Selasa, 11 Mei 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



36.000 NIK Bermasalah, Pansus Minta Evaluasi Dinsos dan Dukcapil

Oleh Deice Pomalingo , dalam Legislatif , pada Senin, 29 Maret 2021 | 23:05 WITA Tag:
  Suasana pansus LKPJ yang mengundang sejumlah OPD di ruang dulohupa DPRD Kabupaten Gorontalo, Senin (29/03/2021). (Foto: Istimewa)


Hargo.co.id. GORONTALO – Anggota Pansus LKPJ Bupati 2020, Syarifudin Bano, meminta Bupati Gorontalo agar mengevaluasi kinerja dua organisasi perangkat daerah (OPD), Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (Dukcapil) tentang persoalan 3.600 nomor induk kependudukan (NIK).

Permintaan itu disampaikan menyusul pernyataan Kepala Dinas Sosial saat menghadiri rapat Pansus LKPJ Bupati Gorontalo Tahun 2020, di ruang kerja dulohupa, Senin (29/03/2021).

“Kepala Dinas Sosial, Husain Ui, sendiri yang menyampaikan ada 36.000 data penduduk tidak valid atau bermasalah, jika ini benar tidak ada kerja yang baik antara Dinas Sosial dan Dinas Dukcapil, maka perlu untuk Bupati melakukan evaluasi terhadap dua OPD ini,” ujar Syarifudin. 

Menurut politisi Demokrat ini,  bila persoalan data hanya berkisar 500-1000 NIK tidak menjadi satu masalah besar dan dapat dimaklumi DPRD. Kenyataannya tidak, data bermasalah melebihi dari nalar yang kami bayangkan. Maka tentu hal ini adalah preseden buruk bagi pemerintah daerah, tapi saya meyakini hal tersebut tidak diketahui Bupati Nelson. 

“Penilaian kami gaya bekerja OPD sekarang ini ABS atau asal bupati senang, sangat disayangkan,” jelas Syarifudin.

Selain itu, politisi Demokrat ini turut menyoroti Dinas Dukcapil yang absen dari undangan pembahasan LKPJ Bupati, padahal undangan telah disampaikan jauh sebelum acara digelar. 

“Seperti tidak menghargai lembaga legislatif. Alasan tidak hadir pun tak ada,” terang Syarifudin. 

Secara terpisah, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Gorontalo, Muchtar Nuna, menyampaikan alasan pihaknya tidak menghadiri rapat pembahasan karena pihaknya masih mengikuti layanan jemput bola terkait administrasi kependudukan. 

“Ada dua titik yang sementara kami layani, kemudian proses penandatangan administrasi tidak bisa kami tinggalkan,” tutur Muchtar saat diwawancara. 

Muchtar menuturkan, basis kependudukan saat ini adalah NIK. Ketika dilakukan pemutakhiran data warga pindahan dari daerah lain ketika belum terkonfirmasi, maka otomatis NIK tersebut tidak aktif. 

“Misalnya, nama, alamat sama persis tetapi NIK berbeda otomatis orangnya berbeda. Namun, jika satu NIK tapi namanya banyak artinya dia hanya satu orang. Jadi logikanya disitu,” ungkapnya. 

Ia kemudian memberi contoh lain, seperti kuota penerima bantuan di desa sebanyak 200 orang. Kemudian terdapat penerima sudah meninggal dunia, pindah, dan atau tidak layak maka dimungkinkan untuk mempertahankan kuota yang ada satu NIK memiliki nama yang berbeda-beda. 

“Saat masuk dalam sistem yang keluar hanya satu nama, dengan demikian gugur nama-nama lain karena satu NIK hanya memiliki satu nama. Mungkin itu maksudnya data bermasalah,” tandas Muchtar. (wie/adv/hargo)

BACA  Rina Polapa Dukung Upaya Pendaftaran Tanaman Tanduk Rusa

Komentar