Friday, 6 August 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Anggaran Diminta Prioritaskan Kepentingan Umum dan Kesejahteraan Masyarakat

Oleh Deice Pomalingo , dalam Advertorial Legislatif , pada Saturday, 26 June 2021 | 01:05 AM Tags: , , , ,
  Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, Asni Menu

Hargo.co.id, GORONTALO — Meskipun dalam pemaparannya, Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo dalam paripurna pembicaraan tingkat satu terkait ranperda pertanggungjawaban APBD Kabupaten Gorontalo tahun 2020 mengungkapkan, bahwa pengelolaan baik dari capaian dan belanja daerah telah terakomodir dengan baik, bahkan secara umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) menilai bahwa pelaksanaan APBD tahun 2020 berjalan dengan cukup baik sebagaimana yang disampaikan oleh Bupati Gorontalo, baik dari capaian belanja daerah yang telah terakomodir dengan baik, namun demikian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan melihat kondisi dan kebutuhan daerah saat ini, tentunya harus memperhatikan skala prioritas dan pemanfaatannya serta kegunaannya.

“Yakni yang pertama adalah optimalisasi kegunaan anggaran harus lebih dioptimalkan, terutama terkait dengan ekonomi dan kemiskinan, realisasi pembangunan, peningkatan sector pendidikan, pertanian dan kesehatan,” ungkap Srikandi FPDIP Asni U Menu. Jumat, (25/6)

Sama seperti FPDIP, Fraksi Hanura-Gerindra melalui Aleg Jasmia Suleman mengatakan, APBD pada hakekatnya merupakan salah satu instrument kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Sehingga APBD harus bisa menjabarkan secara kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja. Artinya, APBD harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan riil di masyarakat, mengingat fungsi dari APBD sebagaimana yang diamanatkan Kepmendagri, pada dasarnya APBD memuat beberapa fungsi pokok, masing-masing fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

“Fraksi kami menyarankan kepada Pemerintah daerah, agar kedepan prestasi diatas dapat di pertahankan dan di permantap dalam pengelolaan keuangan daerah,” ungkap Jasmia.

Ditambahkannya, untuk mempermantap pengelolaan keuangan, Fraksi Hanura-Gerindra meminta agar memaksimalkan pemerataan pelayanan pendidikan pada setiap jenjang satuan pendidikan.

“Kami berharap, adanya pemenuhan dan peningkatan tenaga didik, sarana dan prasarana sekolah dengan menggunakan dana bos dengan Sebaik- baiknya, termasuk senantiasa menata sistem tata kelola keuangan dalam pembenahan sistem informasi pengelolaan aset daerah yang mencakup, sistim birokrasi keuangan sesuai standar akuntansi yang ditetapkan dan mengacu pada Permendagri yang mengatur tentang hal tersebut,” ungkap Jasmia.

Ia juga berharap, peningkatan sumber daya manusia, pengelola keuangan hendaknya lebih diarahkan pada penciptaan aparatur yang benar-benar profesional khususnya lebih memperhatikan besaran belanja barang dan jasa OPD disesuaikan dengan aturan yang telah ditetapkan.

“Dari sisi belanja daerah perlu didorong OPD melakukan efisiensi, namun harus selaras dengan kebijakan umum belanja daerah yang diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing OPD,” jelas Jasmia.

Aleg dua periode ini juga berharap, pemerintah perlu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legallitas, keadilan, dan kepentingan umum, mendorong peningkatan kinerja BUMD dalam upaya peningkatan konstribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah, termasuk peningkatan pendapatan daerah melalui penerapan online system agar lebih efektif dan efesien mngingat penanganan pasca pandemi Covid-19 juga harus mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh, terutama pada sektor pemulihan ekonomi dan penangulangan kemiskinan.

“Kami berharap, anggaran ini akan digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat kabupaten Gorontalo, dan bukan untuk kepentingan orang-perorang atau kepentingan golongan,” tandasnya. (wie/adv/hargo)

(Visited 2 times, 1 visits today)

Komentar