Sabtu, 11 Juli 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



30 Juni 2020, ASN Pemprov Gorontalo Mulai Ngantor

Oleh Rendi Wardani Fathan , dalam Advertorial Gorontalo Headline , pada Senin, 29 Juni 2020 | 17:00 WITA Tag: ,
  Suasana rapat para pimpinan OPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, di ruang Huyula Kantor Gubernur Gorontalo, Senin (29/06/2020). (Foto : Istimewa)


Hargo.co.id, GORONTALO – Setelah tiga bulan lamanya beraktifitas dari rumah, Aparatur Sipil Negara (ASN) akan kembali ngantor, mulai Selasa (30/6/2020).

Ini sebagaimana keputusan rapat para pimpinan OPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, di ruang Huyula Kantor Gubernur Gorontalo, Senin (29/06/2020).

“Alhamdulillah disepakati tanggal 30 Juni hari Selasa besok, seluruh pegawai sudah bisa absen di kantor masing-masing. Berdasarkan hasil rapat, seluruh OPD sudah siap untuk WFO,” ungkap Iswanta selaku Ketua Tim Verifikasi dan Evaluasi Kesiapan OPD dalam Penerapan Protokol Kesehatan.

BACA  Lewat Pesisir Utara, 5 Ton Cap Tikus Gagal Masuk Gorontalo

Di tengah pandemi Covid-19, protokol kesehatan di lingkungan kerja menjadi perhatian utama. Masing-masing instansi akan disiapkan handsprayer desinfektan dan handsanitizer yang disediakan oleh Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Gorontalo.

BACA  Oknum ASN di Gorontalo Diduga Terlibat Judi Togel Online

“Selain para ASN yang wajib memakai masker, tamu yang datang juga wajib menggunakan masker agar mendapatkan pelayanan. Kemudian kreatifitas dari OPD juga diharapkan agar produktif dan aman Covid-19,” lanjutnya.

Dengan adanya kebijakan baru ini, maka absensi daring harian tidak diperkenankan lagi dilakukan dengan koordinat rumah masing-masing. Jika memungkinkan, jam kerja bagi para pegawai akan dibagi dalam dua sesi di hari yang sama, namun hal itu diserahkan kepada kebijakan masing-masing OPD.

BACA  Hamim Pou Didaulat Paparkan Success Story di Webinar Nasional

“Di dalam pelaksanaannya mungkin ada yang dengan pola shift terbagi jam kerja atau juga yang bersifat penuh. Mungkin bisa dijadikan pertimbangan banyaknya pegawai serta kapasitas ruangan dari OPD tersebut,” pungkasnya.(adv/rwf/hg)


Komentar