Selasa, 11 Mei 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



16 Ribu Ha Hutan di Kabupaten Gorontalo Rusak Parah, Begini Trik Bupati

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo , pada Jumat, 18 Maret 2016 | 14:46 WITA Tag: ,
  


Hargo.co.id GORONTALO – Perambahan hutan di wilayah Kabupaten Gorontalo kian merajalela. Dari data Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi (Dishutamben) setempat lebih dari 16 ribu hektar hutan sudah rusak akibat dirambah.

Ironinya, tindakan merusak lingkungan di wilayah administratif yang dipimpin Prof. Nelson Pomalingo ini diduga ikut melibatkan kepala desa (Kades). Dalam artian, Kades sengaja membiarkan masyarakatnya merambah di kawasan hutan yang masuk di desa yang dipimpinnya.

“Ada informasi yang kita peroleh, kepala desa sengaja membiarkan masyarakat merambah hutan dengan meminta fee dari setiap penebangan kayu. Ini akan kita selidiki,” kata Kepala Dishutamben Kabupaten Gorontalo Syamsudin Panigoro,Kamis, (17/3).

BACA  Pembayaran Lahan Bendungan Bulango Ulu Segera Direalisasikan

Sayangnya, Syamsudin masih enggan menyebutkan hal demikian terjadi di desa-desa apa saja dengan alasan masih menyelidiki lebih detil.

“Yang pasti kerusakan hutan ini terjadi lantaran ulah masyarakat serta tidak didukung oleh keterlibatan pemerintah desa untuk melakukan pengawasan secara ketat,” jelasnya.

Pihaknya mengakui, cukup kewalahan dalam rangka melakukan pengawasan secara menyeluruh. Luas hutan di Kabupaten Gorontalo mencapai 93 ribu hektar, sementara total Polisi Hutan (Polhut) hanya 7 orang. “Minimal 1 Polhut itu mengawasi 500 hektar hutan. Tapi kita sangat kurang, karena itu butuh dukungan dari semua pihak untuk mengawasi. Peran kepala desa disini yang paling kita harapkan,” imbuhnya.

BACA  Pasar Murah Pemprov Gorontalo Dinilai Membantu Kebutuhan Masyarakat

sementara itu Menurut Bupati Gorontalo Prof. Nelson Pomalingo penanganan masalah kerusakan hutan harus dilakukan dengan tiga pendekatan. Pertama, harus dilakukan dengan pendekatan sosial ekonomi. Kedua, pendekatan hukum. Ketiga, pendekatan secara kelembagaan.

Dijelaskannya, pendekatan sosial ekonomi harus dilakukan karena tak sedikit masyarakat desa yang menjadikan hutan sebagai lahan untuk hidup. Keberadaan hutan dengan segala potensi yang dimilikinya harus diarahkan untuk mendukung kelangsungan hidup manusia, baik dari siei lingkungan dan pendapatan.

“Hanya saja yang perlu dilakukan adalah penertiban dan keseimbangan. Hutan jangan di rusak semena-semena. Masyarakat utamanya yang sering beraktivitas di hutan harus disadarkan dengan hal ini,” jelas Prof. Nelson dalam Sosialisasi dan Pembinaan Pengendalian Kerusakan Hutan di Gedung Martin Liputo, Limboto, Selasa (15/3).

BACA  Rusli Habibie Akan Beri Insentif Ke Petugas Posko Penyekatan Mudik di Gorontalo

Sejalan dengan hal itu, upaya pendekatan melalui jalur hukum juga harus dilakukan. Sanksi tegas bagi para perusak hutan harus diberlakukan. “Untuk selanjutnya disini peran kelembagaan sangat dibutuhkan,” terangnya.

Seluruh pihak, terutama kolaborasi jajaran pemerintahan hingga ketingkat desa sangat diperlukan. “Menjaga hutan butuh koordinasi, kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten hingga kecamatan, termasuk pemerintah desa yang sejatinya lebih paham masalah di desa. Perananya kita harapkan menjadi ujung tombak pencegahan kerusakan hutan,” tuturnya. (and/hargo)


Komentar