Selasa, 24 November 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



3.966 Izin Tambang Bermasalah

Oleh Berita Hargo , dalam Kabar Nusantara , pada Selasa, 29 November 2016 | 16:44 WITA Tag:
  


Hargo.co.id JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian serius terhadap izin usaha pertambangan (IUP).

Saat ini ada 3.966 izin yang bermasalah. Komisi antirasuah itu mendesak kepala daerah menyelesaikan persoalan tersebut maksimal sampai Januari 2017.

Salah satu provinsi yang punya izin tambang bermasalah adalah Sulawesi Tengah (Sulteng). Kemarin (28/11) Gubernur Sulteng Longki Djanggola datang ke gedung KPK untuk berkoordinasi.

Longki menyatakan, ada tujuh izin yang bermasalah di daerahnya. Untuk itu, dia segera mengumpulkan pihak-pihak yang berkaitan dengan perizinan tersebut. ”Kami berupaya menyelesaikannya,” ucap dia.

BACA  Semangati Tenaga Kesehatan, Ini yang Dilakukan RS Covid Wisma Atlet

Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak mengatakan, pihaknya juga berkoordinasi dengan kepala daerah lain untuk menyelesaikan masalah izin tambang itu.

Semua persoalan tersebut sudah harus selesai Januari nanti. Awalnya para kepala daerah diberi batas waktu menyelesaikan pada Mei lalu.

Tapi, sampai waktu yang ditentukan, mereka tak kunjung merampungkan persoalan itu. KPK akhirnya memperpanjang waktu sampai Januari mendatang.

BACA  Kasus Kebakaran Gedung Kejagung, Bareskrim Tetapkan Tersangka Baru

”Jika tidak diselesaikan tepat waktu, kami akan ambil tindakan tegas,” ucapnya. Masalah perizinan tersebut bisa dibawa ke ranah pidana.

Penindakan dalam pengurusan izin tambang sudah dibuktikan KPK dengan menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam sebagai tersangka.

Dia terjerat kasus korupsi terkait persetujuan IUP pada 2009–2014. Nur Alam mengeluarkan SK persetujuan pencadangan wilayah pertambangan, persetujuan IUP eksplorasi, dan SK persetujuan peningkatan izin usaha

pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kab Buton dan Bombana.

BACA  Peserta Tak lolos Passing Grade, 11.580 Formasi CPNS Tidak Terisi

SK yang dikeluarkan kepada perusahaan yang berafiliasi dengan PT Billy Indonesia itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Nur Alam diduga menerima USD 4,5 juta atau setara Rp 60 miliar dari pengusaha tambang bernama Mr Chen. Pria asal Taiwan tersebut memiliki hubungan bisnis dengan PT Billy Indonesia, perusahaan tambang yang beroperasi di Sultra.(jpg/hargo)


Komentar