Kamis, 21 Januari 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



400 Karyawan PTPG Desak Cabut Surat Pemda 180

Oleh Fajriansyach , dalam Headline Metropolis , pada Kamis, 15 Maret 2018 | 11:04 WITA Tag: , ,
  


GORONTALO, Hargo.co.id  – Ratusan karyawan PT Pabrik Gula (PTPG) Tolangohula berunjuk rasa di kantor Bupati Gorontalo, kemarin, Rabu (14/3). Mereka menuntut pencabutan surat Pemda Nomor 180/01/2/992/Bag-hkm tanggal 18 September 2017 tentang lahan timbul di Desa Molohu, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo.

Informasi yang dirangkum Gorontalo Post, surat pemda tersebut diterbitkan Pemkab Gorontalo setelah muncul persoalan tentang status lahan yang mana menyatakan bahwa ada sebagian lahan yang masuk dalam wilayah lahan Hak Guna Usaha (HGU) 106 merupakan lahan timbul. Lahan timbul tersebut kemudian diklaim merupakan milik masyarakat setempat.

BACA  Pembunuhan di Leato Utara, Dilatarbelakangi Unsur Sakit Hati

Padahal, yang katanya lahan timbul yang masuk dalam wilayah HGU 106 sebelumnya telah lama dikelola oleh PTPG Tolangohula dan dijadikan sebagai lahan tebu. Adapun luas lahan timbul tersebut berkisar 20 hektar.

Karena terjadi tarik menarik persoalan tentang status lahan timbul dan HGU 106, pada 2017 Pemkab Gorontalo akhirnya sempat turun lapangan bersama Badan Pertahanan Nasional Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) dan mengakui status lahan timbul tersebut melalui surat Pemda Nomor 180/01/2/992/Bag-hkm tanggal 18 September 2017.

BACA  Resmob Gabungan Berhasil Bekuk Pelaku Pembacokan di Biau

Dengan terbitnya surat Pemda tersebut, maka diberlakukan status quo terhadap lahan timbul. Artinya, PTPG maupun masyarakat tidak diperkenankan mengelola lagi lahan seluas 20 hektar yang sudah ditanami tebu ini.

Setelah dilakukan peninjauan ulang berdasarkan bukti peta, termasuk dengan berkonsultasi dengan pihak BPN/ATR, akhirnya diputuskan bahwa lahan timbul tersebut tidak ada dan merupakan bagian dari wilayah HGU 106. Namun, PTPG belum bisa mengelola lahan tersebut karena surat Pemda 180 belum juga dicabut. Olehnya, sedikitnya 400 karyawan PTPG yang juga sebagian besar warga Desa Molohu melakukan unjuk rasa damai di kantor Bupati Gorontalo, kemarin.

BACA  Pilkada Kabgor Makan Tumbal, Ketua KPU Dicopot dari Jabatan

Sekretaris Daerah, Hadijah Tayeb, usai menerima perwakilan karyawan PTPG, mengakui jika permasalahan ini merupakan persoalan miskomunikasi. Pihaknya, kata Hadijah, hanya selaku pengambil keputusan dimana keputusan tersebut berdasarkan hasil kajian dari instansi teknis, dalam hal ini BPN/ATR. Menindaklanjuti tuntutan pencabutan surat Pemda 180 tersebut, pihaknya akan secepat kilat mengundang instansi teknis terkait untuk membahas status lahan timbul dan HGU 106 tersebut.

Laman: 1 2


Komentar