Rabu, 21 Oktober 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



1.153 Orang Anggota Panwaslu Kabupaten Gorontalo Dilindungi BP Jamsostek

Oleh Berita Hargo , dalam Advertorial , pada Selasa, 28 Januari 2020 | 09:44 WITA Tag:
  Foto bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo Wahyudin Akili dan Kepala kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo Teguh Setiawan pada kegiatan penandatanganan MoU, Kamis,(23/01/2020) di Hotel Grand Q Kota Gorontalo. (Foto Istimewa)


Hargo.co.id, GORONTALO – Sebanyak 1.153 Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Gorontalo menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo (Kabgor) secara resmi mendaftarkan anggota Panwaslu tersebut di sela-sela kegiatan Bimbingan Teknis Panwascam sekaligus Penandatanganan MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan, Kamis,(23/01/2020) bertempat di Hotel Grand Q Kota Gorontalo.

Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Wahyudin Akili menjelaskan, Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak  pada tahun ini. KPU telah menetapkan jadwal dan tahapan Pilkada tersebut pada tanggal 23 September 2020 mendatang, maka sejatinya Bawaslu memberikan perlindungan kerja kepada para penyelenggara Pilkada.

BACA  Terkait Pembangunan, DPRD Minta Regulasi Sebagai Acuan

“Tugas ini merupakan amanat undang-undang kepada Bawaslu yang harus dilaksanakan secara professional yakni upaya memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi penyelenggara Adhoc pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020,” jelas Wahyudin Akili.

Menurut Wahyudin AKili, Panwaslu Kabgor yang berjumlah 1.153 orang yang akan didaftarkan dalam perlindungan BPJS Ketenagakerjaan adalah semua pengawas adhoc mulai dari Pengawas Kecamatan, Kelurahan sampai Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) mendapatkan perlindungan jaminan ketenagakerjaan.

BACA  1.000 Warga Tilong Kabila Terima Bantuan Pemprov

Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo, Teguh Setiawan mengatakan, anggota Panwaslu Kabgor yang didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan dua perlindungan yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) selama pelaksanaan pesta demokrasi itu berlangsung.

“Dengan adanya perlindungan jaminan sosial yang diberikan oleh BP Jamsostek, diharapkan seluruh Petugas Pengawas dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan keluarga tidak memiliki lagi kekhawatiran apabila sewaktu-waktu terjadi risiko terhadap anggota keluarganya yang bertugas sebagai Panwaslu,“ ucap Teguh Setiawan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian disebutkan apabila seorang Pekerja meninggal dunia biasa maka ahli waris pekerja akan memperoleh santunan sebesar Rp 42 juta.

BACA  Pemprov Gorontalo Terus Kampanyekan Penggunaan Masker di Ruang Publik

Sedangkan apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaannya maka seluruh biaya rawat ditanggung sepenuhnya oleh BP jamsostek dan bila ia meninggal dunia maka ahli warisnya akan memperoleh manfaat santunan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja sebesar 48 kali upah yang dilaporkan.(adv29/hg)


Komentar