Sabtu, 22 Februari 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Anggaran Hanya 6 Bulan, OPD Tak usulkan Gaji PTT

Oleh Alosius M. Budiman , dalam Advertorial Legislatif , pada Kamis, 5 Desember 2019
  

Hargo.co.id, GORONTALO  –  Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) Hamzah Sidik mempertanyakan statement Bupati Gorut, Indra Yasin terkait dengan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Guru Tidak Tetap (GTT). Indra Yasin mengeluarkan pernyataan ke media bahwa dirinya tak akan memangkas PTT dan GTT.

Itu lantas mengundang reaksi dari Hamzah Sidik. Dirinya lantas bertanya-tanya terkait skema yang akan diterapkan oleh pemerintah daerah jika memang tidak akan ada pemangkasan tenaga PTT.

“Pasalnya kita ketahui bersama bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 telah ditandatangani bersama dan kita sudah ketahui bersama bahwa untuk anggaran PTT hanya sampai pada 6 bulan saja untuk membayar gaji mereka,” ungkapnya.

Jika memang daerah ini tidak akan melakukan pemangkasan terhadap PTT, harusnya setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengusulkan anggaran untuk 1 tahun gaji PTT.

“Yang jadi pertanyaan saya, kenapa setiap OPD hanya menganggarkan hanya untuk 6 bulan pemayaran gaji mereka (PTT),”  tegasnya.

Hamzah mengaku heran dengan sikap bupati, kenapa baru bereaksi sekarang setelah RAPBD diparipurnakan.

Jika memang tidak terjadi pemangkasan PTT, Hamzah kemudian menyampaikan bahwa dapat saja pemerintah daerah menggunakan skema merumahkan PTT hingga bulan April kemudian mengeluarkan SK nanti pada bulan Mei lalu menerima gaji bulan Juni.

“Yang tadinya gaji PTT hanya dianggarkan untuk 6 bulan dapat digunakan untuk membayar gaji PTT-GTT hingga 12 bulan.

Kemudian kata Hamzah untuk skema yang kedua yakni pemerintah daerah akan menggeser atau mengubah anggaran pada program/kegiatan tertentu.

 “Hal ini dimaksudkan untuk membayar gaji para PTT-GTT, sehingga mereka dapat bekerja sebagaimana mestinya mulai dari Januari 2020,” ujarnya.

Pada dasarnya Hamzah berkesimpulan bahwa para PTT-GTT yang bekerja maupun tidak bekerja, yang masuk maupun tidak masuk yang orang kota maupun orang Gorut tetapa akan menerima gaji yang jumlahnya kurang lebih Rp 36 Milyar.

Aleg PAN, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorut, Lukman Botutihe meminta kepada bupati untuk dapat mengklarifikasi hal tersebut.

Menurut Lukman, kondisi keuangan daerah sudah jelas dan bahkan untuk Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) telah ditandatangani bersama dan saat ini tengah dilakukan proses evaluasi di tingkatan pemerintahan Provinsi Gorontalo.

“Dampak dari pernyataan tersebut tentu membuat bingung di masyarakat bahkan saat ini berpolemik. Di sisi lain terhadap anggaran untuk pembayaran gaji PTT itu telah ditetapkan dan bahkan telah ditandatangani,” tegasnya.

Lebih lanjut Lukman menegaskan bahwa secara bersama telah disepakati dan ditetapkan bahwa untuk tahun 2020, anggaran untuk PTT itu hanya mampu untuk membayar gaji selama 6 bulan.

“Setelah 6 bulan, apakah akan dicari atau dirumahkan itu belum diketahui,” tegasnya.

Olehnya Lukman berharap agar pernyataan yang akan disampaikan yang bersentuhan dengan kepentingan umum, harusnya mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan.

“Karena ketika hal yang disampaikan dapat menimbulkan kekisruhan, maka tentu itu akan menjadi satu kerugian terhadap daerah dan juga terhadap keputusan yang sebelumnya telah ditetapkan dan disepakati bersama,” tandasnya. (adv/abk/hg)