38 Ribu Peserta Jamkesta di Gorontalo Dicoret

-

Hargo.co.id, GORONTALO РBagi masyarakat penerima manfaat jaminan kesehatan semesta  (Jamkesta) Pemprov Gorontalo, yang terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bisa segera dikroscek, jangan-jangan masuk dalam daftar yang akan dicoret Pemprov Gorontalo.

Mulai tahun depan, Pemprov mengurangi jumlah peserta Jamkesta secara besar-besaran, tercatat 38.917 jiwa, warga Gorontalo yang terdaftar dalam Jamkesta, akan dicoret. Angka itu didapat dari hasil verifikasi dan validasi (Verivali) di lapangan yang dikukan jajaran Pemprov Gorontalo, selama hampir sebulan.

Seperti yang dilansir Gorontalo Post, total peserta Jamkesta yang dibiayai Pemprov Gorontalo selama ini mencapai 177.593 jiwa, namun 38.917 diantaranya akan dihapus, sehingga yang tercover nanti, tersisa 38.676 jiwa.

Puluhan ribu jiwa yang tak lagi dicover itu ternyata ada yang telah meninggal dunia, jumlahnya mencapai 3.781 jiwa, status pindah tempat tinggal 8.713 jiwa, tidak diketahui sebanyak 19.424 jiwa, penerima ganda 279 jiwa dan kategori mampu sebanyak 6.999 jiwa.

Tahun ini, Pemprov Gorontalo menanggung biaya premi setiap peserta Jamkesta sebesar Rp23 ribu jiwa atau Rp4.084.639.000 untuk 177.593 jiwa. Dan 2020 nanti, premi ditanggung Pemprov mengalami kenaikan, menjadi Rp 42 ribu per jiwa atau Rp5.824.392.000 untuk 138.676 jiwa.

Sementara untuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dari jumlah peserta Jamkesta 177.593 jiwa, warga yang sudah masuk DTKS sebanyak 55.114 jiwa. Untuk warga yang belum masuk DTKS sebanyak 122.479 jiwa, terdiri dari ada NIK sebanyak 120.265 jiwa dan non NIK 2.214 jiwa.

Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki mengatakan, data yang ada ini masih bersifat sementara disebabkan tim di lapangan ada yang masih menyelesaikan tahapan musyawarah desa dan tahapan pengiputan.

Ia menjelaskan, untuk warga yang tidak diketahui tersebut kemungkinan disebabkan mereka tidak lagi terlacak saat pendataan atau tidak melapor ke pemerintah se tempat saat pindah tempat tinggal.

“Data yang ada akan diupayakan masuk ke dalam DTKS. Dampak positifnya yakni semua warga kurang mampu yang terdata di DTKS menjadi dasar pemberian berbagai bantuan sosial baik oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” katanya.

Ia mengungkapkan, Menteri Sosial juga membuka ruang bagi Gorontalo agar daftar yang ada tersebut diusulkan agar kepesertaannya dibiayai oleh APBN.

“Itu hal yang paling positif pertemuan hari ini. Ini sebenarnya target kita di verivali (data Jamkesta yang dibiayai APBD dialihkan ke APBN),” jelasnya. (gp/hg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *