Selasa, 26 Oktober 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Aduh-aduh, Aleg Deprov Ini Kritik Kabinet Prof. Zudan

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo Headline , pada Kamis, 29 Desember 2016 | 22:48 PM Tag: , , ,
  

GORONTALO, Hargo.co.id – Keputusan Plt Gubernur Gorontalo Zudan Arif Fakrullah mempertahankan pejabat lama dalam struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru Pemprov, menuai kritikan dari kalangan Deprov Gorontalo.

Langkah Plt Gubernur itu dianggap tidak sejalan dengan semangat perubahan OPD yaitu peningkatan kinerja lembaga.

“Saat bersama-sama dengan eksekutif membahas perda perubahan OPD beberapa waktu lalu semangat kita sama. Bahwa perubahan ini akan berimbas terhadap peningkatan kinerja SKPD di masa mendatang,” tandas Wakil Ketua Komisi I AW Thalib yang saat pembahasan perda OPD menjadi ketua pansus.

Namun dengan masih bertahannya wajah lama dalam struktur OPD baru membuat harapan itu tak bisa terwujud. Karena AW Thalib memperkirakan kinerja pemerintah provinsi tidak akan mengalami perubahan berarti.

Sebab yang akan menjalankan program dan kegiatan pembangunan masih pejabat lama.

“Pasti tidak akan terjadi lompatan-lompatan kinerja seperti yang kita harapkan. Karena yang akan menjalankan program masih orang-orang itu saja,” jelasnya.

Mantan Sekretaris Kota Gorontalo itu mengatakan, dalam mengisi OPD baru harusnya Plt Gubernur mempertimbangkan para birokrat muda dalam pengisian jabatan. Agar terjadi kesinambungan karir birokrasi.

Karena dalam amatannya, 4 nama calon pejabat yang akan memimpin SKPD baru ada beberapa pejabat yang sudah memasuki masa pensiun. Bahkan ada yang masa kerjanya sudah diperpanjang.

“Harusnya mereka ini digantikan oleh pejabat-pejabat baru yang muda, enerjik, dan kaya dengan gagasan dan inovasi,” tandasnya.

Selain itu, diantara pejabat tersebut ada yang sudah menempati jabatan yang sama dalam waktu lima tahun.

Sehingga mereka tidak layak lagi untuk dipertahankan.

“Harus dilakukan penyegaran untuk pejabat yang sudah lima tahun lebih menempati satu jabatan. Agar terjadi penyegaran dalam roda organisasi. Ini penting sekali dilakukan untuk menggairahkan dan menumbuhkan semangat kerja,” tambah AW Thalib.

Dia mengemukakan, terkait dengan pengisian dan mutasi pejabat memang sepenuhnya menjadi hak prerogatif kepala daerah. Tapi pihaknya merasa terpanggil untuk memberikan masukan.

Karena 34 nama pejabat yang akan mengisi pimpinan OPD baru sudah dipublish oleh pemerintah provinsi. Sehingga kritikan ini sekaligus menjadi saran untuk Plt Gubernur. Mumpung, para pejabat tersebut belum dilantik.

“Kami juga sudah menerima tembusan surat dari tiga LSM yang juga menyoroti keputusan Plt Gubernur terkait pengisian OPD baru pemprov,” jelasnya. (rmb/hargo)

(Visited 2 times, 1 visits today)

Komentar