WTP Bukan Jaminan Pemda Bebas Korupsi

Sjafrudin Mosii (tengah) ketika berkunjung ke Graha Pena Gorontalo dan berbincang dengan Dirut Gorontalo Post Grup Moh. Sirham. (foto andi Arifuddin/Gorontalo Post)

Hargo.co.id GORONTALO – Predikat pengelolaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) senantiasa menjadi incaran setiap pemerintah daerah (pemda). Bahkan, tak sedikit pemda berbangga diri ketika berhasil meraih predikat WTP. Padahal, WTP bukan menjadi jaminan pengelolaan keuangan bebas korupsi.

Auditor Utama wilayah VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Sjafrudin Mosii mengemukakan, selama ini ada pemahaman yang keliru berkaitan predikat WTP.

Banyak pihak yang berpandangan apabila telah meraih WTP maka tak ada korupsi. Justru yang sebenarnya, WTP bukan jaminan bebas atau tidak ada korupsi.

“WTP itu adalah kewajiban, bukan prestasi. Sebab, WTP berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan yang merupakan kewajiban bagi kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah,” ujar Sjafrudin Mosii saat bertandang ke Graha Pena Gorontalo, Kamis (10/3).

Menurut Sjafrudin Mosii, WTP merupakan syarat terendah dalam akuntansi pemerintahan.

“WTP artinya dari sisi akuntansi memenuhi batas kewajaran. Sehingga bukan berarti sudah tak ada lagi intensitas temuan. WTP diukur dari standar akuntasi, tingkat kepatuhan dan pencatatan,’ tutur Sjafrudin Mosii.

Lebih lanjut Sjafrudin mengemukakan, Gorontalo merupakan satu-satunya provinsi yang mencapai WTP 100 persen. yakni pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota mendapat WTP. Meski begitu, Sjafrudin mewarning kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota mengenai perubahan sistem pemeriksaan.

“Ada perubahan pemeriksaan yang sebelummya berbasis kas menjadi akrual basic. Karena itu harap diperhatian, dan dari awal kami warning untuk menjadi perhatian,” tandas Sjafrudin Mosii.(san/hargo)