Sabtu, 1 Agustus 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Aleg Usul Rapid Test Berbayar Dikelola Pemerintah, Ini Jawaban Gugus Tugas

Oleh Rendi Wardani Fathan , dalam Advertorial Gorontalo , pada Sabtu, 27 Juni 2020 | 12:05 WITA Tag:
  Ilustrasi


Hargo.co.id, GORONTALO – Anggota DPRD DPRD Provinsi Gorontalo, Erwinsyah Ismail menyarankan agar Rapid Test yang berbayar baiknya dikelola pemerintah. Menurut Erwinsyah Ismail, jika dikelola pemerintah, maka bisa menambah pemasukan kas daerah.

“Daripada uangnya masuk ke swasta, mending masuk ke kas daerah. Itu lebih baik. Uangnya tetap berada di Gorontalo untuk di putar lagi guna menopang ekonomi,” ujar Erwinsyah Ismail ketika melalui pesan singkat whatsapp, Jumat (26/6/2020).

BACA  Angka Stunting di Kabupaten Gorontalo Menurun Hingga 10,2 Persen

Secara terpisah, Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Provinsi Gorontalo, Sumarwoto menyambut baik saran tersebut. Namun, menurut Sumarwoto, pihaknya terkendala dengan anggaran untuk merealisasikannya.

BACA  Bekerja Tak Sesuai Tupoksi, Mengganggu Tatanan Pemerintahan

“Sarannya bagus. Persoalannya di anggaran, kalau tersedia anggaran cukup ya tidak masalah. Rapid test di kita diutamakan

untuk melacak orang yang rentan, yakni orang terdekat dan yang pernah kontak dengan orang yang positif. Kalau digunakan untuk orang yang masuk dan keluar Gorontalo jumlahnya sangat besar dan tidak memungkinkan dicover oleh pemerintah,” kata Sumarwoto Jumat (26/6/2020).

BACA  Tangani Covid-19, Pemprov - BPKP Perkuat Sinergitas

Lalu darimana alat rapid test yang dimiliki swasta? Sumarwoto menjawab, test cepat yang dilakukan swasta ini menggunakan alat rapid test mereka pribadi.

“Alat rapid testnya bukan milik pemerintah. Itu usaha mereka,” ujar Sumarwoto.(adv/rwf/hg)


Komentar