Kamis, 8 Desember 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Ada Potensi Kerugian Rp 400 M di TVRI

Oleh Berita Hargo , dalam Kabar Nusantara , pada Kamis, 6 Oktober 2016 | 15:07 Tag: ,
  

Hargo.co.id JAKARTA – TVRI kembali mendapat sorotan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kali kesekian menyatakan tidak memberikan pendapat (disclaimer) atas laporan keuangan yang disampaikan TVRI.

Lembaga penyiaran publik itu merupakan satu di antara empat kementerian/lembaga yang kembali mendapat status disclaimer dari BPK.

BPK kemarin (5/10) menyerahkan Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2016 kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka.

Sebenarnya, fokus laporan tersebut hanya menyampaikan temuan BPK selama semester pertama 2016. BPK mendapati 10.198 temuan yang berisi 15.568 masalah.

BPK membaginya menjadi dua kategori. Yaitu, lemahnya sistem pengendalian internal (SPI) yang mencapai 7.661 masalah (49 persen) dan ketidakpatuhan sebanyak 7.907 masalah (51 persen).

’’Nilainya Rp 44,68 triliun,’’ terang Ketua BPK Harry Azhar Azis. Sekitar 60 persen temuan tersebut berdampak finansial senilai Rp 30,62 triliun.

Selain itu, BPK mendapati adanya cost recovery migas yang seharusnya tidak perlu dibayarkan dan kembali ke kas negara.

Nilainya mencapai Rp 2,56 triliun. Hingga saat ini, dari seluruh rekomendasi BPK atas LHP tahun lalu, sudah 61 persen yang selesai ditindaklanjuti.

Kemudian, 26,5 persen masih dalam proses tindak lanjut dan 12,2 persen lainnya sama sekali tidak ditindaklanjuti.
Dalam LHP tersebut, empat K/L yang mendapat disclaimer untuk laporan 2015 juga disinggung.

Yakni, Kemensos, Kemenpora, Komnas HAM, dan TVRI. Di antara empat K/L tersebut, TVRI paling mendapat sorotan. ’’TVRI ini sudah empat tahun disclaimer. Ada hampir Rp 400 miliar potensi kerugian negara di sana,’’ lanjutnya.

Ada beberapa hal yang membuat TVRI mendapat disclaimer. Salah satunya adalah aset tanah senilai Rp 54 miliar. Sebagian aset tersebut tidak jelas apakah memang benar milik TVRI.

Kemudian, SPI juga menjadi bagian dari penyebab disclaimer tersebut. Atas laporan itu, presiden berjanji menindaklanjuti secara khusus dan akan menugaskan kementerian terkait utuk menyelesaikan persoalan.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan, khusus untuk TVRI, presiden sudah menugaskan Mensesneg untuk bersurat.

Selain kepada TVRI, surat ditujukan kepada pimpinan DPR. ’’Sebab, pimpinan DPR-lah yang memilih dewan pengawas dan dewan pengawas inilah yang memilih direksi TVRI,’’ terangnya.

Pramono tidak menjelaskan lebih detail isi surat yang akan dikirim. Yang jelas, surat tersebut harus menjadi perhatian TVRI untuk perbaikan karena sudah empat kali disclaimer.

’’Sebab, dikhawatirkan, bukan hanya persoalan manajerial yang disclaimer, tapi ada aset-aset yang kemudian lepas,’’ lanjut mantan Sekjen PDIP itu. Bagaimanapun, aset TVRI tergolong besar.

Di tempat terpisah, Direktur Utama TVRI Iskandar Achmad mengklarifikasi pernyataan BPK mengenai status disclaimer tersebut.

’’Dari data LHP BPK, pada 2012 itu WDP, 2013 WDP, 2014 disclaimer, dan 2015 disclaimer. Jadi, bukan empat tahun, tapi dua tahun,’’ ujarnya saat dihubungi kemarin.

(Visited 5 times, 1 visits today)

Laman: 1 2


Komentar