Kamis, 15 April 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



31 OKP Tolak Musda KNPI Provinsi, Mau Tahu Kenapa?

Oleh Fajriansyach , dalam Gorontalo , pada Selasa, 27 November 2018 | 04:00 WITA Tag:
  


Hargo.co.id, GORONTALO – Polemik kepengurusan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Gorontalo dipastikan berlanjut. Buntut adanya penolakan 31 Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Organisasi Kepemudaan Islam (OKPI) terhadap hasil Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Provinsi Gorontalo ke V yang di helat di Aula Rumah Dinas Walikota Gorontalo, Ahad (18/11/2018) pekan kemarin.

Musda ke V yang diikuti 56 OKP dan DPD II KNPI se Provinsi Gorontalo itu memutuskan secara aklamasi Galib Lahidjun sebagai ketua terpilih. Namun proses Musda tersebut dinilai sejumlah OKP tidak mengakomodasi kepentingan demokrasi floor.

Itu memicu aksi walkout 31 OKP dari ruang sidang yang kala itu dipimpin Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) Dewan Pengurus Pusat (DPP) KNPI Risman Pasigaw. Awalnya, sidang Musda ke V tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Suasana sidang mulai memanas ketika memasuki Pleno IV tentang pengajuan bakal calon ketua, dimana pimpinan sidang yang saat itu dipimpin OKK DPP KNPI Risman Pasigaw memutuskan secara sepihak bahwa seorang calon harus didukung oleh tiga DPD II KNPI dan 4 OKP/OKPI.

Padahal, disepakati dalam forum pada pembahasan Tata Tertib di Pleno I, seorang calon hanya perlu dukungan satu DPD II KNPI dan 4 OKP/OKPI. Inilah yang memicu reaksi peserta Musda hingga melakukan aksi walkout oleh 31 OKP peserta Musda karena pimpinan sidang dinilai menutup ruang demokrasi peserta.

BACA  Pemprov Gorontalo Gelar Pasar Murah di Kecamatan Tabongo

“Presidium sidang cenderung tendensius dan arogan. Seharusnya Musda ini menjadi hak OKP/OKPI, karena menjadi jantung dari organisasi ini. Namun hak-hak kami di kebiri, makanya kami melakukan aksi walkout dan menolak hasil Musda ke V tersebut,” tegas Arlang, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gorontalo, kepada Gorontalo Post, Sabtu (24/11/2018).

Begitu pula dikatakan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka’bah Provinsi Gorontalo Sofyan Ishak. “Kami menolak hasil Musda karena ada proses demokrasi yang di ciderai. Contohnya soal syarat dukungan harus III DPD II untuk calon yang maju, itu mengkebiri hak demokrasi. Kami kecewa, dan akan melakukan langkah progresif bersama seluruh elemen OKP/OKPI untuk memperbaiki KNPI Provinsi Gorontalo kedepan,” jelas Sofyan.

BACA  HUT Ke-75 BSSN, Sandiman Asal Gorontalo Terima Penghargaan

Hasil Musda ini juga mendapat penolakan dari salah satu anggota pimpinan sidang Yusran Laindi. Yusran menegaskan, menolak hasil Musda tersebut karena dinilai prosesnya tidak berjalan demokratis.

“Intinya saya menolak hasil Musda. Saya bahkan tidak tandatangani keputusannya,” tegasnya. “Kami akan laporkan secara resmi atas kondisi ini. Kami sebagai ruh dari KNPI tapi tak dianggap dalam proses Musda. Ini dilakukan agar kedepan ada pokok pikiran yang sama tentang pemuda, khususnya di Provinsi Gorontalo. Kurang lebih ada 31 OKP/OKPI dan beberapa DPD II,” tambah Gitorolis Daud, aktivis pemuda Gorontalo.

Sementara itu, Ghalib Lahijdun, ketua terpilih Musda KNPI Ke V Provinsi Gorontalo ketika dikonfirmasi terkait adanya penolakan hasil Musda V oleh sejumlah OKP/OKPI mengatakan, menerima dan tidak hasil Musdah adalah hak setiap orang.

“Yang pasti sebagai seorang organisatoris kita harus tunduk dan patuh terhadap konstitusi sebagai aturan main organisasi. Jadi jika ada hal yang dianggap inkonstitusional sekiranya kawan-kawan itu dapat menunjukan dan membuktikannya, pun kalau tetap tidak mau, mungkin bisa mengambil langkah konstitusional juga dengan mengadukannya melalui lembaga satu tingkat lebih tinggi yakni DPP KNPI,” kata Ghalib.

BACA  Ini Alasan Rusli Habibie Minta Beras Luar Daerah Tidak Masuk Gorontalo

Sebap ini menurut Ghalib, bukan soal klaim-klaiman kita bekerja sesuai dgn mekanisme organisasi, apalagi ini cuman soal jabatan ketua. Malu rasanya jika wacana perdebatan kaum muda cuman soal jabatan dan kekuasaan, sebap masih banyak isu strategis lain yang lebih krusial dan strategis untuk diperdebatkan.

“Saya juga secara pribadi dari awal pelaksanaan Musda sampai dengan dimandatir oleh forum menjadi ketua terpilih, tidak pernah menunjukan nafsu besar untuk berkuasa, sebab sekali lagi ini cuman soal jabatan ketua. Saya cukup menghormati amanah Musda V, yang kita semua hadir didalamnya. Sejauh ini kami juga terbuka utk berdiskusi dengan kawan-kawan, apalagi soal eksistensi KNPI,” tandas Ghalib dengan nada serius.(idm/hg)


Komentar