderung memuja ke atas dan menekan ke bawah. Semoga tak salah untuk mengatakan bahwa di negeri kita masih terlalu sedikit orang yang benar-benar bekerja. Bekerja dengan ”B” besar!.

Status sosial dan fasilitas material nyaris sebagai sumber motivasi dominan, sementara etika kerja dan etos kepemihakan kepada nilai-nilai luhur belum pernah dibahas tuntas dan dikerjakan sungguh-sungguh. Padahal terlalu banyak hal yang bisa kita kerjakan, apa pun posisi kita. Persoalannya, kemapanan individual terlalu sering menggoda untuk segera dirayakan dan dipertontonkan. Itulah yang diburu dan dipaksakan di mana-mana. Sementara kemapanan sistemik dalam kerja-kerja kelembagaan atau organisasi kita terabaikan sedemikian.

Orang demikian mudah terpukau dengan omongan besar dan janji-janji surga, padahal ketentraman di bumi makin tersingkir oleh miskinnya teladan dan kerakusan segelintir orang. Terobosan yang mampu menyangga basis perbaikan dan etika publik makin sangat kita butuhkan. Sangat tepat kalau daerah ini bisa mengambil peran dan kontribusi di sektor ini, karena sejauh ini “inovasi” di daerah cenderung dijalankan secara jargonistik,

dan nyaris masih mengabaikan beberapa prinsip dan mekanisme regional yang bisa mengawal kita ke masa depan. Padahal di masa depan, kapasitas kita dalam mengelola kepentingan publik dan memperkuat perubahan-perubahan untuk kebajikan bersama yang berkelanjutan membutuhkan energi berlapis.

Dan itu haruslah bermula dari kemampuan kita menegaskan “kepentingan bersama” kita.
Dalam faktanya, kendala kita masih bersifat elementer karena kepentingan bersama itu nyaris belum pernah ditegaskan dengan suara nyaring dan konsisten. Tabiat sama-sama berkepentingan dan saling mengamankan dan menyamankan (kepentingan) jangka pendek atau kelompok lebih dominan daripada menyadari kepentingan bersama itu sebagai bangsa.

Bagaimana anggaran negara dipergunakan adalah indikator penting bagaimana sebuah kepemimpinan perubahan di jalankan. Dari sini, sangat jelas bahwa prinsip kecermatan dalam memastikan anggaran negara di daerah haruslah diutamakan.

Sayangnya, justru di titik inilah negeri kita bermasalah. Tabiat pengelolaan anggaran lebih didasarkan pada pendekatan tambal-sulam atau sekadar pengulangan kegiatan/program atau sekadar pemindahan lokasi kebijakan tertentu. Pengulangan program berupa pengembangan tentu saja baik, tapi motivasinya, mekanisme perencanaan dan evaluasi maksimal haruslah jalan.

Tanpa tekad lurus dalam urusan ini, maka yang sesungguhnya dikerjakan adalah sesuatu yang bersifat jangka pendek, manajemen klik dan patronase kelompok. Akibatnya, kita akan selamanya sibuk menyiapkan sejumlah ’topeng’ dan bukan konten untuk kebajikan bersama. Kita lebih banyak mempabrikasi ketaatan (kolektif) buta dan bukan pencerdasan publik.

Hari ini kita makin butuh figur (pemimpin) publik yang sadar dan punya kapasitas dalam mengakumulasi pengalaman, data-informasi, pengetahuan, dan kearifan dalam memerankan proses perbaikan-perbaikan. Pemimpin yang mau dan mampu untuk terus belajar, bersedia menerima nasehat dan pengetahuan baru dengan rendah hati dan berjiwa besar.

Semuapassion ini dikerjakan berdasarkan panggilan etis dan integritas pribadi untuk kemajuan yang membumi, yang lintas generasi dan lintas kelompok. Harapan kita agar pemimpin menjadi figur penegak etika publik dan visi perbaikan itu. Pemimpin bukanlah tukang caplok kepentingan publik melalui gaya dan tipu-daya.

Bagaimana di Gorontalo? Jangan sampai semua akan terasa terlambat. Tsunesaburo Makiguchi, seorang guru bijaksana dari Jepang, memberi nasehat: “bila engkau kehilangan jalan, kembalilah ke tempat engkau memulai…”. Mungkin ada baiknya kita pertimbangkan. ***

*Bekerja di Universitas Negeri Gorontalo
Anggota Indonesian Social Justice Network (ISJN)
E-mail: basriamin@gmail.com