4.284 Orang Pejabat di Gorontalo Bakal Non Job, Ini Datanya

Ilustrasi

Hargo.co.id, GORONTALO – Penyederhanaan birokrasi yang diinginkan Presiden Joko Widodo melalui penghapusan jabatan eselon III dan IV, mulai diberlakukan. Diawali dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sebagai role model dari kebijakan ini.

Pemangkasan jabatan eselon III dan IV di Kemenpan RB akan dimulai November. Kemudian akan diikuti oleh Kementerian dan lembaga lain. Pemangkasan jabatan eselon III dan IV ini kemungkinan besar bakal mulai diterapkan di daerah pada 2020. Karena kebijakan pemangkasan birokrasi ini ditargetkan bisa rampung hanya dalam setahun.

Kebijakan ini tentu menjadi kabar buruk bagi pejabat eselon III dan IV di Gorontalo. Karena mereka siap-siap bakal kehilangan jabatan struktural. Tapi, hikmah positif dari kebijakan ini tak hanya sekadar memangkas alur birokrasi, tapi juga penghematan anggaran. Karena jumlah anggaran negara yang digelontorkan untuk membayar tunjangan bagi para pejabat itu, cukup besar.

Berdasarkan data yang dihimpun, total pejabat eselon III dan IV di tujuh pemda di Gorontalo yaitu pemerintah provinsi dan enam kabupaten-kota mencapai 4.284 orang. Dengan jumlah pejabat eselon III dan IV terbanyak di Pemkot Gorontalo sebanyak 838 orang. Dan paling sedikit di Pemkab Boalemo sejumlah 532 orang.

Di Pemprov Gorontalo, jumlah pejabat eselon III dan IV di lingkup Pemprov Gorontalo mencapai 612 orang. Masing masing eselon III 160 orang dan eselon IV sebanyak 452 orang.  Para pejabat ini memperoleh tunjangan yang berbeda beda. Pejabat eselon III A Rp 1.260.000, eselon III B Rp 980.000 dan eselon IV A Rp540.000.

Di Pemkot Gorontalo, pejabat eselon III mencapai 133 orang, eselon IV 70 orang. Sehingga total pejabat eselon III dan IV mencapai 838 orang. Total anggaran yang dialokasikan dalam APBD untuk pembayaran tunjangan jabatan bagi dua level jabatan itu setiap tahunnya mencapai Rp 5.358.960.000. Dengan rincian, anggaran tunjangan jabatan eselon III Rp 1.496.880.000 dan eselon IV Rp 3.862.080.000.

Salah satu pejabat eselon IV di lingkup Pemkot Gorontalo Rusdin Monoarfa saat diwawancarai menanggapi positif pemangkasan jabatan ini. Menurutnya, sebagai aparatur sipil negara, dia tetap akan mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan.

“Pada prinsipnya, pemerintah pusat pasti punya pertimbangan tersendiri. Kita tunggu saja, bagaimana mekanismenya,” ujar Rusdin.

Hanya saja menurut Rusdin, ketentuan ini perlu dikaji dengan matang. Perlu diatur kejelasan posisinya ketika jabatan eselon III dan IV berubah menjadi jabatan fungsional. Hal itu diperlukan demi memperkuat pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

“Itu saja yang penting. Sebagai ASN, saya tentu harus taat dengan segala ketentuan yang berlaku,” kata Rusdin.

Sementara Di Bone Bolango, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) setempat Frieske mengatakan, untuk pejabat Eselon III di Bone Bolango berjumlah 155 orang, dengan tunjangan struktural sebesar Rp 980 Ribu Perorang, dan TPP Rp 1,5 juta perorang. Sedangkan pejabat

Eselon IV berjumlah 434 orang dengan tunjangan jabatan Rp 540 perorang serta TPP Rp 900 ribu perorang.

Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) Kabupaten Bone Bolano Jusni Bolilio mengatakan, untuk total tunjangan jabatan eselon III dan IV sebesar Rp Rp 17.073.840.000.

