Jumat, 16 April 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Ajak Bernegara dengan Baik dan Benar, Ini Saran Yusril untuk KPK

Oleh Aslan , dalam Kabar Nusantara , pada Selasa, 11 Juli 2017 | 08:00 WITA Tag: , ,
  


Hargo.co.id – Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyarankan KPK hadir memenuhi panggilan Pansus Angket di DPR. Sebab, sesama lembaga harus saling menghormati.

Apalagi, kata mantan Menkumham, ilegal atau tidaknya pansus tersebut, bukanlah KPK yang menentukan.

“Kurang positif sekiranya pansus mengundang KPK di DPR, tapi tidak mau datang dengan alasan itu ilegal. Saya rasa ilegal atau tidaknya bukan KPK yang memutuskan tapi pengadilan,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7).

BACA  Kapolri Apresiasi Keberanian Sekuriti Hadang Pelaku Bom Bunuh Diri

Kata dia, sikap KPK yang ogah datang memenuhi panggilan pansus angket, bisa menjadi preseden buruk.

“Kalau dikatakan dia batal demi hukum, terus tidak mau datang kan bisa sebaliknya, kalau KPK manggil orang untuk diperiksa lalu orang itu bilang ilegal, kan bahaya juga negara ini,” tutur dia.

BACA  Tangis Haru Keluarga Mewarnai Pelantikan 1.000 Bintara Asli Papua

Jika dikatakan prosedur pengambilan keputusan terhadap Pansus Angket KPK cacat, kata Yusril, itu bisa diajukan ke pengadilan.

“Bukan lantas kalau ada prosedurnya, terus cacat, terus tidak kita patuhi,” imbuhnya.

Karenanya, Yusril menyarankan supaya KPK menghormati panggilan dari pansus angket di DPR.

BACA  Diduga Bom Bunuh Diri, Meledak di Depan Gereja Katedral Makassar

“Cobalah membangun bagaimana hidup bernegara yang baik dan benar. Menurut saya harus dicontohkan dari pimpinan lembaga-lembaga negara itu,” sambungya.

Sementara, soal apakah DPR bisa meminta bantuan Kepolisian untuk memanggil paksa KPK yang tak mau datang, Yusril mengaku pesimis.

“Polisinya saja sekarang nggak mau. Katanya aturannya nggak jelas bila dibandingkan dengan Undang-Undang 78,” pungkas dia. (hg/dna/JPG)


Komentar