Senin, 12 April 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



14 Program DAMAI Dipertanyakan

Oleh Fajriansyach , dalam Headline Metropolis , pada Selasa, 26 September 2017 | 12:57 WITA Tag: ,
  


Hargo.co.id Gorontalo – Diusianya terbilang belum seumur jagung, Pemerintahan Bupati Boalemo, Darwis Moridu bersama Wabup Anas Jusuf (DAMAI) mengundang indikasi ketidakpuasan sejumlah elemen.

Salah satunya dari masyarakat yang mengatasnamakan Barisan Masyarakat Penegak Demokrasi (BMPD) yang turun ke jalan, kemarin, Senin (25/9). Mereka mempertanyakan realisasi 14 program dijanjikan pemerintahan DAMAI lima tahun kedepan.

Sejak pagi hari sekitar pukul 9.30 Wita, massa aksi terdiri atas 30 orang dibawah komando Nurman Pakaya berbondong-bondong menuju Kantor Bupati dan DPRD Boalemo dari arah jalur Jembatan Soeharto, Tilamuta.

Di sepanjang jalan, mereka memboyong spandung seraya meneriakkan tuntutan berbau kritis pemerintahan DAMAI.

Diantaranya soal janji menaikkan TKOD senilai 50 persen yang diminta perlu perhitungan secara detail, penerbitan SIM bagi pengendara roda dua, tiga dan empat hingga tuntutan program pendidikan dan bukan hanya kursus bahasa.

“Pemerintahan DAMAI kini telah menapaki 100 hari kerja masa pemerintahannya. Untuk itu, kami dari massa aksi mempertanyakan 14 program dijanjikan mulai dari kenaikan TKOD 50 persen hingga layanan SIM gratis. Kami akan terus mengawal agar jangan sampai ini membebani porsi APBD.

BACA  Apa Kabar Wisata Embung Dumati? Kini Sudah Meredup

Jika nanti program ini tidak terealiasi, maka itu berarti pemerintahan DAMAI hanya menebar janji palsu. Kami turun ke jalan bukan atas dasar kepentingan politik atau golongan, tetapi ini bentuk gerakan solidaritas demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Boalemo,” seru massa aksi.

Tak hanya itu, mereka juga menyoroti bahwa 14 program pemerintahan DAMAI dalam penilaiannya 100 hari kerja tidak sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Boalemo 2006-2025.

“Sebagaimana ini diatur dalam UU nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Nasional. Kami meminta pihak DPRD lebih obyektif ketika membahas RPJMD,” teriak Nurman Pakaya.

Setelah melalui negosiasi yang panjang, akhirnya massa aksi diizinkan masuk ke halaman Kantor Bupati dan diterima Plt Sekda, Husain Etango bersama jajaran aparatur. Berhubung saat itu, Bupati Darwis Moridu bersama Wabup Anas Jusuf sedang berada di luar daerah serangkaian agenda Musrembang Provinsi Gorontalo.

BACA  Beredar Kabar, Pencuri Tabung Gas Sasar Kos-kosan di Bone Bolango

Di hadapan massa aksi, Plt Sekda Husain Etango menyampaikan permohonan maaf Bupati Darwis Moridu belum sempat bertatap muka langsung karena menghadiri kegiatan di Provinsi Gorontalo. “Namun, beliau menyampaikan sangat menaruh apresiasi dan penghargaan tinggi upaya control dan kritikan bersifat membangun disampaikan massa aksi. Ini akan dijadikan pertimbangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan kedepan,” ungkap Husain.

Plt Sekda juga menjelaskan, sampai saat ini pemerintah daerah belum bisa berbuat banyak karena masih dipagari aturan perundang-undangan. Menyangkut tuntutan realisasi 14 program DAMAI dalam 100 hari kerja diakuinya masih terlalu dini.

Sebab, dalam ketentuan UU 23 Tahun 2014 atas perubahan UU 32 Tahun 2004 tentang Pemda mengatur bahwa rangkaian program pemerintah daerah harus dirumuskan dalam dokumen RPJMD selama lima tahun dalam kurun waktu 6 bulan sejak kepala daerah dilantik. Dan diselaraskan dengan RPJP, RPJMN maupun RPJMD Provinsi.

BACA  Ini Harapan Gubernur Gorontalo untuk Komisaris Independen BSG Yang Baru

“Upaya ini sudah dilakukan Pemerintah DAMAI dalam kurun waktu 100 hari kerja. Yakni menyelesaikan rumusan RPJMD dengan cepat yang kini diserahkan ke Sekretariat DPRD. Ini pun telah melalui sinkronisasi RPJMN dan RPJMD Provinsi serta audience bersama KemenPAN-RB. Bahkan disiapkan pula penyelarasan rencana strategi (Renstra) SOPD bersama Bappeda dan seluruh Satker teknis. Kesemuanya mengacu penjabaran visi-misi dan 14 program DAMAI yang baru direaliasikan pada APBD 2018 atau pasca RPJMD disahkan DPRD,” beber Husain Etango seraya meminta masyarakat perlu bersabar.

Pastinya, kata Husain, semua program DAMAI segera mungkin direalisasikan mulai 2018 hingga 2022 kedepan. Sekarang ini pemerintah sedang fokus meningkatkan pelayanan publik lewat gebrakan program Boalemo Melayani Warga (BMW) di semua kecamatan.(nrt/hg)

 


Komentar