Hargo.co.id, GORONTALO – Berbagai program yang akan dilaksanakan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorut terancam tak bisa dilaksanakan. Penyebabnya tak lain karena minimnya anggaran.
Tidak hanya itu saja, minimnya anggaran juga bisa berdampak pada semangat kerja para aparatur.
Persoalan minimnya anggaran di Gorut, diakui Kepala Dinas (Kadis) PUPR Haris Latif. Menurutnya, anggaran yang tersedia hanya bersumber dari Dana alokasi khusus (DAK).
“Untuk biaya transportasi aparatur dalam melakukan pengawasan serta biaya perjalanan dinas itu sangat minim. Bahkan, nyaris tidak ada. Terkecuali yang bersumber dari DAK itu tercover sampai dengan biaya monitoring dan evaluasi,” ungkapnya.
Terkait dengan pemberitaan sebelumnya soal dirinya tidak dapat menghadiri kegiatan bimbingan teknis pelaporan e-Monitoring DAK bidang jalan, air minum, sanitasi, perumahan dan permukiman Tahun anggaran 2024 Gelombang I, karena tidak tersedia biaya perjalanan dinas dibenarkan oleh Haris.
“Ya, mau bagaimana lagi, kita tidak memiliki anggaran. Jadinya tidak dapat menghadiri kegiatan tersebut,” tegas Haris.
Kondisi yang terjadi saat ini kata Haris tentunya turut mempengaruhi semangat kerja para aparatur.
“Apalagi sampai saat ini belum ada TPP. Kondisi ini tentunya membuat kami harus memutar otak dan mengatur strategi agar program dapat berjalan maksimal,” ujarnya.
Disisi lain, Kadis Pariwisata dan Budaya, Robin Daud juga mengatakan bahwa dinasnya tidak memiliki kendaraan dinas dan hanya menggunakan kendaraan pribadi.
“Sementara ada dinas lain yang memiliki anggaran untuk KDO,” tegas Robin.
Robin juga menunjukan kondisi ruang kerjanya yang mungkin jauh dari kata layak. Plafon ruang kerjanya tersebut sudah bolong dan hampir jatuh. Kondisi kantor tersebut juga sama dengan beberapa kantor lainnya. Namun diakui untuk perbaikan atau renovasi tidak ada anggarannya.
Ada juga kepala dinas yang harus menggunakan motor karena tidak ada anggaran KDO.
Kondisi ini menurut salah satu aktivis Gorut, Nanang Latif harus diperhatikan, karena berbicara daerah tentu ada rakyat didalamnya. Dan pastinya ini sangat berpengaruh pada pembangunan daerah kedepan.
Nanang berharap agar ada harmonisasi yang tercipta terlebih untuk OPD.
“Jangan sampai dengan kondisi ini semangat kerja OPD turun. Apalagi saling iri karena anggaran. Ini akan sangat mempengaruhi kodusifitas daerah,” jelas Nanang.
Oleh karena itu, Nanang berharap agar legislatif bersama Pj bupati untuk membangun komunikasi terkait dengan hal ini.(*)
Penulis: Alosius M. Budiman
