Rabu, 12 Mei 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



2021, DPRD Minta Tak Ada Pekerjaan yang Ditunda 

Oleh Alosius M. Budiman , dalam Legislatif , pada Senin, 26 April 2021 | 06:05 WITA Tag: ,
  Ketua DPRD Gorontalo Utara, Djafar Ismail


Hargo.co.id, GORONTALO – Kebiasaan menunda-nunda pekerjaan yang dapat mengakibatkan keterlambatan dan bahkan penundaan harus diubah dan dihilangkan di tahun anggaran 2021 ini. 

Ini sebagaimana  sebagaimana yang ditegaskan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Djafar Ismail.

Selama ini, kata Djafar Ismail, yang terjadi adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melaksanakan pekerjaan nanti di penghujung tahun anggaran. 

“Menunda-nunda pekerjaan merupakan penyakit yang harus dihilangkan,” tegasnya.

Pasalnya penundaan yang dilakukan tersebut dapat mempengaruhi realisasi program pembangunan yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada tahun yang berjalan. 

“Contohnya banyak dan ini sering terjadi. Untuk tahun 2021 ini kami berharap OPD dapat fokus dan segera merealisasikan program yang telah ditetapkan tersebut, jangan sampai ada pekerjaan yang nanti dilaksanakan pada akhir tahun anggaran yang nantinya dapat menyebabkan terjadi lagi penundaan,” kata Djafar Ismail.

Biasanya keterlambatan terjadi karena tidak matangnya perencanaan yang dilakukan oleh OPD itu sendiri, dan Djafar berharap untuk kondisi saat ini, OPD dapat berperan aktif terutama dalam menyesuaikan program dan anggaran dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan tersebut. 

“Seperti kebijakan refocusing saat ini yang tentu sangat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan daerah dari sisi anggaran,” ujarnya.

Olehnya OPD harus sigap dan segera melakukan penyesuaian, dan jika memang ada yang terkena dampak, maka itu harus segera dikoordinasikan dengan semua pihak yang berkompeten dan berkepentingan. 

“Dan jika memang ada yang harus digeser maupun diubah, maka DPRD akan selalu siap untuk ikut membantu, apalagi untuk kepentingan daerah,” tandasnya. (abk/adv/hargo)

BACA  Terkait Hak Angket, Fraksi PAN Dukung Keputusan Lembaga

Komentar