Kamis, 26 November 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



12 Kementerian/Lembaga, 17 Pemprov dan 84 Kabupaten/Kota Raih Anugerah Prahita Ekapraya

Oleh Berita Hargo , dalam Headline Kabar Nusantara , pada Kamis, 22 Desember 2016 | 08:20 WITA Tag: , ,
  


JAKARTA, hargo.co.id – Pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak tidak bisa dilakukan secara parsial.

Pemerintah pun harus berkolaborasi agar perempuan dan anak bisa mendapatkan haknya yang setara di seluruh pelosok Indonesia.

Untuk mendorong hal itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memberikan Anugerah Prahita Ekapraya di Istana Wakil Presiden, kemarin (21/12).

Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi menteri PPPA memberikan penghargaan tersebut kepada 12 kementerian/lembaga, 17 pemprov, dan 84 pemerintah kota/kabupaten.

BACA  Habib Rizieq Langsung Bayar Lunas Sanksi Denda Rp 50 Juta

Anugerah itu terdiri atas kategori, pratama, madya, utama, dan mentor. Jawa Timur dan Surabaya mendapatkan anugerah kategori mentor atau yang paling tinggi. Selain itu ada pula Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogjakarta, DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau. Ada pula Kabupaten Badung, Denpasar, Bandung, dan Rembang.

”Penghargaan ini untuk upaya-upaya meningkatkan peranan perempuan dan perlindungan anak yang lebih baik,” ujar JK.

BACA  Melahirkan dalam Penerbangan, Ibu dan Anak Penumpang Lion Air Selamat

Menteri PPPA Yohanna Yambise mengungkapkan peraih kategori mentor selama ini bisa menularkan semangat pemberdayaan perempuan dan anak itu ke daerah lain. Dia mencontohkan Jawa Timur dan Surabaya yang sudah menjadi jujukan pemda lain yang ingin belajar tentang pengarusutamaan perempuan dan anak.

”Banyak daerah daerah yang datang untuk meminta kepada mereka (Jawa Timur dan Surabaya) untuk mendampingi sebagai mentor,” ujar dia usai pemberian penghargaan.

BACA  Legenda Sepak Bola Diego Maradona Tutup Usia

Salah satu indikator keberhasilan Jatim dan Surabaya terkait dengan pengalokasian anggaran untuk program pemberdayaan perempuan dan anak. Selain itu, anak-anak juga bisa mendapatkan hak-hak mereka seperti pencatatan akta dan sekolah.

”Setiap kabupaten kota harus memiliki taman bermain untuk anak anak,” ujar dia.

Laman: 1 2


Komentar