Anggota Koperasi TKBM Anggrek Mengadu ke DPRD

Sejumlah anggota Koperasi TKBM Anggrek saat mendatangi Komisi II DPRD Gorut guna mengadukan masalah yang tengah mereka hadapi.

Hargo.co.id, GORONTALO – Tiba-tiba ruangan Komisi II DPRD Gorontalo Utara (Gorut) ramai dikunjungi warga pada Senin (21/10/2019). Usut punya usut, ternyata mereka adalah anggota Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Anggrek.

Mereka diterima langsung oleh anggota Komisi II DPRD Gorut, Sian Woloks, Lukum Diko dan Safrudin Bait. Hadir juga pada kesempatan tersebut, Kapolsek Kwandang, AKP Raden Dian Nugraha Wijaya, SIK.

Ketua Koperasi TKBM Anggrek, Mawan menegaskan dalam forum tersebut bahwa pihaknya meminta kepada pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan persoalan terkait dengan Koperasi TKBM yang saat ini telah berganti kepengurusan.
“Banyak anggota koperasi TKBM yang tidak menerima pengurus yang baru dan menilai justru dengan kehadiran pengurus baru tersebut justru memperkeruh suasana dan mengganggu aktivitas,” ungkapnya.

Sementara itu, Lukum Diko menegaskan bahwa persoalan terkait dengan koperasi tersebut harus dibaca betul aturan yang berlaku.

“Jangan baca hanya sebagian. Sangat jelas dalam regulasi yang ada terkait dengan pelaksanaan rapat anggota tahunan, rapat luar biasa dan lainnya,” tegasnya.

Olehnya, Wakil Ketua Komisi II, Sian Woloks menegaskan bahwa persoalan ini akan diseriusi dengan maksimal oleh pihaknya. “Nanti setelah pertemuan ini, saya akan langsung menghadap pimpinan untuk menyampaikan hasil pertemuan saat ini,” teganya.

Hanya saja Sian menegaskan kepada para anggota koperasi maupun TKBM untuk menjaga keamanan bersama dan jangan melakukan hal-hal yang justru dapat merugikan diri sendiri apalagi sampai berdampak umum.

“Hasil dari pertemuan dengan pimpinan DPRD akan disampaikan, kapan akan dilaksanakan rapat dengan instansi teknis terkait itu juga akan disampaikan. Pokoknya bapak-bapak yang hadir pada saat ini akan diberitahukan informasinya. Yang pasti tetap bekerja saja secara normal dan jangan sampai melakukan hal-hal yang mengganggu kepentingan umum,” tandasnya. (abk/hg)

-