“Kalau untuk tunjangan eselon besaranya berbeda, tergantung tingkatan eselonnya. Contoh III A yakni 1.260 ribu lebih tinggi dari eselon III B yang hanya Rp 980 Ribu,”jelas Jusni Bolilio.

Camat Suwawa Erwin Ilahude yang juga pejabat eselon III saat dimintai tanggapanya mengungkapkan, penghapusan jabatan eselon III dan IV  masih menjadi informasi baru. Dia meyakini, saat ini pemerintah pusat masih melakukan pemetaan eselonisasi. “Semoga di kecamatan tidak masuk ketegori yang akan dihapus eselonnya, dan seandainya itu terjadi bagi saya sebagai aparat  di daerah tidak berpengaruh banyak bagi saya. Karena kehidupan saya sekarang hanya fokus bagaimana akhirat saya baik dan insya Allah kembali dengan husnul khotimah,”tandas Erwin.

Lain halnya dengan Bupati Bone Bolango Hamim Pou yang justru menganggap kebijakan pemerintah pusat itu sudah jalan keluar yang baik.

“Perkuat saja di tugas-tugas fungsional dan keahlian teknis. Pemimpin cukup sedikit aja,” kunci Hamim singkat.

Sementara Kabupaten Gorontalo yang menjadi daerah paling luas dan penduduk terbanyak dari semua kabupaten-kota di Gorontalo memiliki 646 pejabat eselon III dan IV. Pejabat eselon III 178 orang, sementara eselon IV sejumlah 468 orang.

Di Kabupaten Gorontalo, data dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) pemda setempat menunjukkan, jumlah pejabat eselon III sebanyak 155 orang dan pejabat eselon IV 378 orang. Itu diungkapkan Kabid Kepegawaian BKPP Gorut Aril, kepada Harian Gorontalo Post, Kamis (31/10).

“Ya itu data keseluruhan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemda Gorut,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Keuangan dan Pendapatan Daerah Husin Halidi menyebut, setiap tahun Pemda Gorut mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk pembayaran tunjangan kinerja daerah (TKD) terhadap pejabat eselon III dan eselon IV mencapai Rp 18.385.200.000. Dengan rincian, untuk pejabat eselon III sesuai peraturan bupati mendapat TKD sebesar Rp 3,3 Juta dan pejabat eselon IV sebesar Rp 2,7 juta setiap bulan.

Di Boalemo, pejabat eselon III sejumlah 98 orang dan eselon IV 434 orang. Wakil bupati Boalemo, Anas Jusuf menyatakan, pihaknya masih menanti peraturan lebih lanjut soal pemangkasan jabatan eselon III dan IV tersebut.

“Memang kebijakan itu masih sifatnya rencana. Ketika sudah ada ketentuan aturan yang mengikat maka itu baru akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang ada,” terang Anas Jusuf.

Di Pohuwato, jumlah pejabat eselon III sejumlah 156 orang yang terdiri dari eselon III A sejumlah 57 57 orang dan eselon III B 99 orang. Kemudian pejabat eselon IV 378 orang terdiri dari pejabat eselon IV A 363 orang dan eselon IV B 15 orang.

Kepala Bidang Kajian Pengembangan dan Diklat Pohuwato, Rahmat Maruf mengatakan pemangkasan jabatan eselon III dan IV harus diawali dengan perubahan undang-undang.

“Perubahan yang harus dilakukan adalah perubahan Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Karena untuk menghapus jabatan pengawas maka dihapus dulu di undang-undang nomor 5. Selain itu PP 11 tahun 2017 juga harus direvisi,” ujarnya.

Lebih lanjut dia menambahkan bahwa hal ini butuh kajian yang mendalam lagi. Butuh uji coba. “Kalau misalkan di daerah eselon dihapuskan. Wilayah kecamatan ini besar, luas. Bayangkan jika tidak ada camat di sana, karena camat itu eselon III. Sistem kendalinya dari mana. Atau disana semuanya hanya pelaksana, maka siapa yang memimpin di sana, pasti kacau. Itu sama halnya ketika kita membayangkan jika suatu daerah tidak ada Gubernurnya,” pungkasnya. (gp/hg)

-