Rabu, 23 Juni 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



117 Senpi Beredar di Gorontalo

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo , pada Jumat, 24 Februari 2017 | 11:55 WITA Tag: , , , , , ,
  


GORONTALO Hargo.co.id – Warga sipil yang menggunakan Senjata Api (Senpi) di Gorontalo ternyata jumlahnya tidak sedikit. Saat ini Senpi yang beredar di kalangan masyarakat umum tersebut sudah mencapai 117 pucuk.

Data di yang dihimpun dari Polda Gorontalo, dari 117 pucuk senjata api yang berada di tangan warga sipil Gorontalo, 75 pucuk diantaranya merupakan senjata api laras panjang yang digunakan untuk olahraga atau berburu di hutan. Para pemilik senjata api ini, umumnya merupakan kalangan pengusaha, yang sering melakukan perburuan di dalam hutan.

Sisanya 42 pucuk merupakan senjata api laras pendek yang digunakan untuk keamanan diri. Selain itu, terdapat pula sejumlah dinas maupun instansi swasta yang juga memiliki senjata api yang dikategorikan senjata api organik.

Diantaranya, Dinas Kehutanan, Kehakiman (Lapas), Bank BNI 46, Bank Mandiri, Bea Cukai, BNN Provinsi Gorontalo, KPLP Tilamuta, dan Satpol PP Kabupaten Gorontalo. Keseluruhan senjata api itu dinyatakan legal dan memiliki ijin resmi yang sudah dilaporkan ke Mapolda Gorontalo.

Untuk senjata api laras panjang yang beredar di masyarakat sipil, terbagi atas beberapa jenis, yaitu, Bruno, Box, Winchester, Remington, Skeepman. Sedangkan senjata api laras pendek jenis terdiri dari FN dan Revolver. Sementara itu senjata api yang dimilki oleh anggota Plda Gorontalo yang memiliki ijin resmi berjumlah 57 pucuk. Senjata api tersebut terbagi di sejumlah bidang yang ada di Polda Gorontalo.

BACA  Pantau Gerhana Bulan Total dari IAIN Gorontalo 

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Gorontalo, AKBP Ary Donny Setiawan, SIK ketika dikonfirmasi mengatakan, keseluruhan senjata api yang beredar di kalangan sipil maupun di kepolisian saat ini sudah terdata di Polda Gorontalo dan dinyatakan resmi atau legal.

Sedangkan untuk senjata api yang dimiliki oleh warga tanpa adanya ijin dan pelaporan ke Polda Gorontalo dinyatakan illegal. “Selain milik TNI dan POLRI tentu harus dilaporkan, karena sesuai dengan UU darurat No 12 tahun 1951 kepemilikan senjata api tanpa ijin termasuk melanggar pidana yang dapat dijerat dengan UU darurat,”tegasnya. Bahkan, menurut AKBP Ary Donny, sanksi yang didapatkan oleh warga yang tidak mengantongi ijin tapi menyimpan senjata api cukup berat, hingga 20 tahun penjara.

Hanya saja Ary Dony tidak menjelaskan secara rinci apa saja persyaratan yang harus dimiliki baik oleh warga sipil untuk mendapatkan senpi tersebut. Selain itu tidak dijelaskan pula berapa biaya yang harus dikeluarkan pemilik senpi tersebut untuk perpanjangan ijin penggunaan senpi. “Bagi masyarakat yang memiliki senjata api ilegal agar segera menyerahkannya ke pihak kepolisian,” pungkasnya.

BACA  Bahas Peran Penting ASN, Dewan Pengurus Korpri Gorontalo Gelar Raker

Secara umum kepemilikan senjata api harus memenuhi lima persyaratan utama yakni, Pemohon ijin kepemilikan senjata api harus memenuhi syarat medis dan psikologis tertentu. Secara medis pemohon harus sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan membawa dan menggunakan senjata api dan berpenglihatan normal.

Pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri, Harus dilihat kelayakan, kepentingan, dan pertimbangan keamanan lain dari calon pengguna senjata api, untuk menghindari adanya penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain.

Pemohon harus berkelakuan baik dan belum pernah terlibat dalam suatu kasus tindak pidana yang dibuktikan dengan SKKB. Pemohon harus lulus screening yang dilaksanakan Kadit IPP dan Subdit Pamwassendak. Dan kelima, Pemohon harus berusia 21 tahun hingga 65 tahun.

Pemohon juga harus memenuhi syarat administratif dan memiliki Izin Khusus Hak Senjata Api (IKHSA). Setelah memenuhi persyaratan diatas, maka pemohon juga harus mengetahui bagaimana prosedur selanjutnya yang diarahkan menurut ketentuan yang ada, antara lain : Prosedur awal pengajuan harus mendapatkan rekomendasi dari Kepolisian Daerah (Polda) setempat, dengan maksud untuk mengetahui domisili pemohon agar mudah terdata, sehingga kepemilikan senjata mudah terlacak.

BACA  Laga Reuni Tak ‘Romantis’, HND FC Tekuk INN FC

Setelah mendapat rekomendasi dari Polda, harus lulus tes psikologi, kesehatan fisik, bakat dan keahlian di Mabes Polri sebagaimamana yang telah dipersyaratkan. Untuk mendapatkan sertifikat lulus hingga kualifikasi kelas I sampai kelas III calon harus lulus tes keahlian.

Kualifikasi pada kelas III ini harus bisa berhasil menggunakan sepuluh peluru dan membidik target dengan poin antara 120 sampai 129. (dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Institusi Pelatihan Menembak yang sudah mendapat izin Polri dan harus disahkan oleh pejabat Polri yang ditunjuk).

Proses pemberian izin dan tes memiliki senjata harus diselesaikan dalam rentang waktu antara tiga sampai enam bulan. Bila gagal dalam batas waktu tersebut, Polri akan menolak melanjutkan uji kepemilikan.

Dalam undang-undang disebutkan bahwa ijin kepemilikan senjata api hanya diberikan kepada pejabat tertentu, antara lain :
Pejabat swasta atau perbankan, yakni presiden direktur, presiden komisaris, komisaris, diretur utama, dan direktur keuangan. Pejabat pemerintah, yakni Menteri, Ketua MPR/DPR, Sekjen, Irjen, Dirjen, dan Sekretaris Kabinet, demikian juga Gubernur, Wakil Gubernur, Sekwilda, Irwilprop, Ketua DPRD-I dan Anggota DPR/MPR;
TNI/Polri dan purnawirawan. (tr-45/hargo)


Komentar