Sabtu, 22 Februari 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Anggaran Pilkada Serentak 2020

Oleh Berita Hargo , dalam Features Indonesia 99 Kata , pada Rabu, 2 Oktober 2019
  

Hargo.co.id –  Tanggal 1 Oktober 2019 kemarin, menjadi batas akhir penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara KPU provinsi/kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada serentak 2020 dengan pemdanya masing-masing. Ini berdasarkan PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan pilkada 2020. Dan untuk kegiatan persiapannya, dimulai bulan November 2019.

Mengutip pernyataan Ketua KPU RI di www.kpu.go.id, ketika membuka kegiatan Rapat Koordinasi persiapan penyusun anggaran Pilkada 2020 di Jogyakarta Agustus 2019 yang diikuti 270 satker KPU daerah yang melaksanakan pilkada 2020, batas penandatanganan NPHD tanggal 1 Oktober 2019. Mendagri RI Cahyo Kumolo menegaskan dalam pidatonya pada peluncuran Pilkada Serentak 2020 tanggal 23 September 2019 di Jakarta, seperti dikutip di www.kpu.go.id.

“Secara prinsip anggarannya cukup tercukupi, karena saya masih punya wewenang memberi paraf RAPBD. Memang masih ada beberapa daerah yang belum titik temu, mohon untuk terus didekati, sinkronkan supaya ada tujuan dicapai,” kata Mendagri.

KPU daerah pun seakan berlomba mencapai target waktu tersebut. Tak heran, kalau sejak kemarin WAG KPU se Indonesia, dari beberapa KPU provinsi mengirim pesan laporan ke KPU RI, daerahnya telah menandatangani NPHD dengan nominal anggaran yang variatif.

Anggaran pilkada ini diatur rinci di Permendagri RI nomor 54 tahun 2019 tentang Pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang bersumber dari APBD. Penandatanganan NPHD hanya sekali untuk dua tahun anggaran 2019 dan 2020. Pencairannya sebanyak hanya tiga kali, termin pertama 40 persen paling lambat 14 hari setelah NPHD ditandatangani. Kemudian termin kedua 50 persen dan termin ketiga 10 persen.

Bicara anggaran pilkada, setiap tahun pelaksanaan selalu ada yang beda. Item penganggaranya dari tahun keserentakan pertama pilkada 2015, kemudian tahun 2017, tahun 2018 dan sekarang tahun 2020 tak sama karena ada penyempurnaan berdasarkan tuntutan kekurangan pada pembiayaan tahun sebelumnya. Demikian dengan standarnya pun beda, cenderung meningkat.

Sehingga tak pantas kalau dibandingkan anggaran pilkada sebelumnya dengan tahun 2020, karena standarnya naik. Untuk sekarang saja, sudah muncul biaya santunan kecelakaan kerja bagi penyelenggara adhock, PPK, PPS dan KPPS yang belum ada di pilkada sebelumnya.

Dalam setiap penyusunan kebutuhan anggaran pilkada KPU Provinsi dan Kabupaten/kota, mengacu pada tahapan pilkada dan pedoman teknis penyusunan anggaran Pilkada. Untuk pilkada 2020, tahapan pelaksanaannya mengacu Peraturan KPU RI Nomor 15 Tahun 2019 dan pedoman teknis penyusunan anggaran pilkada berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 1312 tahun 2019. Dalam tahapan pilkada, dibagi tiga bagian besar, tahap persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian.

Untuk tahap pelaksanaan, KPU daerah dalam merencanakan anggaran tidak mungkin tanpa dasar dan menaruh angka rupiah yang sembarangan. Anggarannya terdiri untuk honorarium penyelenggara adhock, belanja barang dan jasa dan juga operasional dan administrasi perkantoran. Untuk honorarium adhock coba kita hitung, di setiap kecamatan, terdapat 8 orang penyelenggara PPK dengan variasi honornya.

Di setiap Desa penyelenggara PPS sebanyak 5 orang dengan variasi honornya. Begitupun di TPS, ada honorarium KPPS 7 orang dan pengamanan TPS 2 orang. Belum lagi, honorarium PPDP yang memutakhirkan data pemilih, berdasarkan alokasi jumlah TPS. selain itu, item honorarium ditambah pula dengan pokja kegiatan di KPU maupun di PPK. Standar honorarium ini telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI.

