Sabtu, 4 Desember 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



2022, Bapemperda Sepakati Bahas 32 Perda

Oleh Admin Hargo , dalam Legislatif , pada Rabu, 24 November 2021 | 02:05 AM Tag: , ,
  Juru Bicara Bapemperda Jarwadi Mamu menyerahkan dokumen Ranperda untuk dibahas pada 2022 mendatang kepada Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Syam T. Ase. (Foto: Istimewa).

Hargo.co.id, GORONTALO – DPRD Kabupaten Gorontalo melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) resmi menetapkan akan membahas 32 Perda di 2022 mendatang. Itu terdiri dari 17 Ranperda usul inisiatif pemerintah daerah dan 15 usul prakarsa DPRD. 

Hal ini terungkap dari rapat paripurna internal, di ruang sidang DPRD, Selasa (23/11/2021).  Adapun 17 Ranperda usul inisiatif pemerintah daerah yakni Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 /2016 tentang Bangunan Gedung. 

Selanjutnya Perda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 /2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Perda tentang Penyelenggaraan PTSP, Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perda tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gorontalo 2021-2026, Perda tentang  Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD /2021, Perda tentang Pola Karir, Perda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha.

Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah /2022, Perda tentang  Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Zat Adiktif lainnya, Perda tentang  APBD /2023, Perda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perda tentang Retribusi Jasa Umum, Perda tentang Retribusi Jasa Usaha, Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gorontalo 2020-2030 dan Perda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.  

Sementara, untuk 15 Ranperda usul prakarsa DPRD yakni Perda tentang  Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor  02 /2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Perda tentang  Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 05 /2016 Tentang Ketertiban Umum, Perda tentang  Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 07 /2020 Tentang Penyelenggaraan Pasar, Perda tentang  Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Perda tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Perda tentang  Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Perda tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Perda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh, Perda tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perda tentang Dokumentasi Dan Kearsipan.

Perda tentang Perlindungan Disabilitas, Perda tentang Pembelajaran Berbasis Budaya, Sejarah dan Sumber Daya Alam Di Satuan Pendidikan  Dasar  Di Kabupaten Gorontalo, Perda tentang Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Bagi Angkutan Perkebunan Dan Pertambangan, Perda tentang Sistem Penyediaan Air Minum dan Perda tentang Perlindungan dan Pengembangan Artefak Budaya, Kawasan Sejarah Dan Bentangan Alam di Kabupaten Gorontalo.

 “Berdasarkan jumlah Ranperda yang diusulkan tersebut, terdapat dua Ranperda merupakan lanjutan pembahasan tahun 2021, yaitu Peraturan Daerah Tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Jasa Usaha,” ujar Juru bicara  Bapemperda Jarwadi Mamu, Selasa, (23/11/2021). 

Jarwadi menyampaikan, dari sejumlah Ranperda tersebut terdapat sejumlah yang telah masuk dalam Propemperda tahun 2021, namun tetap harus dimasukan dalam  Propemperda  2022.  

“Alasannya karena belum dapat sepenuhnya terealisasi di tahun ini, termasuk belum terakomodir dalam anggaran. Alasan lainnya adalah Perda itu dirasa perlu untuk  dibentuk,” tutur Jarwadi. 

Ia pun mengajak, DPRD dan pemerintah daerah terus berkomitmen dan konsisten dalam proses pengkajian serta perumusan substansi muatan draft masing-masing rancangan peraturan daerah. 

“Perlu kita ketahui, Propemperda merupakan pedoman dalam menciptakan peraturan daerah yang berkualitas, sehingga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan memiliki manfaat bagi daerah dan masyarakat dalam mewujudkan tatanan hukum yang berkeadilan,” tandas Jarwadi. (***)

 

Penulis: Deice Pomalingo

(Visited 6 times, 1 visits today)

Komentar