Kamis, 18 Agustus 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



APD Pilkada Dibiayai APBD, Tiga Daerah di Gorontalo Keteteran

Oleh Berita Hargo , dalam Headline Kabar Politik KPU , pada Rabu, 24 Juni 2020 | 10:05 Tag: , ,
  Ilustrasi

Hargo.co.id, GORONTALO – Tiga daerah di Gorontalo yang akan menggelar Pilkada pada 2020 masing-masing Kabupaten Gorontalo (Kabgor), Bone Bolango dan Pohuwato, bakal keteteran. Ini setelah anggaran daerah banyak terkuras untuk penanganan Covid-19, terlebih ketika daerah tersebut dituntut untuk mengeluarkan biaya tambahan, mendanai hibah alat pelindung diri (APD) yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pilkada.

Apa pasal? Terbitnya Permendagri 41/2020 tentu saja akan menambah beban tiga Pemda tersebut. Kepala BKPD Bone Bolango, Jusni Bolilio mengatakan, untuk APD bagi penyelenggara Pilkada Bone Bolango 2020, pihaknya sudah tidak mengalokasikan lagi anggaran untuk pengadaan melalui APBD. Tapi akan menghibahkan APD yang sudah diadakan sebelumnya melalui Dinas Kesehatan.

“Bisa kan kita ambil dari pengadaan Covid-19 APD-nya yang anggaranya juga bersumber dari APBD melalui Dinas Kesehatan. Sebenarnya kesepakatan kita pada rapat untuk anggaran pengadaan APD diusulkan melalui APBN, tapi ini keluar lagi Permendagri 41/2020,” kata Jusni Bolilio.

Adapun nilai anggaran pengadaan yang dihibahkan melalui Dinkes Bone Bolango ke KPU Bone Bolango yakni, untuk APD sebesar Rp 150 juta. Sementara untuk masker Rp 18 Juta, kaus tangan Rp 20 juta, Hand Sanitizer Rp 20 juta, serta alat Rapid Tes 39 Juta.

“Kalau APD yang dihibahkan itu nantinya menjadi barang habis pakai, kemudian aset tetap seperti gedung dan perabotnya itu hanya dipinjam pakaikan,” tandas Jusni.

Ketua KPU Bone Bolango, Adnan Berahim, menjelaskan, pihaknya sudah memasukan usulan penambahan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan penggunaan protokol kesehatan berupa APD. Usulan itu telah disampaikan pada 7 Juni saat rapat dengan TAPD. Kemudian pada 12 Juni ditindaklanjuti KPU dengan menyampaikan jumlah APD yang dibutuhkan. Dan pada 16 Juni KPU kembali mengajukan finalisasi permohonan jumlah untuk kebutuhan APD.

Besarnya usulan penambahan anggaran itu sebanyak Rp 6,6 miliar. Anggaran tersebut diproyeksikan akan memenuhi untuk kebutuhan 4.514 penyelenggara mulai dari tingkat KPU sampai penyelenggara di tingkat TPS.

APD yang dibutuhkan nanti akan disediakan satu paket. Sehingga akan sekaligus mencakup kebutuhan APD untuk petugas pengamanan TPS.

“Paling banyak untuk kebutuhan pada saat pemungutan suara karena ada penambahan TPS mencapai 350 TPS,” jelas Adnan.

Dalam usulannya, KPU Bonbol juga mengusulkan hasmat yang akan digunakan penyelenggara yang bertugas di wilayah zona merah. Mengingat beberapa desa di Bonbol merupakan zona merah.

“Kenapa Hasmat dibutuhkan karena dalam waktu dekat ini ada tahapan yang tidak bisa dihindari bertemu penyelenggara dengan pemilih atau pendukung seperti verifikasi faktual untuk calon perseorangan petugas yang harus datang langsung menemui pendukung satu persatu secara langsung. Dan pada saat coklik tidak bisa dihindari pertemuan antara petugas pemutakhiran data pemilih untuk mengecek secara langsung pemilih apakah terdaftar atau belum. Atau memenuhi syarat atau tidak memenuhi sebagai pemilih di Bonbol,” jelasnya.

Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan APD di Pilkada Kabgor, KPU setempat mengusulkan tambahan anggaran sejumlah Rp 12 miliar. Ketua KPU Kabgor Rasyid Sayiu menjelaskan, anggaran itu antara lain untuk pengadaan hasmat bagi petugas di TPS di zona merah.

Sementara bagi penyelenggara seperti KPU, PPK hingga PPS hanya menggunakan APD standar seperti masker, face shield, sanitizer sampai handscoon. Dia mengakui, hasil rapat KPU-RI sudah diputuskan bahwa pengadaan APD lengkap itu akan dibiayai APBN. Tapi pemerintah pusat meminta agar ini ikut ditangani APBD.

“Untuk  penanganan Covid-19 saja, pemerintah daerah sudah mengalami defisit. Apalagi jika harus menanggung APD,” jelasnya.

Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo menyatakan, Pemda pada prinsipnya siap untuk mendukung KPU dalam mensukseskan penyelenggaraan Pilkada.

“Kami di Daerah Kabupaten Gorontalo untuk dana Pilkada sudah siap, bahkan kita tidak geser Rp 45 miliar ini yang harus dioptimalkan,” tegas Nelson.

Kalaupun lanjutnya, memang harus ditambah untuk pengadaan APD Pilkada maka Pemda siap untuk mengakomodirnya.

“Kita masih punya waktu (untuk memasukkannya) pada APBD perubahan yang akan kita bahas,” lanjut Nelson.

Hanya saja dirinya berhadap, pengadaan APD bisa dimaksimalkan lewat dana Pilkada yang sudah ada. Lewat recofusing anggaran. Sebab banyak poin kegiatan yang berubah, dan post anggarannya bisa diambil dari kegiatan-kegiatan itu.

Saya kira dengan adanya rentang waktu yang diperpendek, dengan adanya program yang tidak jalan seperti Perjalanan (dinas) yang tidak ada lagi, bisa diefisienkan untuk itu (pengadaan APD),” jelasnya.

Masalah APD ini menjadi salah satu kendala pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Pasalnya dengan adanya pandemik, otomatis Pilkada membutuhkan tambahan anggaran untuk pengadaan APD. Baik untuk digunakan pada saat Pemilihan, yakni di TPS. Maupun digunakan para petugas dalam melakukan verifikasi data pemilih di lapangan.

“Memang pada rapat Forkopimda kemarin bersama KPU dan Bawaslu ini (APD) yang dikeluhkan, tapi saya minta untuk menggunakan anggaran yang sudah ada dulu, nanti kita lihat dan evaluasi lagi APBD yang ada. Kalau memang tidak cukup, yaa kita Perubahan,” urai bupati.

“Pilkada ini harus kita sukseskan, karena ini tugas negara dalam melahirkan Pemimpin,” sambung bupati.

Sementara itu, Sekda Pohuwato Iskandar Datau, mengatakan Permendagri 41 tidak mengharuskan Pemda menanggung biaya protokol kesehatan Pilkada.

“Permendagri 41 itu hanya terkait dengan perubahan NPHD kemudian ketika KPU merubah rincian harus sepengetahuan TAPD, itu intinya. Jadi NPHD yang lalu ditetapkan 3 tahap pencairan, menjadi dua tahap. Kalau APD itu dari kementerian, dari KPU pusat, bukan daerah,” ujarnya.

Lanjut Iskandar, bila keuangan daerah masih mampu, maka tentu akan membiayai protokol kesehatan untuk Pilkada. “Tetapi daerah sudah tidak bisa, dan itu sudah diketahui oleh kementerian. Bahwa daerah-daerah saat ini karena ada pemangkasan oleh pusat, jadi kita juga jadi sempit ruang gerak. Dan itu sudah dibahas di Komisi II DPR-RI, kemendagri, kementerian keuangan dan KPU,” lanjut Iskandar.

Dirinya menambahkan bahwa untuk membiayai kebutuhan protokol kesehatan pada penyelenggaraan Pilkada, sudah disanggupi oleh Kementerian Keuangan, dengan anggaran kurang lebih Rp 5 triliun.

“Di Permendagri ini juga dimungkinkan untuk kalau ada daerah-daerah belum mampu melaksanakan Pilkada, bisa nanti dilaksanakan menyusul. Kalau Pohuwato Insya Allah siap, tergantung KPU Pusat, kalau dukungan pendanaan dari pusat terkait protokol kesehatan belum ada, mereka tentu tidak mau ambil resiko,” pungkasnya.

Ketua KPU Pohuwato  Rinto W Ali menyampaikan, pihaknya sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Pemerintah Daerah membahas penyediaan APD untuk kebutuhan Pilkada.

“Dari sisi keuangan, pemerintah daerah tidak dapat menyanggupi itu. Pemda pun sudah mendorong hal itu ke Mendagri,” jelasnya, Kamis (18/06/2020).

Soal kebutuhan APD, Rinto mengatakan, pihaknya belum merinci kebutuhan APD yang dibutuhkan selama tahapan Pilkada. Tapi dia memastikan penyelenggara di semua tingkatan harus dibekali APD.

Yaitu penyelenggara di Kabupaten 41 orang, Kecamatan 65 orang  ditambah sekretariat 39 orang. Serta anggota PPS yang berjumlah 315 orang ditambah dengan sekretariatnya 208 orang. APD yang dibutuhkan yaitu masker, face shield, hand sanitizer dan perlengkapan kesehatan lainya.

“Tapi untuk detilnya itu, kita masih menunggu juknis dari KPU-RI yang saat ini tengah difinalkan pembahasanya,” pungkasnya.  (gp/hg)

(Visited 2 times, 1 visits today)

Komentar