Untuk alokasi TPS, KPU penyelenggara mengestimasi jumlahnya berdasarkan DPT pilkada terakhir ditambah dengan pemilih pemula yang berumur 17 tahun pada tanggal 23 September 2020. Menghitung TPS tidak berdasarkan kalkulasi UU Pilkada, setiap TPS maksimal 800 TPS. Prinsip penyusunan TPS memudahkan pemilih datang di TPS, dan tidak menggabungkan desa/kelurahan.

Jadi, walaupun pemilihnya hanya 500 orang dalam satu desa, KPU tetap memperhitungkan kondisi geografis, tidak mungkin menggabungkan 1 TPS sementara ada komunitas penduduk yang mendiami lereng gunung 50 pemilih, lantas dipaksa harus turun memilih di TPS di ibukota desa tersebut yang jaraknya cukup jauh. Dan tidak juga karena dua desa berdekatan jumlah pemilihnya ketika ditambahkan tidak mencapai 800 pemilih, lantas menggabungkan pemilih dua desa/kelurahan dalam 1 TPS. pengurangan TPS bisa berimplikasi penurunan angka partisipasi pemilih.

Untuk pasangan calon, KPU penyelenggara pilkada mengestimasi berdasarkan hasil pemilu 2019, ditambah dengan potensi pasangan calon perseorangan. Sehingga, tidak kemudian hanya langsung menentukan 2 atau 3 pasangan calon direncanakan mendaftar. Berkaca ke daerah lain, ada sampai 7 pasangan yang mendaftar, sehingga KPU daerah pun tak ingin ada calon yang tidak terlayani baik, hanya karena kekurangan anggaran.

Yang berbeda sekarang pula, Alat Peraga Kampanye (APK) yang tadinya disediakan pasangan calon, kini sudah ditanggung KPU berdasarkan hibah APBD itu. Mulai dari pengadaannya, pemasangannya dan pemeliharaannya. Belum lagi bahan kampanye stiker, pamphlet dan lain lain setiap pasangan calon yang ditanggung hibah APBD.

Soal gugatan hukum, KPU pun diminta mengestimasi gugatan hukum dari setiap keputusan yang diambil sengketa di Bawaslu, PTUN, PT TUN, MA termasuk gugatan hasil pemilu di MK. Perencanaannya tidak bisa menspekulasi bahwa tidak akan ada tuntutan hukum sehingga tidak perlu dianggarkan. Belum lagi, soal anggaran pembelian kotak suara dan bilik suara. Pilkada serentak 2020, KPU daerah harus mengadakan kotak suara dan bilik suara. Sesuai ketentuan pemilu 2019, kotak dan bilik yang digunakan lalu hanya sekali pakai. Dan masih banyak lagi item pembiayaan lain, yang kalau diurai satu persatu cukup panjang.

Bagi KPU daerah, sebuah kewajiban menyelenggarakan pilkada secara demokraktis, transparan, akuntabel dan partisipatif menjadi pertarungan mereka kepada publik. Gaweyan pilkada tentunya, bukanlah durian runtuh bagi KPU tiga daerah ini, meskipun terbuka peluang berdasarkan standar penyusunan RKA yang ada mengadakan belanja modal. Misalnya, dibolehkan pengadaan AC untuk mendukung kenyamanan bekerja di kantor KPU mengelola pilkada. KPU daerah lebih memilih tidak mengadakan, karena melihat kemampuan daerah.

Harapannya, dana hibah pilkada ini tidak dipandang sebagai sebuah proyek fisik oleh setiap orang atau lembaga. Tetapi pembiayaan untuk honorarium ribuan orang yang rela terlibat dalam pengabdian mensukseskan pilkada. Pembiayaan untuk para pasangan calon tanpa pandang bulu, petahana atau bukan. Pembiayaan untuk melayani ratusan ribu pemilih untuk menentukan pemimpin daerahnya. Dan pembiayaan sebuah harga demokrasi yang sesungguhnya cukup mahal.

Semoga tiga daerah pilkada di Provinsi Gorontalo, kabupaten Pohuwato, kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango, antara KPU daerahnya dengan pemdanya mendapatkan angka anggaran pilkada yang efisien dan terhindar dari tawar menawar yang berbau transaksional. (***)

Sophian M. Rahmola
Komisioner KPU Prov. Gorontalo